Skip to main content

AJI Kecam Alokasi Dana Pemda DKI untuk Wartawan

Rabu, 22 Desember 2004 | 01:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen mengecam sikap Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,15 miliar untuk wartawan dan media massa yang meliput dan memberitakan kebijakannya. Sikap ini disampaikan dalam siaran pers AJI Indonesia yang diterima Tempo, Selasa (21/12).

AJI dengan tegas mengecam penggunaan dana negara yang antara lain diambil dari pajak rakyat untuk kepentingan di luar pelayanan publik. ?Alokasi dana untuk wartawan dan media massa dalam RAPBD harus dibaca sebagai upaya penyuapan sistematis yang dilembagakan dan dilegalkan oleh negara,? kata Koordinator Divisi Etik dan Profesi AJI Indonesia, Heru Hendratmoko, seperti tertuang dalam siaran pers.

Heru menilai, alokasi ini sebagai upaya pelembagaan suap dan bentuk pembusukan profesionalisme wartawan. Padahal, dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) secara jelas disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. AJI menilai, ini korupsi legal yang semestinya diselidiki lebih jauh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

AJI meminta agar alokasi anggaran ini ditiadakan. Sebab, alokasi anggaran khusus untuk wartawan dan media massa sama sekali tidak diperlukan. Selain bertentangan fungsi dan peran pers untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, ini juga bertentangan dengan upaya menciptakan good governance, tata pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Daripada memberi anggaran khusus kepada wartawan dan media massa, AJI menyarankan, sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih berkonsentrasi memperbaiki sarana dan fasilitas publik yang amburadul, yang tidak tertata dengan baik, dan bahkan sering tidak berpihak kepada kepentingan publik.

Abdul Manan - Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.