Skip to main content

Greenpeace: Kontribusi AS Kurang dari Kebutuhan Indonesia

SELASA, 09 NOVEMBER 2010 | 17:18 WIB

Foto: green.autoblog.com
TEMPO Interaktif, Jakarta - Organisasi advokasi lingkungan hidup dunia, Greenpeace, menyambut rencana pengumuman kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengurangi emisi dari perusakan hutan dan lahan gambut. Rencananya, kerjasama dua negara soal ini akan resmi diumumkan malam (9/11) ini usai keduanya bertemu di Istana Negara, Jakarta.

“Kami menyambut pengumuman dari Presiden Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meningkatkan kerja sama demi mengurangi perusakan hutan dan emisi iklim,” kata Rolf Skar, Jurukampanye Senior Greenpeace Amerika Serikat, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa sore. 

Hanya saja, kata Skar, kontribusi Amerika itu jauh lebih kecil dibanding kontribusi yang diberikan oleh Norwegia sebanyak US$ 1 miliar. "Masih kurang dari yang dibutuhkan oleh Indonesia,” kata Skar. 

Dia menambahkan, dengan perundingan iklim di Cancun tinggal sepekan lagi, ini saat yang mendesak bagi Amerika Serikat untuk meningkatkan upaya penurunan emisi di dalam negeri, dan memperkuat dukungan bagi perlindungan hutan alam dan lahan gambut Indonesia.

Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar, dalam siaran pers yang sama mengatakan, di Cancun, Indonesia diharapkan mengumumkan lebih detail mengenai kesepakatan US$ 1 miliar dengan Norwegia, termasuk moratorium dua tahun untuk melindungi semua hutan alam dan lahan gambut. "Ini akan membawa keuntungan bagi perekonomian, masyarakat dan lingkungan Indonesia,” kata Bustar.

Abdul Manan

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Jreng-jreng-jreng, Lalu Masuk Bui

Pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang ketertiban kota. Semoga tak jadi macan ompong.

"SAUDARA-saudara, sebentar lagi saudara dilarang bersedekah kepada pengamen,” kata pria seusia anak SMA itu membuka percakapan sebelum melantunkan lagu untuk penumpang bus AC jurusan Rawamangun-Blok M. ”Tapi jangan cemas. Perdanya belum berlaku,” katanya tersenyum. Gitar pun dipetik dan lagu mengalun di tengah penumpang yang sesak.

Pengamen itu tak sedang berkelakar. Pada Senin pekan lalu, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum disahkan DPRD DKI Jakarta. Ini akan jadi momok baru tak hanya bagi pengamen, tapi juga gelandangan, pengemis, dan pedagang asongan. Tak cuma mereka yang bakal dihukum jika tetap bandel beroperasi di tempat umum, pemberi sumbangannya pun bakal kena semprit. Ganjarannya bervariasi: dari denda Rp 50 juta hingga enam bulan penjara.

Peraturan baru yang kini ramai jadi bahan obrolan ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988. Diajuk…