Skip to main content

13 Aktivis Kamboja Divonis Penjara karena Makar

Phnom Penh - Pengadilan Kota Phnom Penh Kamboja, Jumat 11 April 2014, menghukum 13 orang aktivis karena merencanakan untuk menggulingkan pemerintah alias makar. Kelompok hak asasi manusia menilai pengadilan ini bermotif politik untuk mendiskreditkan kelompok oposisi Perdana Menteri Hun Sen.


Hakim Kota Phnom Penh Seng Neang mengatakan, 13 orang itu, tujuh di antaranya muncul di pengadilan dan lainnya diadili in absentia, terkait dengan kelompok yang kurang dikenal bernama Front Pembebasan Nasional Khmer (KNLF), yang berbasis di Denmark. Mereka didakwa bersalah dan dihukum penjara antara lima dan sembilan tahun karena berencana menggulingkan pemerintahan Hun Sen.

Tujuh terdakwa, yang mengenakan seragam penjara pink, berteriak memprotes vonis ini dan menyebut pengadilan tidak memiliki bukti atau saksi untuk membuktikan kesalahan mereka. "Saya ingin masyarakat internasional melihat Kamboja," kata salah satu aktivis itu. "Tidak ada keadilan bagi saya. Di mana bukti-bukti dan saksi-saksi? "

Menurut Seng Neang, KNLF mendirikan sebuah angkatan bersenjata yang berbasis di negara tetangga, Thailand, dan membagikan selebaran anti-pemerintah antara tahun 2009 dan 2011. Kelompok itu juga disebut merencanakan untuk memasang peledak. Namun Seng Neang tak memberikan rincian bukti atas tudingan ini.

Hun Sen dan Partai Rakyat Kamboja memerintah sejak tahun 1980-an, ketika ia naik ke tampuk kekuasaan setelah menggulingkan rezim Khmer Merah yang berkuasa 1975-1979. Dia dikenal sebagai pemimpin keras yang tidak menoleransi oposisi. Pengkritiknya mengatakan dia mengintimidasi lawan politiknya dan mencurangi pemilu selama bertahun-tahun. Hun Sen membantah tudingan ini.

"Ini semua tentang menggunakan kelompok pengasingan kecil dari luar negeri untuk memfitnah gerakan oposisi yang lebih luas terhadap Hun Sen dan partainya. Hukuman penjara yang lama adalah indikasi dari itu," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia Human Rights Watch, kepada Reuters dalam sebuah surat elektronik.

Hun Sen dan pemerintahannya menolak tudingan melanggar hak asasi manusia dan mengatakan mereka telah membawa perdamaian, stabilitas dan kemakmuran terhadap salah satu negara termiskin di Asia ini setelah puluhan tahun dilanda perang dan ketidakstabilan .

REUTERS | ABDUL MANAN

TEMPO.CO | JUM'AT, 11 APRIL 2014 | 21:54 WIB

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…