Skip to main content

AJI: Impunitas Picu Naiknya Kekerasan terhadap Jurnalis

KAMIS, 06 JANUARI 2011 | 20:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan, ada sejumlah faktor penyebab naiknya jumlah kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap jurnalis di Indonesia. "Yang utama adalah karena faktor impunitas," kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Margiyono, saat dihubungi Tempo, Kamis (6/1/2011). Impunitas adalah pembebasan pelaku kejahatan dari tanggungjawab hukum. 

Di tahun 2010, ada empat kasus pembunuhan terhadap jurnalis di Indonesia, yang menyebabkan Indonesia masuk dalam list Committee to Protect Journalists (CPJ) sebagai satu dari lima negara 'berbahaya' bagi jurnalis di tahun 2010.  

Empat jurnalis tewas itu masing-masing: kepala biro Kompas wilayah Kalimantan, Muhammad Syaifullah pada 26 Juli; reporter Merauke TV Ardiansyah Matra’is, 30 Juli; jurnalis Sun TV Ridwan Salamun, 21 Agustus; dan Pemimpin Redaksi Mingguan Pelangi, Maluku, Alfrets Mirulewan, 16 Desember 2010. 

Praktik impunitas, kata Margiyono, membuat para pelaku kekerasan terhadap jurnalis seperti merasa di atas angin. "Dari semua kasus pembunuhan terhadap jurnalis, hanya pembunuh AA Prabangsa yang diadili," kata jurnalis Radio Voice of Human Right yang akrab disapa Megi, itu. "Karena pelaku kekerasan tidak dihukum, maka tak ada efek jera dan edukasi."

AA Prabangsa adalah jurnalis Radar Bali yang ditemukan tewas dalam keadaan mengambang di perairan Selat Lombok di dekat pantai Kabupaten Karangasem, Bali bagian timur, 16 Februari 2009. Enam pelaku akhirnya bisa diadili dan dihukum bervarisasi dari 8 sampai 20 tahun. Kasasi yang mereka ajukan ke Mahkamah Agung, juga ditolak. 

Menurut Megi, pola umum dari kasus pembunuhan terhadap jurnalis itu karena mereka tidak suka dengan pemberitaan atau tak ingin ada pemberitaan tentang hal-hal tertentu. "Praktik itu bisa dihentikan kalau setiap kekerasan dihukum," kata Megi. Itu artinya, ada tanggungjawab negara di dalamnya. Sebab, salah satu tugas negara adalah melindungi warganya, termasuk dari pembunuhan.

Hanya saja, kata Megi, tanggungjawab untuk melindungi warga negara --termasuk jurnalis-- itu tak dijalankan. "Ada pembiaran, yang mengesankan pelakunya seolah kebal hukum," kata Megi. Inilah faktor utama yang menyebabkan kasus kekerasan, juga pembunuhan terhadap jurnalis, seperti tak kunjung berhenti --kalau bukan malah bertambah banyak.

Megi menyadari bahwa tanggungjawab untuk menyeret pelaku kekerasan itu ke proses hukum adalah tugas negara. Bagi perusahaan media dan organisasi profesi, kata Megi, yang bisa dilakukan adalah dengan membuat protokol keselamatan liputan untuk memperkecil risiko bagi pekerjanya. "Protokol ini penting untuk liputan-liputan yang berisiko," kata Megi. Ada tiga hal yang dicatatnya sebagai area liputan yang berisiko: wilayah konflik, kasus korupsi dan lingkungan.

Abdul Manan

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…