Skip to main content

Heru: Pemicu Kontroversi karena Pernyataan Presiden Tak Dikutip Utuh

RABU, 01 DESEMBER 2010 | 09:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Staf Khusus Presiden bidang Informasi Heru Lelono mengatakan, kontroversi yang muncul belakangan ini karena pernyataan Presiden tentang monarki dikutip tidak utuh. Televisi hanya menyiarkan potongan kalimat presiden yang sebetulnya panjang lebar. "Kalau hanya "ditayangkan potongannya" tersebut, hampir pasti akan lahir berjuta tafsir," kata Heru saat dihubungi, Rabu (1/12/2010).

Heru Lelono mengatakan, "Kontroversi ini yang kelihatannya ingin diciptakan." Tapi Ia tak menjelaskan siapa yan gdimaksudnya ingin menciptakan kontroversi tersebut. 

Dia menilai, polemik ini, khususnya komentar "para elit atau ahli" ini terlalu dini. Proses Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta masih panjang. Belum diserahkan ke DPR," kata Heru.

Heru memastikan bahwa apa yang disampaikan Presiden ini dalam kapasitasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang punya kewajiban menjalankan dan menjaga keutuhan negara, serta tertibnya jalan pemerintahan di seluruh negeri. 

Untuk itulah, kata Heru, Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta harus terwadahi dalam semua undang-undang yang ada, termasuk daerah yang memiliki keistimewaan seperti Yogyakarta. "Tidak ada kepentingan Presiden yang lain, selain menjalankan fungsi di atas," kata Heru.

Kontroversi soal monarki ini mencuat setelah Jumat pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa sistem pemerintahan di Yogyakarta tak mungkin monarki. Inilah yang memancing reaksi. Termasuk munculnya wacana referendum yang dilontarkan sejumlah pihak di Yogyakarta.

Abdul Manan

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.