Skip to main content

Suap Jaksa di Awal Perkara

SUASANA santai di The View Resto and Café di Pantai Panjang, Bengkulu, berubah menjadi riuh pada Jumat dinihari dua pekan lalu. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi menerobos masuk untuk menangkap Parlin Purba, Kepala Seksi Intel III Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang berada di kafe itu.


Dinihari itu, Parlin tengah menghadiri pesta perpisahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sendjun Manullang, yang akan pensiun keesokan harinya. Beberapa menit kemudian, tim KPK menggiring Parlin keluar dari kafe itu. Sang jaksa lalu digelandang ke kantor Kepolisian Daerah Bengkulu.

Tim KPK menangkap Parlin tak lama setelah dia menerima uang Rp 10 juta dari Amin Anwari, pejabat pembuat komitmen proyek irigasi di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWWS) VII Bengkulu. Malam itu, Amin datang ke tempat pesta ditemani Murni Suhardi, Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo.

Komisi antikorupsi telah menetapkan Parlin sebagai tersangka penerima suap. Adapun Amin dan Murni menjadi tersangka pemberi suap. Ketiganya dijerat dengan Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. "Keterlibatan jaksa lain masih diselidiki," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers soal penangkapan itu.

l l l
BALAI Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu pada 2015-2016 melaksanakan sejumlah proyek bernilai Rp 90 miliar. Salah satunya proyek Jaringan Irigasi Air Manjunto Mukomuko, sekitar 240 kilometer ke arah utara dari Kota Bengkulu. Kontraktor proyek itu adalah PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo. Begitu kelar, proyek irigasi tersebut menjadi sasaran pengusutan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Sampai dua pekan lalu, status kasus jaringan irigasi itu baru pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan. Tahap pra-penyelidikan ini dilakukan seksi intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang dipimpin Parlin Purba. Bila ada bukti permulaan dugaan korupsi, pengusutan biasanya naik ke tahap penyelidikan dan ditangani bidang pidana khusus kejaksaan.

Di tengah pengumpulan bahan keterangan itulah radar KPK menangkap komunikasi Parlin dengan Amin Anwari. Dalam percakapan itu, Parlin meminta uang Rp 20 juta. "Kalau tak bisa, setengahnya bolehlah," ujar seorang penegak hukum menirukan permintaan Parlin.

Komunikasi Parlin dan Amin itulah yang menuntun tim KPK datang ke The View Resto and Café. Sekalian menghadiri pesta perpisahan, Parlin mengajak Amin dan Murni Suhardi bertemu di kafe di pinggir pantai Bengkulu itu.

Di kafe itu, Parlin duduk satu meja dengan Amin dan Murni, dekat pintu keluar kafe. Berdasarkan pengintaian tim KPK, uang Rp 10 juta dari Amin berpindah ke tangan Parlin sekitar pukul 20.00. Parlin memasukkan uang pecahan Rp 100 ribu dalam amplop cokelat itu ke saku kanan celananya.

Menjelang tengah malam, tim KPK memulai aksinya. Anggota tim mendekati meja Parlin layaknya tamu undangan biasa. Tanpa menyela pesta, anggota tim KPK itu menunjukkan identitas dan surat perintah penangkapan. Setengah berbisik, anggota tim KPK meminta Parlin menyerah dan meninggalkan ruang pesta dengan tenang.

Bukannya mengikuti permintaan tim KPK, Parlin malah pindah ke bagian dalam kafe. Ia memilih meja yang berdekatan dengan Sendjun Manullang. Kali ini tim KPK baru merangsek masuk, sehingga memancing sedikit kegaduhan. Rekan-rekan Parlin sempat mempertanyakan identitas dan surat tugas tim KPK. Tapi, begitu tahu bahwa tim itu benar dari KPK, mereka memilih tak campur tangan. Saat itulah Parlin digelandang ke luar kafe.

