Skip to main content

Jaksa-jaksa di Balik Penyidikan

Antonius Sujata masih ingat betul kondisi Soeharto, delapan tahun silam. Bekas penguasa Orde Baru itu diperiksa sebagai saksi selama empat jam oleh tim Kejaksaan Agung pada 9 Desember 1998. “Saat itu ia sehat, nada bicaranya lancar dan berwibawa. Kini kesehatannya sudah jauh menurun,” katanya pekan lalu.

Ketika itu Sujata menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Lelaki yang kini berusia 65 tahun ini ditugasi oleh Jaksa Agung Andi M. Ghalib menjadi Ketua Tim Penyelidik, Peneliti, dan Klarifikasi Harta Kekayaan Soeharto. Masuk dalam tim 13, ia berkonsentrasi menyelidiki berbagai yayasan yang dipimpin oleh bekas jenderal berbintang lima itu. Dari temuan yang didapat, Sujata menyimpulkan: cukup alasan untuk meneruskan kasus itu ke tahap penyidikan.

Dengan kata lain, Soeharto bisa segera dijadikan tersangka. Sujata menargetkan penyidikan bisa dilakukan mulai Januari sampai Mei. Penuntutannya bisa dimulai Juni. Menurut dia, penjadwalan semata-mata pertimbangan profesionalitas jaksa.

Hanya, rencana itu kandas setelah Jaksa Agung memutasi Sujata, delapan bulan kemudian. Dari Jaksa Agung Muda, dia dilempar menjadi staf ahli Jaksa Agung. “Itu bukan promosi, tapi demosi,” kata Sujata, yang kemudian memilih mundur. Sulit dipastikan mutasi itu berkaitan dengan kasus Soeharto. Tapi dia mengakui, saat itu ada keengganan kejaksaan mengusut kasus korupsi tersebut.

Penyidikan terhadap yayasan Soeharto akhirnya memang dilakukan. Tim yang menangani saat itu terdiri dari 13 jaksa. Mereka adalah Ramelan, M.A. Rachman, M. Yusuf Kartanegara, Bismar Mannu, Chairuman Harahap, Bagio Supardi, Sudhono Iswahyudi, Chairul Imam, Muzammi M. Hakim, Soewandi, Dalipang, Suriansjah, dan Ferry Silalahi. Tapi kasus ini dihentikan lagi pada masa pejabat sementara Jaksa Agung, Ismudjoko. Pada Oktober 1999, dia mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan minimnya bukti-bukti yang diperoleh.

Setelah Abdurrahman Wahid jadi presiden, situasi berubah. Jaksa Agung baru, Marzuki Darusman, mencabut SP3 tersebut dan memulai lagi penyidikan. Ada delapan jaksa yang diberi tugas, yakni Chairul Imam, Suriansjah, Ferry Silalahi, Antasari Azhar, Fatuan Siahaan, M. Yamin, Purwanto, dan Ibnu Haryadi. Akhirnya Soeharto dinyatakan sebagai tersangka pada 31 Maret 2000.

Dua bulan kemudian, Soeharto mengajukan gugatan praperadilan atas pencabutan SP3. Menghadapi tim pengacara Soeharto yang dipimpin Juan Felik Tampubolon, Jaksa Agung menugasi jaksa Umbu Lage Lozara, Barman Zahir, Y. Mia Amiati, Y. Mere, dan Antasari Azhar. Gugatan ini akhirnya dimenangkan oleh jaksa.

Kasus Soeharto pun bergulir ke pengadilan. Tapi majelis hakim Pengadilan Jakarta Selatan, yang dipimpin Lalu Mariyun, menyatakan penuntutan terhadap Soeharto tidak bisa dilakukan karena tersangka mengalami gangguan otak permanen, pada 28 September 2000. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung, lima bulan berselang.

Walau dalam keadaan sakit parah, Soeharto sampai sekarang masih bisa bertahan hidup. Yang sudah meninggal justru sebagian jaksa yang dulu pernah memeriksanya. Umbu Lage Lozara tewas di sebuah hotel di Raha, Sulawesi Tenggara, tahun lalu. Setahun sebelumnya, Ferry Silalahi mati tertembak di Palu, Sulawesi Tengah. Kematian Umbu tidak jelas penyebabnya. Adapun kematian Ferry selama ini diduga berhubungan dengan kasus Poso yang ditanganinya.

Antonius Sujata mengaku tak mengalami intimidasi sama sekali saat menyelidiki kasus Soeharto. Bukankah pencopotannya sebagai Jaksa Agung Muda sebagai bentuk tekanan? “Nggak tahu juga, ya,” kata Sujata, yang menjadi Ketua Komisi Ombudsman, sambil tertawa.

Abdul Manan

Majalah Tempo, 29 Mei 2006

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.