Skip to main content

Dari 3.000-an Media Massa, Baru 30 Media yang Punya Serikat Pekerja


TEMPO Interaktif, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Media Independen mencatat dari 3.117 media yang ada di Indonesia baru 30 media yang telah membentuk Serikat Pekerja (SP). Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Abdul Manan, menilai industri media memang yang paling lamban ketimbang industri lainnya.


“Pers Indonesia telah lahir sejak 1800-an, tapi serikat pekerja media baru dirintis tahun 1978. Ini sangat berbeda dengan pekerja di Kereta Api yang sejak berdirinya tahun 1800 langsung memiliki serikat pekerja,” kata Manan, ketika menjadi pembicara dalam workshop pekerja media membangun serikat yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Sabtu, 17 September 2011.

Menurut Manan, sejak awal berdirinya, industri media memang berbeda dengan industri lainnya. Sejak kelahirannya media syarat dengan semangat idealisme perjuangan, sehingga hubungan perindustrian di internal media saat itu belum dirasa perlu. Permasalahan di internal perusahaan media baru mencuat tahun 1978 di mana jurnalis mulai mempertanyakan status mereka apakah sebagai buruh dan sebagai profesi.

Sejak saat itulah beberapa pekerja di media lantas mulai merintis berdirinya SP. Selain untuk menyelesaikan masalah perburuhan, SP media juga mulai melakukan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). “Masih memprihatinkan, dari 30 SP yang berdiri, baru enam yang telah memiliki PKB, yaitu Tempo, SWA, KBR68H, Smart FM, Antara, dan Kedaulatan Rakyat,” kata mantan Sekjen AJI ini.

Karena itu, Federasi Serikat Pekerja Media Independen saat ini terus berupaya mendorong pekerja media untuk merintis SP. Rintisan ini diupayakan tidak hanya untuk para pekerja tetap di media, melainkan juga bagi pekerja media berstatus nontetap yang biasa disebut sebagai koresponden/kontributor.

FATKHURROHMAN TAUFIQ | EKO WIDIYANTO

TEMPO Interaktif, Sabtu, 17 September 2011 | 16:25 WIB

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.