Skip to main content

Sidik Ulang Perkara Bupati

RATUSAN orang mengarak Marthen Dira Tome berkeliling Kota Kupang, Kamis tiga pekan lalu. Pendukung Bupati Sabu Raijua itu bersukacita karena Marthen baru saja memenangi gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi.


Di Jakarta, KPK belum mengibarkan bendera putih. Setelah menerima salinan putusan pada Senin pekan lalu, Komisi antikorupsi mengisyaratkan akan membuka ulang pengusutan perkara korupsi dana pendidikan luar sekolah yang diduga melibatkan Marthen. "Tim biro hukum sudah merumuskan beberapa langkah solusi," kata pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, Rabu pekan lalu.

Marthen terseret perkara hukum ketika menjabat Kepala Subdinas Pendidikan Luar Sekolah Nusa Tenggara Timur. Kejaksaan Negeri Kupang mulai mengusut perkara ini pada 2008, setahun setelah Pemerintah Provinsi NTT mengucurkan dana pendidikan luar sekolah sekitar Rp 77 miliar.

Kejaksaan pernah menghentikan pengusutan perkara karena kurang bukti. Jaksa mengusut kembali perkara ini pada 2011 setelah Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan hasil audit yang mencium kerugian negara sekitar Rp 3 miliar. "Atas dasar audit BPK, kami menyelidiki kembali kasus itu," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi NTT John Purba.

Ketika jaksa mengusut perkara ini, tekanan datang dari pendukung Marthen, yang menjadi bupati pada 2011. Sampai 2013, setidaknya terjadi tiga kali unjuk rasa besar-besaran di kantor kejaksaan. Massa meminta jaksa menghentikan pengusutan perkara. Pengusutan pun seperti jalan di tempat. Jaksa tak kunjung menetapkan tersangka.

Atas permintaan KPK, kejaksaan melakukan ekspose kasus ini di Jakarta pada 30 Juni 2014. Kejaksaan menduga sebagian dana mengalir ke sejumlah pihak yang tidak menjalankan program pendidikan luar sekolah. Akibatnya, negara rugi sekitar Rp 2,9 miliar. Pada 15 September 2014, KPK mengambil alih perkara ini.

Dua hari kemudian, KPK menetapkan Marthen serta bekas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT John Manulangga sebagai tersangka. Pengusutan terhadap John Manulangga tak berlanjut karena dia keburu meninggal. Sedangkan Marthen mulai diperiksa sebagai tersangka pada 15 Agustus 2015. Setelah itu penyidikan di KPK pun menggantung.

Marthen menjadikan lambatnya penyidikan sebagai alasan menggugat KPK ke praperadilan. Pada 18 Mei lalu, hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nursyam, menyatakan penetapan Marthen sebagai tersangka tak berdasarkan alat bukti yang cukup. Marthen, menurut hakim, dijadikan tersangka hanya berdasarkan hasil audit BPK dan penyelidikan kejaksaan yang tak kunjung menetapkan tersangka. Nursyam pun membatalkan surat perintah penyidikan perkara ini.

Seorang penegak hukum di KPK mengatakan penyidikan kasus Marthen terkatung-katung karena penyidik harus mendahulukan perkara hasil operasi tangkap tangan. Setelah praperadilan membatalkan penyidikan Marthen, KPK akan menerbitkan surat perintah penyidikan baru. "Kami akan membuka lagi penyidikan seperti kasus Wali Kota Makassar," kata sumber itu.

Bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menggugat KPK karena dijadikan tersangka korupsi proyek instalasi pipa air minum. Hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Mei 2015 juga memenangkan Ilham. Komisi antikorupsi lalu menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada 5 Juni 2015. Ilham kembali menggugat ke praperadilan, tapi gagal. Dia akhirnya diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pada 29 Februari lalu, hakim memvonis Ilham empat tahun penjara.

Marthen mengaku tak habis pikir bila KPK sampai membuka kembali pengusutan perkara yang pernah melilitnya. Kalaupun KPK menjadikan temuan BPK sebagai dasar, menurut Marthen, temuan itu hanya menyangkut masalah administrasi. "Waktu itu sudah kami selesaikan, hingga tak ada tagihan lagi dari BPK," ujarnya.

Abdul Manan, Yohanes Seo (Kupang)

Dimuat di Majalah Tempo edisi 6 Juni 2016

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.