Skip to main content

ICW: Politisi Terganggu Sepak Terjang Satgas Anti Mafia

RABU, 01 DESEMBER 2010 | 17:10 WIB

Foto: Matanews.com
TEMPO Interaktif, Jakarta -  Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai alasan untuk membubarkan Satuan Tugas Anti Mafia Hukum yang disampaikan sejumlah politisi, mengada-ada dan tak punya dasar kuat.  "Kami yakin ada kelompok politik dan bisnis yang terganggu dengan sepak terjang Satgas Antimafia Hukum," kata peneliti senior ICW Febri Diansyah saat dihubungi Tempo, Rabu (1/12/2010).

Pernyataan ini menanggapi desakan sejumlah politisi Senayan yang meminta agar Satgas dibubarkan. Politisi yang secara jelas mengusulkan pembubaran ini adalah Bambang Soesatyo dari Partai Golkar dan politisi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy. Dalih dari pembubaran bermacam-macam, dari soal dasar hukum yang lemah sampai tudingan dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan pemerintah.

Menurut Febri, jika dasar hukum yang dipersoalkan, itu dengan mudah sekali dipatahkan. Sebab, Mahkamah Agung pernah menolak gugatan judicial review yang dilakukan oleh Petisi 28 ke Mahkamah Agung soal keputusan presiden pembentukan Satuan Tugas itu, Agustus lalu. "Dengan keputusan itu, maka dasar hukum Satgas makin kuat," kata dia.

Febri menilai, alasan sebenarnya dari desakan para politisi itu karena mereka mulai terganggu dengan sepak terjang satuan tugas yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto itu. Sebab, selama ini satgas cukup aktif dalam mengawal sejumlah kasus besar seperti kasus mafia pajak Gayus Tambunan, kasus pengusutan rekening gendut perwira Polri dan beberapa kasus kehutanan. "Meski tak punya kewenangan penyidikan, fungsi koordinasinya masih diperlukan," kata dia.

Saat ditanya apa kira-kira motif politisi Golkar mendesak pembubaran Satgas, Febri mengatakan, kemungkinannya adalah karena keaktifan Satgas dalam pengawasan kasus Gayus Tambunan. Kasus mafia pajak Gayus ini juga menyeret tiga perusahaan grup Bakrie karena memberikan uang ke pegawai menengah di Direktorat Pajak ini untuk memuluskan kasus pajaknya.  "Satgas juga dituduh mengarahkan kasus Gayus itu ke Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Padahal, kalau konsisten untuk menyelesaikan kasus ini, tak usah diobok-obok. Tuntaskan saja," kata Febri.

Abdul Manan

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.