Skip to main content

DKK PBB Secara Bulat Setuju Sanksi Iran Dicabut

New York - Dewan Keamanan PBB, Senin 20 Juli 2015, dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang menciptakan dasar untuk pencabutan sanksi ekonomi internasional terhadap Iran.


Dengan suara 15-0 untuk persetujuan resolusi atas draft 14 halaman, yang ditulis di Wina oleh diplomat yang merundingkan kesepakatan nuklir Iran pekan lalu yang membatasi kemampuan nuklir Iran dalam pertukaran dengan diakhirinya sanksi terhadap negara itu.

Iran telah berjanji untuk mengizinkan pemantau internasional untuk memeriksa fasilitas nuklirnya selama 10 tahun ke depan dan langkah-langkah lain yang dirancang untuk menjamin bahwa kegiatan energi nuklirnya adalah murni untuk tujuan damai.

Resolusi Dewan Keamanan, yang mengikat secara hukum, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencabutan sanksi PBB. Resolusi ini tidak memiliki konsekuensi hukum atas sanksi yang ditetapkan secara terpisah oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Uni Eropa juga menyetujui kesepakatan nuklir Iran, dalam sebuah pertemuan Senin 20 Juli 2015 di Brussel, dan akan melakukan pencabutan sanksi sendiri, yang meliputi larangan pembelian minyak Iran. Namun Eropa akan terus melarang ekspor teknologi rudal balistik dan sanksi yang terkait dengan hak asasi manusia.

Namun diplomat telah memperingatkan bahwa jika Kongres Amerika Serikat menolak untuk mencabut sanksi Amerika terhadap Iran, pemerintah Teheran mungkin akan mengingkari komitmen mereka juga, yang itu dapat mengakibatkan runtuhnya seluruh kesepakatan nuklir yang dicapai 14 Juli 2015 lalu.

Resolusi berlaku dalam 90 hari, sesuai dengan kerangka waktu yang dinegosiasikan di Wina untuk memungkinkan Kongres AS untuk melakukan kajian atas kesepakatan nuklir itu. Presiden Obama, yang telah mempertaruhkan banyak ambisi kebijakan luar negerinya atas kesepakatan itu, bersumpah akan memveto penolakan kongres atas kesepakatan nuklir tersebut.

Resolusi itu tidak akan mencabut semua sanksi DK PBB terhadap Iran. Embargo senjata tetap dipertahankan, dan akan dibentuk panel untuk meninjau impor teknologi sensitif berdasarkan kasus per kasus.

Juga ada mekanisme untuk memperbaharui sanksi jika Iran tidak mematuhi komitmennya atas kesepakatan itu. Jika terjadi sengketa yang belum terselesaikan soal nuklir Iran, sanksi PBB secara otomatis kembali berlaku setelah 30 hari. Untuk menghindari perpanjangan sanksi, itu butuh pemungutan suara dari DK PBB.

Duta Besar Amerika Serikat di PBB, Samantha Power, berbicara segera setelah pemungutan suara, mengatakan kepada Dewan bahwa pencabutan sanksi akan mulai hanya ketika Iran memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan. "Kami memiliki tanggung jawab untuk menguji diplomasi," katanya.

Dia juga meminta Iran "untuk segera membebaskan semua orang Amerika yang ditahan secara tidak adil. Ada tiga orang Amerika keturunan Iran yang dipenjara di Iran, yaitu Amir Hekmati, Saeed Abedini dan Jason Rezaian. Satu lagi adalah Robert A. Levinson, warga AS yang hilang di negara itu selama delapan tahun.

Pemerintah Israel, yang menganggap Iran salah satu musuh paling berbahaya dan telah menyatakan penentangan yang kuat atas kesepakatan nuklir, mengecam resolusi DK PBB itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai "Kemunafikan yang tidak mengenal batas."

"Mereka mengatakan bahwa kesepakatan nuklir itu membuat perang lebih jauh," kata Netanyahu. "Ini tidak benar. Kesepakatan itu membawa perang lebih dekat. "

NEW YORK TIMES | ABDUL MANAN

TEMPO.CO | SENIN, 20 JULI 2015 | 22:42 WIB

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.