Monday, May 27, 2019

Elang Laut di Leher Pakatan

SETAHUN lalu, penyurvei tanah Malaysia, Muhammad Nur Aliff, berharap besar kemenangan koalisi partai oposisi Pakatan Harapan dapat menjadi katalisator untuk reformasi dan kebangkitan kembali negara yang tertatih-tatih akibat korupsi dan utang publik yang tinggi itu. “Banyak anak muda menaruh banyak harapan kepada pemerintah baru ini. Tapi kami belum melihat apa pun yang kami harapkan,” kata pria 28 tahun itu dalam aksi protes bersama ratusan orang Melayu lain di Kuala Lumpur, awal Mei lalu, seperti dilansir Reuters.
Pakatan Harapan genap setahun memerintah pada 9 Mei lalu setelah pada pemilihan umum 2018 mengalahkan koalisi Barisan Nasional, yang berkuasa lebih dari 60 tahun. Koalisi yang terdiri atas Partai Keadilan Rakyat, Partai Aksi Demokratik, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, dan Partai Amanah Negara itu mengusung politikus dan birokrat veteran Mahathir Mohamad, 93 tahun, sebagai perdana menteri.

Kekhawatiran Alif tecermin dari hasil survei Merdeka Center yang dirilis pada April lalu. Dari 1.214 responden, soal ekonomi menjadi perhatian utama para pemilih, yaitu 63 persen. Hasil survei itu juga menunjukkan 46 persen responden menilai pemerintah baru ini menuju arah yang salah, sementara 34 persen berpendapat sebaliknya.

Menurut responden, pemerintah berada di jalur yang salah dalam soal ekonomi (25 persen) dan janji kampanye yang tak ditepati (10 persen). Dukungan terhadap pemerintah pun turun dari 66 persen pada Agustus 2018 menjadi 39 persen pada Maret lalu. Popularitas Mahathir juga merosot dari 71 persen menjadi 46 persen.

Direktur Program Merdeka Center Ibrahim Suffian mengaku tidak terkejut melihat hasil survei ini. Pakatan Harapan hanya memperoleh kurang dari 25 persen suara dari kelompok etnis Melayu, yang mencapai 60 persen populasi. Sebagian besar penilaian negatif berasal dari orang Melayu.

“Selain itu, para pemimpin Pakatan Harapan umumnya tidak berharap menang sehingga mereka membuat janji besar, seperti memperbaiki skema pinjaman pelajar dan mengendalikan harga. Janji-janji ini sulit dipenuhi, terutama ketika keadaan keuangan pemerintah ternyata lebih lemah daripada perkiraan sebelumnya,” tutur Ibrahim kepada Tempo.

Ibrahim mengaku cukup optimistis terhadap reformasi yang sedang berlangsung di negara berpenduduk 12 juta jiwa itu. Survei Merdeka Center pun menyatakan 67 persen responden berpendapat Pakatan Harapan perlu waktu lebih untuk membuktikan janji-janji kampanyenya.

Menurut sebuah survei pada April lalu terhadap 250 pengusaha oleh Ipsos Business Consulting, sentimen bisnis memang mereda setelah ada optimisme awal menyusul kemenangan Pakatan dalam pemilu, yang terutama disebabkan oleh kurangnya konsensus mengenai jalan ke depan bagi perekonomian. “Berlanjutnya ketidakjelasan kebijakan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan kecemasan di kalangan bisnis dan makin mengintensifkan ketakutan akan adanya perlambatan ekonomi,” begitu laporan perusahaan itu seperti dilansir Reuters.

Para investor dalam survei Ipsos juga menyatakan keprihatinan atas fluktuasi mata uang dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Nilai ringgit merosot tahun ini dan saham berkinerja di bawah rival regional. Malaysia harus mengisi kekurangan pendapatan yang berasal dari kebijakan populis penghapusan pajak barang dan jasa (GST) sebesar 5 persen pada tahun lalu, sementara upaya mendapatkan dukungan dari badan usaha milik negara belum memadai.

Maret lalu, bank sentral Malaysia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2019 dari 4,9 persen menjadi 4,3-4,8 persen di tengah ekspektasi penurunan signifikan dalam ekspansi ekspor karena perlambatan pertumbuhan global akibat perang dagang Cina dengan Amerika Serikat.

