Skip to main content

Tak Cukup Hanya Bermodal Populer

Aktris yang juga calon legislator Partai Golongan Karya, Nurul Arifin, pernah menjadi korban sistem nomor urut. Meski mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan Purwakarta dan Karawang, Jawa Barat, dalam Pemilu 2004, ia tak mendapat kursi karena berada di nomor urut tiga. Mendengar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemilihan anggota legislatif 2009 berdasarkan suara terbanyak, ia berujar, "Ini tantangan." Berita itu menggembirakan, tapi juga tak mudah. Nurul menyadari persaingan akan lebih ketat dan terbuka dengan sistem baru itu.


Mahkamah Konstitusi, dalam sidang 23 Desember 2008, menyatakan bahwa penentuan calon anggota legislatif terpilih bukan didasarkan pada nomor urut, melainkan suara terbanyak. Menjawab judicial review yang diajukan Muhammad Sholeh, calon anggota DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan, Mahkamah menyatakan Pasal 214 Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD itu inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat. Pasal itu memuat ketentuan bahwa calon terpilih adalah mereka yang mendapat suara di atas 30 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil.

Implikasi putusan ini jelas: tak peduli seorang calon berada di urutan berapa, punya rekam jejak dan loyalitas panjang terhadap partai ataukah sekadar kader instan, asalkan mendapat suara terbanyak ia punya tiket untuk menjadi wakil rakyat. Ini berarti untuk pertama kalinya nasib seorang calon wakil rakyat di negeri ini tak lagi ditentukan oleh partai melalui nomor urut. Nurul Arifin menyebut ini "angin segar". Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, menyebut hal semacam ini sebagai cara efektif untuk memaksa calon memberikan loyalitas lebih besar kepada pemilih, bukan hanya kepada partai politik seperti di masa lalu.

Sejumlah partai yang sudah menetapkan "suara terbanyak" sebagai mekanisme internalnya, seperti Partai Amanat nasional, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, gembira. Putusan ini menjadi dasar lebih sahih bagi partai-partai ini untuk menerapkan aturan tersebut. Sistem suara terbanyak, kata Ketua Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir, merupakan cerminan demokrasi sesungguhnya. Ia membandingkan dengan kepala daerah pascareformasi, yang langsung dipilih oleh rakyat. "Masa pemilu nasional masih memilih partai tanpa tahun siapa calon wakil rakyatnya," kata Soetrisno.

Tapi tak semua gembira atas putusan ini. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Pembela Demokrasi Pancasila menolak putusan ini karena membuat program penambahan jumlah legislator perempuan di Senayan jadi terancam. Anggota Gerakan Perempuan, Masruchah, mengatakan putusan itu juga mengabaikan semangat pasal dalam undang-undang pemilihan umum yang ingin menerapkan affirmative action soal kuota perempuan, yang diikuti dengan memasukkan nama satu dari tiga calon perempuan (zipper system). "Ini penggembosan namanya," kata dia. PDI Perjuangan, yang awalnya menggunakan sistem nomor urut, juga mengaku kecewa. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Agnita Singedikane Irsal mengatakan sistem baru ini membuat "partai hanya menjadi perahu saja".

Sistem nomor urut yang dipakai selama ini dikritik tidak fair. Ada orang yang menjadi pengumpul suara, tapi mereka tak menikmati hasilnya karena berada di nomor buntut. Namun, sistem suara terbanyak juga bukannya tanpa cacat. Syamsudin Haris mengatakan, sistem ini akan menaikkan derajat persaingan antarcalon, meski dari satu partai. Yang tak kalah penting, popularitas calon akhirnya jadi faktor yang mesti diperhitungkan. Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari, ini tak terelakkan.
"Kalau tidak dikenal, tidak mungkin dipilih," kata dia.

Popularitas, kata Qodari, bukan semata milik artis. Ada juga tokoh agama, tokoh etnis, dan calon yang berkali-kali maju. Hanya, kata Qodari, artis lebih populer karena paling sering tampil di depan publik lewat layar kaca.

