Skip to main content

Hakim ICC Tolak Hentikan Sidang Kasus Presiden Kenya

Amsterdam - Hakim International Criminal Court (ICC) di Denhaag Belanda menolak permintaan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta untuk menghentikan pengadilan dengan dakwaan kejahatan kemanusiaan terhadapnya.


Dengan keputusan hari Kamis 5 Desember 2013 ini, maka sidang kasus Kenyata akan terus berlangsung pada 5 Februari 2014. Keputusan ini kemungkinan akan lebih meningkatkan ketegang hubungan antara ICC di Den Haag dengan Kenya dan negara-negara Afrika.

Kenyatta dan wakilnya, William Ruto, menghadapi dakwaan secara terpisah di ICC karena dianggap memicu kekerasan etnis setelah pemilu 2007 di negara itu yang menyebabkan sekitar 1.200 orang meninggal. Sidang terhadap Ruto kini masih berlangsung di Denhaag.

Sejak Kenyatta terpilih di musim semi, Kenya dan sekutu Uni Afrika telah berusaha untuk meminta ditangguhkannya pengadilan terhadapnya. Mereka menilai bahwa pengadilan ini berisiko mendestabilisasi keadaan negara yang sangat penting bagi keamanan seluruh wilayah Afrika timur. Namun, ICC tetap memilih melanjutkan sidang kasus ini.

Hakim ICC dalam sidang hari ini menyatakan peduli dengan bukti yang diajukan oleh pengacara Kenyatta yang menunjukkan bahwa sejumlah orang dibayar untuk melatih saksi melawan Kenyatta dan lainnya telah berkolusi untuk memberikan kesaksian palsu demi mendapatkan keuntungan finansial. Hakim mengatakan, tim pembela Kenyatta bisa menguji setiap kesaksian palsu di pengadilan sehingga penghentian sidang tidak diperlukan.

Reuters | Abdul Manan

TEMPO.CO | KAMIS, 05 DESEMBER 2013 | 23:02 WIB

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.