Skip to main content

Meringkuk Gara-gara Facebook

DODI Sutanto semula menyatakan "pikir-pikir" ketika hakim Pengadilan Negeri Medan memvonisnya 14 bulan penjara, Rabu dua pekan lalu. Sementara itu, pendukung Dodi yang hadir di ruang sidang terus menyemangati pentolan organisasi kepemudaan ini agar tidak menyerah.


Pekan lalu, Dodi akhirnya memilih pasrah. "Sudahlah. Jalani saja," kata Dodi seperti ditirukan Qodirun, pengacara yang menemui Dodi di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan, Selasa pekan lalu. Dodi adalah Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara kubu Fahd El Fouz. Ketua KNPI Sumatera Utara dari kubu Rifai Darus adalah Sugiat Santoso.

Kasus yang menyeret Dodi, 34 tahun, bermula dari tautan berita yang tiba-tiba muncul di akun Facebook miliknya pada 16 Oktober 2015. Tautan itu berjudul "KPK Tahan Anif Shah dan Ajib Shah, Alhamdulillah Ribuan KK Teraniaya di Sumut Hidup Tenang". Berita itu bersumber dari sebuah media online, Medanseru.com, edisi 27 Juli 2015.

Waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi memang menahan Ajib Shah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, yang juga adik kandung Anif. Tapi KPK tak pernah menahan Anif--pengusaha terkenal di Medan--dalam kasus suap interpelasi DPRD itu.

Tautan berita itu menjadi alasan Anif, 76 tahun, melaporkan Dodi ke polisi pada 3 November 2015. Anif juga melaporkan Dodi karena akun Facebook atas nama Dodi.Sutanto.5, pada 10 November 2015, membagi tautan berita berjudul "Kasus Penyuapan Hakim PTUN Medan Diduga Libatkan Gubsu dan Anif Shah". Sumber berita itu juga Medanseru.com, edisi 10 Juli 2016.

Melalui kuasa hukumnya, Sandri Alamsyah Harahap, Anif juga memperkarakan Pemimpin Redaksi Medanseru.com Hasiholan Siregar. Anif pun melaporkan Muhammad Habibi, yang diduga membagi link berita ke akun Facebook milik Dodi.

Pelaporan ini mengagetkan Dodi. Menurut Ikhwaluddin, pengacara Dodi lainnya, kliennya jarang membuka Facebook karena sibuk. Di samping aktif di KNPI, Dodi bekerja sebagai manajer Candi Hotel di Medan. "Dodi baru tahu ada tautan itu di akunnya setelah diperiksa polisi," ujar Ikhwaluddin.

Kepada polisi, Dodi mengaku tak tahu akun Facebook dia menerima tautan berita yang merugikan Anif. Karena itu, ia tak menghapus tautan berita pada akun Facebook yang kini tak bisa diakses lagi tersebut. Dia pun menyangkal membagi tautan berita sebelumnya. Waktu itu Dodi juga menyerahkan bukti cetakan e-mail yang berisi pemberitahuan tentang upaya peretasan atas akun Facebook dia. "Setidaknya ada lima kali alert selama Oktober-Desember 2015 itu," kata Qodirun.

Polisi menjerat Dodi dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dodi dianggap menyebarkan informasi elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama. Ancaman hukumannya enam tahun penjara.

Polisi tak mereken alasan Dodi bahwa akun Facebook miliknya diretas. Demikian pula jaksa yang menuntut Dodi dua tahun penjara. Dalam sidang putusan, ketua majelis hakim Parlindungan Sinaga menyatakan Dodi bersalah mencemarkan nama Anif.

Ikhwaluddin mempertanyakan putusan hakim yang menurut dia mengabaikan sejumlah kesaksian dalam sidang. "Ini akan jadi preseden buruk," ujar Ikhwaluddin. "Orang bisa dipidana karena tautan berita yang tidak dia ketahui."

Adapun Anif Shah melalui anaknya, Musa Rajek Shah, menolak berkomentar atas putusan hakim. Menurut dia, keluarga tak ingin Anif terus jadi bahan pembicaraan.
"Sudahlah. Bapak saya sudah tua," kata Musa ketika dihubungi pada Selasa pekan lalu.

Meski Dodi sudah menyerah, kasus pencemaran nama lewat media elektronik ini masih berlanjut. Habibi, yang juga telah menjadi tersangka, tak hanya membantah laporan Anif. Senin pekan lalu, ia juga menggugat Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi. "Kami meminta Mahkamah Konstitusi memperjelas tafsir pasal sapu jagat itu," ujar Murshal Fadhilah, pengacara Habibi, Selasa pekan lalu.

Abdul Manan (Jakarta), Sahat Simatupang (Medan)

Dimuat di Majalah Tempo edisi 22 Agustus 2016

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.