Monday, February 04, 2019

Gedung-gedung Sunyi di Philadelphia

PENUTUPAN operasi sebagian kantor federal (shutdown) akan berakhir setelah Presiden Donald Trump menyetujui untuk membuka kembali kantor-kantor itu sementara pada Jumat pekan lalu waktu setempat. Ini menjadi shutdown terlama dalam sejarah Amerika Serikat. Sebelumnya, rekor terlama (21 hari) terjadi pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton. Para ekonom mengatakan kepada NBC News bahwa penutupan ini dapat menjadi bencana besar bagi perekonomian Amerika, yang berimbas tidak hanya pada 800 ribu pekerja federal, tapi juga hampir 40 juta orang Amerika karena akan kehilangan kupon makanan dan uang bantuan sewa tempat tinggal serta diperkirakan ada 1,2 juta pekerja kontrak yang tidak menerima gaji.
Penutupan itu berlangsung sejak 22 Desember lalu setelah Partai Demokrat, yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat, menolak permintaan Presiden Donald Trump memasukkan US$ 5,7 miliar dana pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko dalam anggaran negara. Shutdown ini menyebabkan sebagian dari 800 ribu pekerja federal tak masuk kantor. Meski ada juga yang tetap bekerja, mereka tidak digaji.

Sampai Kamis pekan lalu, belum ada tanda-tanda penutupan akan berakhir meski sudah memasuki hari ke-36. Bahkan ada indikasi Trump bersiap-siap bahwa ini akan berlangsung lama. The Washington Post melaporkan, penjabat kepala staf Gedung Putih, Mick Mulvaney, mengatakan kepada para pemimpin lembaga federal bahwa dia ingin tahu program-program apa yang akan terkena dampak paling besar jika situasi ini berlangsung hingga Maret atau bahkan April.

Berlanjutnya penutupan ini menyebabkan persepsi publik atas kinerja Trump turun. Menurut hasil jajak pendapat The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research yang dirilis Rabu pekan lalu, publik menilai kinerja Trump Januari ini pada angka 34 persen, turun dari 42 persen pada Desember 2018. "Sebagian besar tanggung jawab ada di presiden karena dia pembuat keputusan," kata Sandra Olson, salah satu responden jajak pendapat, dari Northwood, Iowa.

Dampak penutupan ini terasa di seluruh Amerika, terutama yang menjadi tuan rumah bagi lembaga federal. Salah satunya Philadelphia, yang jaraknya sekitar 199 kilometer dari Ibu Kota Washington, DC. Ada sejumlah badan federal di sini dengan pekerja sekitar 45 ribu. Sejumlah badan federal itu antara lain Kantor Pajak Negara (IRS), Badan Perlindungan Lingkungan, serta Badan Pengembangan Perumahan dan Perkotaan.

Sebagai dampak penutupan, pelayanan di Independence Hall, The Liberty Bell, dan Valley Forge National Historical Park, yang dikelola oleh badan federal National Park Service, ikut terganggu. Para pekerja tidak diharuskan bekerja selama masa penutupan ini. Pekerja yang menangani evakuasi dan tanggap darurat jumlahnya terbatas dan sebagian besar lokasi taman terlihat tutup. National Constitution Center, yang merupakan lembaga nirlaba, tetap buka karena pengelolaannya tidak bergantung pada dana pemerintah federal.

Salah satu kantor pemerintah federal yang cukup besar adalah Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), yang berlokasi di 1650 Arch Street. EPA menempati lantai 1 sampai 16 di gedung 27 lantai itu. Kantor EPA biasanya buka sejak pukul 8 pagi sampai 4 sore dan pengunjung harus mendaftar di meja keamanan 24 jam sebelum mengunjungi kantor itu. Ketika Tempo mengunjungi tempat itu, Selasa pekan lalu, gedung tersebut tampak lebih sepi dari biasanya. Dua petugas keamanan di pintu khusus EPA terlihat duduk santai.

Pegawai federal di Philadelphia sudah menyampaikan rasa frustrasi mereka terhadap penutupan ini dengan unjuk rasa besar di Independence National Historical Park, 7 Januari lalu. "Kita tidak sedang bicara tentang pegawai bergaji ratusan ribu dolar. Sebagian besar pekerja di serikat kami adalah yang berpenghasilan 50 ribu atau kurang, seperti petugas kebersihan, mekanik AC dan pemanas, serta tenaga administrasi dan juru tulis," ujar Adam Duncan, Presiden The American Federation of Government Employees, dalam demonstrasi itu.

Penutupan sebagian operasi pemerintah federal ini membuat pegawainya tidak mendapatkan gaji sehingga harus mencari akal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membayar tagihan. Kesulitan ini mendorong pemerintah negara bagian dan sejumlah perusahaan swasta memberikan sejumlah keringanan.