Pengajar Universiti Malaysia Sarawak, Doktor Jeniri, mengatakan temuan dalam survei ini mencerminkan sentimen di lapangan terhadap pemerintah. Turunnya kepercayaan kepada pemerintah disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya kegagalan memenuhi janji-janji dalam manifesto, terutama soal biaya hidup dan perbaikan kualitas hidup. “Elang laut (beban) yang tergantung di leher Pakatan Harapan adalah soal biaya hidup,” tuturnya kepada Tempo. Hal lain, dia menambahkan, kinerja para menteri yang biasa-biasa saja turut mempengaruhi peringkat karena sebagian besar merupakan orang baru di pos jabatannya.

Mahathir menyadari ketidakpuasan publik ini. Dalam pidato yang menandai setahun pemerintahannya, Kamis, 9 Mei lalu, ia menyatakan banyak rencana pembangunan yang diusulkan terhambat karena kas pemerintah yang menipis. “Kami sadar ada banyak orang yang tidak puas dan menuduh pemerintah gagal memenuhi beberapa janji dalam manifesto kami,” ujarnya. “Tapi prioritas kami berubah ketika kami menemukan kerusakan yang ditinggalkan terlalu parah dan ada kebutuhan untuk mengatasinya lebih dulu.”

Mahathir menyalahkan pemerintah sebelumnya, yang dipimpin Najib Razak, atas utang pemerintah yang membengkak lebih dari 1 triliun ringgit (US$ 240,1 miliar). Ini termasuk megakorupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang kini masih dalam proses hukum.

Akhir April lalu, Malaysia mengaku telah mendapatkan US$ 322 juta dari penjualan aset terkait dengan 1MDB yang disita negara-negara di seluruh dunia. Menurut Mahathir, pemerintah juga berhasil menyelamatkan 22,8 miliar ringgit (US$ 5,49 miliar) setelah menegosiasikan kembali kontrak infrastruktur mahal yang disetujui Najib, selain dari penindakan kasus korupsi.

Mengumumkan model ekonomi “kemakmuran bersama”, Mahathir mengatakan pemerintah berencana meningkatkan standar hidup dan daya beli serta mengurangi kesenjangan antarkelas dan antaretnis. “Tujuan kemakmuran bersama adalah menyediakan standar hidup yang layak untuk semua orang Malaysia,” katanya.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prestasi Pakatan dalam kinerja satu tahunnya ini. Survei Merdeka Center menunjukkan kekhawatiran terhadap korupsi menurun dari 33 persen pada Agustus 2018 menjadi 23 persen pada Maret lalu. Menurut Ibrahim Suffian, publik puas dalam hal tersebut. “Tidak hanya kasus terhadap Najib (soal 1MDB), tapi juga tindakan yang sangat nyata terhadap pejabat pemerintah (yang melakukan korupsi) dan usul langkah untuk membuat Komisi Antikorupsi lebih mandiri,” ujarnya. Namun, Ibrahim menambahkan, semua tindakan itu tidak mengesankan bagi pemilih Melayu, yang lebih berfokus pada janji ekonomi.

Jeniri setuju dengan Ibrahim soal ini. “Pakatan Harapan sedang mencoba level terbaiknya untuk mempraktikkan tata pemerintahan yang baik seperti yang dijanjikan. Pakatan juga mencoba mengimplementasikan reformasi kelembagaan, khususnya dalam menerapkan doktrin pemisahan kekuasaan,” ucapnya.

Soal lain adalah ruang publik dan kebebasan pers yang lebih besar sehingga peringkat Malaysia dalam laporan Reporters Without Borders 2019 membaik, yakni dari posisi ke-145 pada 2018 menjadi ke-123. “Tapi Pakatan Harapan agak lambat dalam mencabut undang-undang terkait dengan media dan komunikasi, seperti Undang-Undang Pers dan Publikasi 1984 serta Undang-Undang Penghasutan 1948.”

Meski begitu, Jeniri menambahkan, “Korupsi bukanlah segalanya. Bagi orang biasa di jalanan, yang penting adalah bagaimana makanan tersaji di atas meja.”

Abdul Manan (Reuters)

Majalah Tempo, 26 Mei 2019

No comments: