Skip to main content

Greenpeace Luncurkan Peta Rencana Pengembangan Hutan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Organisasi advokasi lingkungan Greenpeace hari ini meluncurkan peta Rencana Pengembangan Hutan Indonesia. Peta ini, berdasarkan data sektoral dan data dari pemerintah Indonesia, memperlihatkan jalur pengembangan perusakan hutan yang besar dan resiko emisi tinggi, yang sebelumnya sudah digaris bawahi Greenpeace dalam laporan yang berjudul “Protection Money”. 

“Peta ini menyediakan informasi kepada siapa saja, di mana saja, untuk melihat sendiri apa yang mungkin terjadi pada hutan dan lahan gambut Indonesia jika kita tidak melindunginya dari perusakan,” ujar Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Yuyun Indradi dalam siaran persnya, hari ini (7/12/2010). 

Menurut Greenpeace, rencana pengembangan yang lahir atas dasar desakan dari industri kelapa sawit dan kertas ini, jika dibiarkan, akan membuat sia-sia komitmen Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan. Peta berisi rencana ekspansi itu bertujuan untuk meningkatkan hingga tiga kali produksi pulp and paper pada 2025 dan menggandakan produksi minyak kelapa sawit pada 2020, dengan target tambahan bagi pertanian dan produksi biofuel.

Peta rencana itu bisa dilihat di http://image.greenpeace.or.id/Indonesia-Map/index.html. Laporan berjudul “Protection Money” yang dibuat Greenpeace memperlihatkan bagaimana Indonesia sebenarnya bisa memenuhi tujuan pembangunan ekonomi dan industri tanpa harus menghancurkan sumber-sumber daya alamnya yang masih tersisa.

Hutan Indonesia adalah inti dari poin keputusan penting bagi para negosiator di pertemuan iklim yang saat ini sedang berlangsung di Cancun, Meksiko. “Jalan untuk menyelamatkan hutan tropis ini adalah dengan sebuah kesepakatan iklim kuat yang memastikan mekanisme perlindungan hutan efektif, tidak hanya dengan ofset yang akan membiarkan negara-negara penghasil polusi untuk melakukan bisnis seperti biasa,” kata Yuyun.
Keputusan untuk meluncurkan peta ini diambil setelah Direktur Eksekutif Greenpeace International, Kumi Naidoo, bertemu Kepala Satuan Tugas REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) Indonesia, Kuntoro Mangkusubroto. “Greenpeace sangat berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia menuju arah pembangunan rendah karbon, dengan melindungi hutan alam,” ujar Naidoo. 

Abdul Manan


SELASA, 07 DESEMBER 2010 | 10:30 WIB

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…