Selama ini popularitas seorang calon dianggap oleh partai hal penting untuk mendulang suara. Dalam Pemilu 2009, Partai Amanat Nasional memasang pelawak Eko Patrio, Mandra, dan artis Wulan Guritno sebagai calon. "PAN memang memasukkan artis untuk mendongkrak suara. Tapi calon legislator itu dibekali pengetahuan politik melalui training," kata Soetrisno Bachir. Bahkan Partai Golkar menyediakan 10 persen dari daftar calonnya untuk para selebritas.

Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Mu'arif tidak sepenuhnya percaya popularitas tokoh menjadi penentu kemenangan. Dia mencontohkan pasangan calon gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman dan presenter kondang Helmy Yahya. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan kawan-kawan ini kalah oleh Alex Noerdin dan Eddy Yusuf, yang didukung oleh Partai Golkar dan kawan-kawan. "Popularitas tidak bisa dijadikan patokan karena rakyat punya 'perasaan politik'," tuturnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung punya pandangan sama soal popularitas artis atau tokoh. "Kalau di perkotaan, mungkin terjadi, tapi di desa tidak," katanya.

Menurut Syamsudin Haris, kemenangan artis dalam pemilihan kepala daerah tak bisa jadi rujukan bahwa popularitas adalah garansi kemenangan. Pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah adalah dua hal berbeda. Menurut dia, salah satu faktor pendukung kemenangan Dede Yusuf, yang berpasangan dengan Ahmad Heryawan, dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat adalah karena wajahnya terpampang dalam surat suara. "Dalam pemilihan calon anggota legislatif, itu kan tidak ada," kata Syamsudin Haris. Apalagi, kata Qodari, sebagian artis dikenal dengan nama beken. Padahal, dalam surat suara, yang dicantumkan adalah nama asli di kartu tanda penduduk.

Syamsudin menambahkan, selain soal sengitnya persaingan antarcalon, kendala teknis lain bisa membuat faktor popularitas jadi kurang penting. Antara lain, surat suara dengan 38 partai nasional dan 6 partai lokal bisa membuat pemilih bingung, apalagi tak ada foto, dan sewaktu di bilik suara tak bisa berlama-lama. Situasi semacam ini bisa membuat pemilih asal contreng. "Faktor ini juga menjadikan popularitas bukan jaminan," katanya, sembari menambahkan bahwa ia tak sepenuhnya yakin sistem ini memberi jaminan lahirnya wakil rakyat yang lebih baik di parlemen. Bagi Syamsudin, semua ini harus dilihat sebagai "salah satu konsekuensi dari sistem yang baru”.

Qodari setuju bahwa popularitas saja tak cukup untuk bisa memenangi hati pemilih. Setelah mengenal calon, kata Qodari, faktor yang akan diperhitungkan kemudian oleh pemilih adalah kemampuan, kompetensi dan integritasnya.

| Abdul Manan | Eko Ari Wibowo | Kurniasih Budi | Arif Arianto

Koran Tempo, 6 Januari 2009

Comments

Blog Watcher said…
BANYAK PARTAI BIKIN BINGUNG

Sudah menjadi pedoman hatiku, bahwa dalam pemilihan umum 2009 kita harus menentukan pilihan secara bijaksana. Tapi semua partai peserta pemilu, tiada kupandang tinggi, semua sama tak sapun mendapat keistimewaan.

Karena bingung, aku membuat suatu undian. Di atas sekelumit kertas kutulis nama-nama partai. Akhirnya kertas itu kugulung sama serta kumasukkan dalam sebuah kotak kosong, yang kemudian kugoncang-goncangkan.

Dengan mata terpejam kuambil sebuah diantara gulungan-gulungan kertas itu. Ketika gulungan itu sudah kukembangakan, kubuka mataku secara perlahan-lahan. Jantungku turut berdebar keras, Ketika salah seorang di antaranya memperoleh kemenangan.

Ketahuailah… bahwa yang berhasil memperoleh kemenangan adalah……………………………

inilah gambaran bimbang masyarakat, apa yang dijanjikan partai politik tak jua mencapai biduk kebahagiaan.

sumber:http://asyiknyaduniakita.blogspot.com/

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…