Skip to main content

Satgas Akhirnya Dilibatkan Dalam Gelar Perkara Kasus Gayus

TEMPO Interaktif, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akhirnya dilibatkan dalam gelar perkara kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Acara itu akan dilakukan hari ini, Rabu 8 Desember 2010 pukul 14.00 siang ini di Markas Besar Polri.

Sekretaris Satgas Mafia Hukum Denny Indrayana membenarkan undangan itu. "Kami diminta hadir oleh polisi. Mereka ingin gelar perkara digelar  jam dua siang ini di Ruang Rupatama," kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana dalam percakapan dengan Tempo, Rabu 8 Desember 2010. 

Menurut rencana,  gelar perkara kasus Gayus Tambunan itu akan dilakukan di Ruang Rupatama Mabes Polri.  Denny sendiri pagi ini dijadwalkan akan mengikuti persidangan kasus Gayus dengan terdakwa Haposan Hutagalung. Denny dihadirkan sebagai saksi dalam kasus itu.

Denny menegaskan, dalam acara gelar perkara ini, Satgas akan menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Satgas, kata Denny, akan melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk memantau dan berkoordinasi untuk menuntaskan kasus Gayus.

"Sekaligus melaksanakan perintah Presiden untuk terus mengikuti penanganan kasus ini hingga jelas penyelesaiannya dalam koridor hukum" kata Denny. 

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri memutuskan melakukan gelar perkara internal pada Selasa 30 November lalu. Langkah ini cukup membuat kaget karena sebelumnya Polri memutuskan untuk melakukan gelar perkara lanjutan kasus Gayus Tambunan dengan melibatkan tiga instansi yaitu KPK, PPATK, Kejaksaan Agung. Satgas sendiri tidak diundang.

Namun gelar perkara dengan tiga instansi itu pun batal. Juru Bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan beralasan, Satgas tak diundang kaena materi gelar perkara sudah memasuki teknis pemeriksaan.  Akhirnya gelar perkara internal dilakukan. Menurut Iskandar, setidaknya Polri telah menyidik tujuh Laporan Polisi (LP) dengan 23 berkas perkara terkait kasus Gayus Tambunan dan menetapkan 27 tersangka.

WDA | ABDUL MANAN

RABU, 08 DESEMBER 2010 | 09:07 WIB

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.