Skip to main content

KIARA: Pemerintah Tak Berpihak kepada Nelayan

SELASA, 28 DESEMBER 2010 | 10:15 WIB

Foto: Radio Nederland
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya kepada nelayan. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal KIARA, Riza Damanik, dalam catatan akhir tahun 2010 yang diterima Tempo, Selasa (28/12/2010).

Menurut Riza, ketidakberpihakan ini ditunjukkan dengan berkurangnya kepedulian negara terhadap keselamatan nelayan. Hingga September 2010, KIARA mencatat sedikitnya 68 nelayan dinyatakan hilang dan meninggal dunia di laut akibat cuaca ekstrem. 

Hal ini diperparah dengan rusaknya ekosistem pesisir yang diperburuk oleh rendahnya kemauan politik pemerintah untuk menindak pelaku kejahatan kelautan. Akibatnya, kerusakan lingkungan hidup semakin parah dan penghasilan masyarakat kepulauan pun semakin terancam.

Kinerja pengawasan tindak pidana pencurian ikan dalam setahun terakhir juga dianggap tak memadai. KIARA menyebut salah satunya adalah dilepaskannya 7 pencuri ikan asal Malaysia setelah ditukar guling dengan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 13 Agustus 2010. 

Hal lain yang dicatat KIARA adalah dialihkannya pos anggaran pengawasan perikanan KKP 2010 sebesar Rp 40 miliar ke perikanan budidaya serta adanya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengalihkan secara bertahap peran pengawasan tindak pidana perikanan dari KKP.

Riza berpendapat, jika tidak ada perbaikan memadai, korban hilang dan meninggal di laut akibat cuaca ektsrem seperti tahun 2010 akan meningkat di tahun depan. Waktu melaut nelayan akan terus berkurang, bahkan dimungkinkan kurang dari 160 hari di tahun 2011.

Jumlah nelayan tradisional Indonesia juga berpeluang menyusut hingga kurang dari 2,7 juta jiwa pada tahun 2011 mendatang. Otomatis, pasokan ikan untuk konsumsi dalam negeri akan mengalami goncangan yang itu ditandai dengan terus membesarnya impor ikan segar dan olahan ke dalam negeri.

Menurut Riza, nelayan tradisional berkontribusi lebih dari 75 persen ikan untuk keperluan dalam negeri. Oleh karena itu, Ia mendesak pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada nelayan. Antara lain dengan memberi modal usaha untuk produksi dan pengolahan, mengupayakan adanya asuransi iklim dan jiwa, memberikan subsidi BBM dan biaya produksi, memberikan insentif penjualan harga ikan di Tempat Pelelangan Ikan, menghapus pungutan perikanan dan memberi jaminan penggantian kapal bila terjadi kerusakan. 

Abdul Manan

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.