Skip to main content

Terganjal di Sinyal Kuning

SUSAH benar perjalanan empat berkas penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia itu. Berbilang tahun ia mondar-mandir di sekitar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan.

Awal April lalu, berkas itu tercecer. Dibawa dalam selusin kardus tanpa segel, berkas diserahkan kejaksaan ke satuan pengamanan Komisi. Lazimnya, berkas seperti ini diserahkan resmi ke anggota Komisi. ”Isinya nama-nama yang diduga menjadi pelaku serta saksi pelanggaran hak asasi dan harus dilindungi,” kata Yosep Adi Prasetyo, anggota Komisi.

Ada empat kasus dalam berkas itu: kasus Trisakti dan Semanggi I-II, penculikan 1997/1998, kerusuhan Mei 1998, dan penembakan Wamena-Wasior. Kedua institusi berbeda pendapat soal kelengkapan berkas. Komisi menganggap berkas sudah lengkap sehingga tak ada alasan kejaksaan mengembalikannya.

Menurut Jonny Simanjuntak, anggota Komisi, pekan lalu mereka mengirim tiga surat ke kejaksaan. Surat itu menegaskan semua berkas sudah lengkap. Surat dikirim karena sudah tiga kali berkas kasus Trisakti dan Semanggi dikirim balik ke Komisi. Adapun kasus Wamena-Wasior sekali bolak-balik.

Juru bicara Kejaksaan Agung, B.D. Nainggolan, menjelaskan berkas kasus Trisakti dikembalikan karena sejumlah pelakunya sudah diadili di pengadilan militer. Hukum tak memungkinkan pelaku diadili dua kali dalam perkara yang sama.

Untuk kasus orang hilang dan kerusuhan Mei, menurut Nainggolan, pengadilan ad hoc hak asasi manusia harus dibentuk lebih dulu. Adapun untuk kasus Wamena-Wasior, kejaksaan meminta Komisi memperbaiki berkas penyelidikan. ”Itu dua kasus berbeda sehingga harus jadi dua berkas,” katanya.

Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menyatakan sulit menyidik kasus-kasus itu sebelum ada pengadilan ad hoc. Misalnya, soal penahanan para tersangka yang memerlukan izin pengadilan.

Dalam suratnya ke kejaksaan, Komisi mengatakan tugas mereka sebagai penyelidik sudah selesai. Mereka meminta kejaksaan melanjutkan ke tahap penyidikan. ”Kalau bukti kurang, tugas penyidik melengkapinya,” demikian tertulis dalam surat 29 April 2008 itu.

Pada kasus Mei dan penculikan, Komisi menganggap keharusan pembentukan pengadilan ad hoc tak disebutkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Komisi juga mengutip keputusan Mahkamah Konstitusi: rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat bisa diberikan dengan mempertimbangkan penyelidikan Komisi Hak Asasi dan penyidikan Kejaksaan Agung. Rekomendasi Dewan merupakan syarat pembentukan pengadilan ad hoc.

Jonny Simanjuntak mengatakan Kejaksaan Agung kini bertugas melaksanakan penyidikan. ”Kalau menilai tak ada pelanggaran hak asasi berat, silahkan keluarkan surat perintah penghentian penyidikan,” katanya.

Yosep Adi Prasetyo menilai kasus ini seperti bola panas yang ditolak Kejaksaan Agung. Asmara Nababan, mantan anggota Komisi, menganggap ruwetnya penanganan kasus ini akibat tak adanya kemauan politik pemerintah. Jaksa Marwan Effendy menepis tudingan itu.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pernah membawa penanganan kasus-kasus itu ke Istana, pada saat aktivisnya bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 25 Maret lalu. Menurut Haris Azhar, wakil koordinator komisi tersebut, Presiden terkesan memiliki kemauan politik. ”Tapi yang penting tindak lanjutnya,” ia menambahkan.

Namun, menurut Asmara, sinyal dukungan Istana terhadap kasus ini belum terlihat. ”Kalaupun ada, mungkin kuning,” katanya. ”Sinyal kuning bisa berubah menjadi hijau atau merah.” Juru bicara presiden, Andi Mallarangen menampik tidak adanya dukungan politik. ”Komitmen presiden untuk menuntaskan kasus HAM jelas,” katanya.

Abdul Manan, Rini Kustiani


Majalah Tempo, Edisi. 11/XXXVII/05 - 11 Mei 2008

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.