Skip to main content

Partai Oposisi India Tak Akan Ubah Kebijakan Soal Nuklir

New Delhi - Kepala partai oposisi India, Bharatiya Janata Party (BJP), yang diperkirakan akan memenangkan pemilu nasional yang sedang saat ini berlangsung, telah mengesampingkan perubahan negara ini soal senjata nuklir .


Sikap BJP memicu spekulasi soal ini ketika dalam manifestonya mengatakan bahwa partai akan "merevisi dan memperbarui" kebijakan India.

"Kebijakan 'bukan negara pertama yang akan menggunakan'  senjata nuklir sudah dipikirkan dengan baik ... Kami tidak bermaksud untuk mengubahnya, " kata Presiden BJP Rajnath Singh kepada surat kabar Hindustan Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Senin 14 April 2014.

Kebijakan nuklir India itu diambil setelah serangkaian uji coba nuklir pada tahun 1998 selama pemerintahan terakhir koalisi yang dipimpin BJP, yang itu memicu kecaman internasional dan embargo oleh negara-negara Barat.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar India sebagai kekuatan nuklir, meskipun negara ini tidak menjadi penandatangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir PBB tahun 1970 yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir.

Cina adalah negara pertama yang mengadopsi kebijakan "tak akan menjadi negara pertama yang akan menggunakan" nuklir, tahun 1964. Tetapi, rival utama dan tetangga terdekat Pakistan, India, tidak menganut kebijakan yang sama. India dan Pakistan setidaknya terlibat dalam tiga kali perang.

BJP diprediksi akan meraih kemenangan dalam pemilu yang dimulai pada 7 April dan berakhir 16 Mei mendatang. Ia diprediksi akan mengalahkan partai yang berkuasa, Kongres.

CHANNEL NEWS ASIA | ABDUL MANAN

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…