Skip to main content

Lapor Korupsi Malah Dibui

Tak ada kata menyesal bagi Daud Ndakularak, yang kini bersiap diadili sebagai terdakwa korupsi karena perkara korupsi yang ia laporkan ke polisi pada 2008. "Dia bilang kita jalani saja," ujar Rina Sembiring, istri Daud, melalui telepon pada Kamis pekan lalu.


Syahdan, pada 2008 Daud menjabat Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Ketika memeriksa laporan keuangan 2007, ia menemukan ada perbedaan kas umum dan saldo kas sebesar Rp 11 miliar. Setelah memeriksanya, ia tahu Rp 10 miliar ditransfer Kepala Sub-Perbendaharaan dan Kas Pemda Kalendi Mananghau ke rekening pribadinya.

Ada juga uang sebesar Rp 6,25 miliar dipinjamkan kepada pengusaha Deny Untono. Melalui surat 19 Agustus 2008, Daud meminta Kalendi mengembalikan uang yang ditransfer tersebut. Kalendi mengabaikan teguran itu sehingga Daud melaporkannya ke polisi dengan tuduhan korupsi.

Polisi lalu menjerat Kalendi dan Deny sesuai dengan laporan Daud. Tapi polisi juga menuduh Daud terlibat transfer uang kas pemda tersebut. Daud pun menjadi tersangka dan masuk bui selama 120 hari pada 30 Juli-26 November 2009. "Dia bebas karena masa penahanan habis," kata Rina.

Bebas dari penjara, Daud meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 12 Desember 2009. "Setelah itu, Daud dilindungi LPSK," ujar Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar. LPSK mendampingi Daud saat ia diadili di pengadilan.

Perkara Kalendi dan Deny berlanjut ke pengadilan. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang menghukum keduanya lima tahun penjara. Khusus Deny juga diminta mengembalikan Rp 6,25 miliar.

Hingga 2014, perkara Daud dan status tersangkanya tak jelas. Ia pun mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Ia lolos dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Timur.

Menjadi anggota DPRD tak membuatnya lolos dari pemeriksaan polisi. Menurut Rina, sejak menjadi anggota Dewan, Daud beberapa kali dipanggil polisi. Pernah suatu hari pada 2016 ia ditelepon mendadak untuk datang ke kantor polisi. Rupanya, suaminya sudah di sana untuk diperiksa. "Saya pun datang tergopoh-gopoh membawa baju ganti," kata Rina.

Dalam hitungan Rina, pemeriksaan suaminya dilakukan polisi tiap kali Daud berbicara keras soal pemerintahan dan pembangunan. Tak tahan dengan status gantung sebagai tersangka, Daud menggugat secara praperadilan pada awal Agustus lalu. Saat sidang itu, LPSK mengirimkan surat kepada hakim. "Kami minta agar status Daud sebagai pelapor dipertimbangkan," ujar Lili Siregar.

Dalam sidang 13 Agustus itu, hakim menolak gugatan Daud. Hakim menganggap status tersangka oleh polisi itu sah. Sehari setelah putusan, polisi menjemput Daud di rumahnya dan berkas pemeriksaannya langsung diserahkan kepada jaksa. Untuk kedua kali, ia pun dijebloskan ke rumah tahanan Waingapu. Tujuh hari kemudian, Daud dibawa ke Kupang dan ditahan di sana.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur Max Oder Sombu, Daud akan diadili pada Selasa atau Rabu pekan ini. Ia dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian negara.

Status Daud sebagai pelapor, kata Max, bisa saja akan menjadi salah satu pertimbangan meringankan. "Semua tergantung hakim," ujarnya. Pengacara Daud, Umbu Tonga, mempertanyakan penggunaan pasal korupsi terhadap kliennya. "Tidak ada satu rupiah pun yang diambil dia."

Perkara yang menjerat Daud ini mengundang reaksi The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Daud sempat datang ke ICJR pada awal Agustus lalu untuk meminta pendampingan saat sebelum ke LPSK. Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo berharap LPSK lebih aktif melindungi pelapor seperti Daud. "Kalau seperti ini, mana berani orang melaporkan kasus korupsi," katanya.

Abdul Manan

Majalah Tempo, Rubrik Hukum, 4 September 2017

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.