Sendjun membenarkan penangkapan Parlin berlangsung di depan dia dan disaksikan puluhan tamu lainnya. Namun ia mengaku tak tahu pasti perkara apa yang ditangani Parlin sehingga dijemput KPK. "Bisa jadi itu urusan pribadi," kata Sendjun. Ia pun tak mempersoalkan penangkapan Parlin. "Silakan KPK bekerja."

Ketika tim KPK berfokus menangkap Parlin, Amin dan Murni menyelinap keluar. Mereka bergegas menuju tempat parkir, lalu meninggalkan kafe dengan Mitsubishi Pajero. Namun pelarian mereka tak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian, tim KPK berhasil menyusul keduanya dalam perjalanan menuju Tanah Datar, Kota Bengkulu. Jarak kafe ke Tanah Datar sekitar 4 kilometer.

Seperti Parlin, dinihari itu Amin dan Murni dibawa ke Polda Bengkulu di Jalan Adam Malik, Kilometer 9. Ketika satu tim KPK membawa Parlin dan kawan-kawan ke Polda Bengkulu, tim lain mendatangi dan menyegel ruangan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Jalan S. Parman. Dinihari itu, ruangan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan turut disegel.

Sekitar pukul 07.00, Parlin dkk diterbangkan ke Jakarta. Selanjutnya, mereka ditahan di tempat berbeda. Parlin ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Amin ditahan di ruang tahanan Kepolisian Resor Jakarta Timur. Adapun Murni dijebloskan ke ruang tahanan Polres Jakarta Pusat.

Dari pemeriksaan ketiga tersangka, penyidik KPK mengetahui bahwa penyerahan uang Rp 10 juta malam itu bukan yang pertama. Sebelumnya, Parlin menerima uang Rp 150 juta. Menurut seorang penegak hukum, semua uang diterima Parlin dari pejabat di Balai Sungai Wilayah Sumatera. "Tapi uangnya dari para kontraktor," ucap sumber ini.

Penangkapan Parlin sempat memicu reaksi dari sebagian korps adhyaksa. Di media sosial, misalnya, dua orang berbaju seragam jaksa memasang foto sambil memegang poster dengan tulisan "#OTTRecehan".

Menanggapi reaksi itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan lembaganya tak melihat sebuah kasus hanya dari uang yang disita sewaktu penangkapan. Dari bukti yang sedikit, kata dia, bisa saja ada ratusan miliar rupiah yang bisa diselamatkan. "Jadi lihat gambaran besar kasusnya," ujar Laode.

Dalam kasus Parlin dkk, di samping bukti Rp 10 juta dan pengakuan uang suap Rp 150 juta, KPK mendapatkan celah informasi lain. Di sela-sela bongkahan dokumen hasil penggeledahan, penyidik menemukan catatan bahwa Balai Sungai Wilayah Sumatera mengalokasikan dana sekitar dua persen dari total nilai proyek. "Katanya itu untuk anggaran pengamanan aparat penegak hukum," ucap penegak hukum lainnya. Kini penyidik KPK masih menelisik apakah "anggaran pengamanan" itu cair atau belum.

Pimpinan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII belum ada yang bisa dimintai konfirmasi. Kepala BWSS VII Abustian tak ada di tempat ketika Tempo menyambangi kantornya, Senin pekan lalu. "Kepala Balai sedang di Jakarta. Yang lain tak bisa kerja karena ruangannya disegel," kata seorang anggota staf BWSS VII yang tak mau disebut namanya.

Adapun Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan tak akan membela anak buahnya yang terbukti menerima suap. "Kami tak akan menghalangi, menutupi, atau membela," ujar Prasetyo, Senin pekan lalu. Dia menambahkan, di bawah naungan korps adhyaksa ada sekitar 10 ribu jaksa. Kalau ada satu-dua orang yang melanggar, kata dia, "Itu ulah oknum. Jangan digeneralisasi."

Abdul Manan, Maya Ayu Pratiwi (Jakarta), Phesi Ester Julikawati (Bengkulu)

Majalah Tempo, Rubrik Hukum, 19 Juni 2017

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…