Wali Kota Philadelphia James Francis Kenney, Senin pekan lalu, mengumumkan, departemen dan sejumlah badan di pemerintah kota menawarkan fleksibilitas pembayaran tagihan air dan gas untuk pekerja yang terkena dampak penutupan. Mereka diminta menghubungi Departemen Pendapatan, Biro Pendapatan Air dan Gas Philadelphia. "Jika Anda menghubungi kami, kami bisa menunda pemadaman air dan penyitaan," kata Komisaris Pendapatan Frank Breslin.

Menurut Philly.com, ada sejumlah keringanan lain yang ditawarkan perusahaan swasta bagi pekerja federal di negara bagian ini. Perusahaan yang menawarkan keringanan untuk tagihan yang dianggap terlalu memberatkan itu antara lain Wells Fargo, Chase Bank, AT&T, T-Mobile, dan Verizon.

Sejumlah kampus juga menawarkan penundaan sementara pembayaran biaya sekolah. Salah satunya Rutgers University. Organisasi nirlaba Philabundance juga membuka "pasar darurat" di Philadelphia Selatan untuk pegawai pemerintah federal. Restoran di seluruh kota, termasuk Federal Donuts dan Mike’s BBQ, menyajikan makanan gratis, diskon, atau "bayar belakangan" kepada pekerja federal.

Sebuah organisasi Yahudi yang biasanya memberikan pinjaman untuk bisnis dan individu, Hebrew Free Loan Society of Greater Philadelphia, juga menyalurkan kredit tanpa biaya dan bunga. Mereka mengaku mendapatkan tambahan dana US$ 500 ribu dari orang yang tak mau diungkap namanya. Dana itu akan didistribusikan ke 400 orang dengan pinjaman masing-masing US$ 1.250. Penerima kredit diminta menandatangani catatan untuk membayar kembali pinjaman dalam waktu 90 hari setelah penutupan pemerintahan berakhir.

Salah satu penerima pertama adalah Latashah Sharp, yang mendengar kabar soal ini melalui Facebook pada Jumat pagi dua pekan lalu. Setelah mengisi data secara online, dia datang ke kantor lembaga tersebut dan mendapatkan ceknya malam itu. Keesokan harinya, Sharp sudah melapor ke bandar udara, tempat ia bekerja penuh waktu sebagai petugas Badan Keselamatan Transportasi (TSA) tanpa digaji. Dia akan menggunakan pinjamannya itu untuk membayar sewa rumah yang sudah jatuh tempo. "Januari masih belum dibayar. Untung penyewanya pengertian," ujarnya.

Winarti salah satu orang Indonesia yang terkena dampak penutupan ini. Suaminya bekerja di Kantor Pajak Negara. Tapi sang suami dilarang kantornya memberikan wawancara. "Bagi saya pribadi sih apa pun yang terjadi di pemerintah tidak berpengaruh," ucap perempuan yang sudah puluhan tahun tinggal di New Jersey dan punya hobi keliling dunia itu.

Operasi bandara termasuk yang terkena dampak penutupan pemerintah ini. Menurut TSA, pegawai mereka di seluruh Amerika sekitar 50 ribu orang. Hingga Senin pekan lalu, 10 persen dari mereka tak datang atau izin sakit. Namun, TSA melaporkan, waktu antrean pemeriksaan keamanan di bandara masih dalam batas yang ditetapkan, yaitu sekitar 30 menit.

Otoritas Bandara Internasional Philadelphia juga berusaha membantu pegawainya yang bekerja tanpa upah itu dengan menggalang donasi. Selasa pekan lalu, makanan dan barang-barang lain dikumpulkan untuk para pegawai federal yang tak digaji. Sumbangan itu termasuk kotak-kotak berisi produk dari The FruitGuys, yang menyumbangkan seribu buah dan sayuran segar setiap hari. Bandara mulai mengumpulkan sumbangan pekan lalu dan tanggapannya luar biasa. "Tenaga kerja federal kami, mereka berdedikasi, mereka berkomitmen. Mereka datang ke sini setiap hari untuk bekerja dan kami menghargai mereka," kata juru bicara Bandara, Diana Gerace.

Belum ada masalah yang dilaporkan di Bandara Internasional Philadelphia. Namun Kepala Serikat TSA di Philadelphia, Joe Shuker, memperkirakan masalah menyebar dengan cepat jika penutupan tidak segera berakhir.

Abdul Manan (Philly.Com, Whyy.Org, Nbc, Metro), Indah Nuritasari (Philadelphia)

Majalah Tempo, 3 Februari 2019

No comments: