Skip to main content

Google: Permintaan Penghapusan Konten Naik Tajam

Washington - Google mengungkapkan adanya kenaikan tajam dalam permintaan pemerintah agar konten politik dihapus dari laman. Hal ini diungkapkan Google dalam laporan transparansi terbaru yang diterbitkan Kamis, 19 Desember 2013.

Dari Januari sampai Juni tahun ini, raksasa pencarian itu menerima 3.846 permintaan pemerintah untuk menghapus konten dari layanannya. Jumlah ini meningkat 68 persen dari paruh kedua tahun 2012.

"Selama empat tahun terakhir, salah satu tren yang mengkhawatirkan tetap konsisten: pemerintah terus meminta kami untuk menghapus konten politik," kata Susan Infantino, Direktur Hukum Google, dalam situs blog post.

"Para pejabat sering mengutip soal pencemaran nama, privasi, dan bahkan hak cipta dalam upaya untuk menghapus pidato politik dari layanan kami," ujarnya.

Google melaporkan adanya peningkatan besar dalam permintaan dari Turki. Pejabat di negara itu mengajukan 1.673 permintaan (meningkat hampir sepuluh kali lipat dibanding paruh kedua tahun lalu) untuk menghapus sebuah konten. Sekitar dua per tiga dari total permintaannya, menyerukan penghapusan konten yang terkait dengan dugaan pelanggaran hukum Internet 5651, yang menyensor pidato online.

Di Rusia, Google melaporkan kenaikan permintaan setelah dikenalkannya hukum daftar hitam tahun lalu. Hukum itu bertujuan untuk menindak keras situs kriminal, pedofilia, dan promosi bunuh diri. Tapi kritikus pemerintah menyebut itu sebagai tameng untuk menyensor pidato politik online. Google menerima 257 permintaan penghapusan selama periode pelaporan ini, lebih dari dua kali lipat jumlah permintaan yang diterima pada 2012 .

Di AS, Google dan sesama perusahaan teknologi berjuang untuk diizinkan mengungkapkan seberapa sering mereka menerima tuntutan hukum untuk informasi dari intelijen sinyal negara ini, National Security Agency (NSA). Permintaan tersebut dilakukan melalui pengadilan Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa), dan perusahaan dilarang untuk mengungkapkan soal ini.

Pada Rabu, 18 Desember 2013, tim panel kajian bentukan Presiden, yang menelisik NSA pasca-pengungkapan oleh whistleblower Edward Snowden, menyarankan agar perusahaan teknologi diizinkan mengungkapkan permintaan yang dilakukan melalui mekanisme Fisa.

"Sementara informasi yang kami sajikan dalam laporan transparansi kami tentu bukan pandangan yang komprehensif soal sensor online. Hal ini menunjukkan tren mengkhawatirkan dalam jumlah permintaan pemerintah, dan menggarisbawahi pentingnya transparansi di sekitar proses yang mengatur permintaan tersebut. Saat kami terus menambahkan data, kami berharap ini akan menjadi semakin berguna dan informatif bagi debat politik dan pembuatan kebijakan di seluruh dunia," kata Infantino.

Di AS, Google menerima 545 permintaan penghapusan 3.887 item. Di antaranya adalah salah satu permintaan dari seorang pejabat penegak hukum setempat untuk menghapus hasil pencarian yang menghubungkan sebuah artikel berita kepada rekam jejaknya sebagai seorang pejabat. Google tidak menghapus hasil pencarian itu.

Di Inggris, Google menerima 117 permintaan untuk penghapusan 556 item. Salah satu permintaan datang dari sebuah firma hukum yang mewakili mantan anggota parlemen untuk menghapus preview dari Google, yang diduga mencemarkan nama baik anggota parlemen. Preview itu telah dihapus. Permintaan serupa juga datang dari dewan pemerintah daerah untuk menghapus blog post yang diduga memfitnahnya. Google tidak mengabulkan permintaan tersebut.

Dari Januari sampai Juni 2013, inilah negara-negara yang mengajukan permintaan paling banyak untuk menghapus konten:

Turki (mengajukan 1.673 permintaan untuk menghapus 12.162 item)
Amerika Serikat (545 permintaan untuk 3.887 item)
Brasil (321 permintaan untuk 1.635 item)
Rusia (257 permintaan untuk 277 item)
India (163 permintaan untuk 714 item)

Guardian | Abdul Manan

TEMPO.CO | JUM'AT, 20 DESEMBER 2013 | 21:31 WIB

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Jreng-jreng-jreng, Lalu Masuk Bui

Pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang ketertiban kota. Semoga tak jadi macan ompong.

"SAUDARA-saudara, sebentar lagi saudara dilarang bersedekah kepada pengamen,” kata pria seusia anak SMA itu membuka percakapan sebelum melantunkan lagu untuk penumpang bus AC jurusan Rawamangun-Blok M. ”Tapi jangan cemas. Perdanya belum berlaku,” katanya tersenyum. Gitar pun dipetik dan lagu mengalun di tengah penumpang yang sesak.

Pengamen itu tak sedang berkelakar. Pada Senin pekan lalu, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum disahkan DPRD DKI Jakarta. Ini akan jadi momok baru tak hanya bagi pengamen, tapi juga gelandangan, pengemis, dan pedagang asongan. Tak cuma mereka yang bakal dihukum jika tetap bandel beroperasi di tempat umum, pemberi sumbangannya pun bakal kena semprit. Ganjarannya bervariasi: dari denda Rp 50 juta hingga enam bulan penjara.

Peraturan baru yang kini ramai jadi bahan obrolan ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988. Diajuk…