Skip to main content

Rumah Tak Rampung di Danau Raya

Menteri Pertanian era Habibie menjadi calon tersangka. Gara-gara rumah dan tanah pemberian.

PEREMPUAN paruh baya itu terlihat ragu-ragu keluar dari sebuah rumah di Kelurahan Tegal Lega, Bogor, Jawa Barat. Siti Sianah, istri Menteri Pertanian era Habibie, Soleh Solahuddin, memang melenggang keluar meski mengunci mulut. ”Jangan wawancara sekarang. Nanti saja,” katanya pada Jumat pekan lalu.

Yang seharusnya ia bicarakan adalah perihal sang suami yang disebut Kejaksaan Agung sebagai calon tersangka dalam kasus dugaan suap Monsanto—perusahaan multinasional pengembang benih transgenik terbesar di dunia yang juga beroperasi di Indonesia. ”Ada bukti awal yang cukup kuat,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman, Selasa pekan lalu.

Berita tentang penyuapan ini mulanya tersebar tiga tahun lalu. Pada awal Januari 2005, asisten jaksa di Divisi Kejahatan Christopher A. Wray melansir berkas pengadilan Distrik Columbia, Amerika Serikat. Berkas itu menyatakan Monsanto melanggar Foreign Corrupt Practices Act karena melakukan pembayaran tak sah US$ 50 ribu kepada pejabat senior di Kementerian Negara Lingkungan Hidup Indonesia.

Akibat kasus ini, pengawas pasar modal Amerika Serikat memberikan sanksi denda US$ 500 ribu kepada Monsanto. Perusahaan itu juga diwajibkan mengangkat konsultan independen untuk memperbaiki sistem kepatuhan perusahaan selama tiga tahun. Departemen Kehakiman Amerika Serikat memberikan sanksi denda lebih berat: US$ 1 juta.

Sama dengan pengawas pasar modal, Departemen Kehakiman AS juga mewajibkan Monsanto memperbaiki sistem kepatuhan perusahaan. Jika dalam tiga tahun perbaikan sistemnya dinilai memuaskan, barulah pejabat Monsanto terlepas dari ancaman hukum pidana.

Untuk melicinkan operasi pengembangan kapas transgenik di Indonesia, perusahaan yang berkantor pusat di St. Louisiana, Columbia, AS itu tak hanya mengucurkan uang US$ 50 juta. Selama periode 1997-2002, Monsanto dilaporkan menggelontorkan dana hingga US$ 700 ribu kepada sekitar 140 pejabat Indonesia. Salah satunya berupa rumah dan tanah melalui istri pejabat senior di Departemen Pertanian, yang nilainya sekitar US$ 360 ribu.

Sebelum kabar tak sedap ini berembus, lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan Indonesia sudah mencium bau busuk itu. Tejo W. Jatmiko, yang saat itu Direktur Eksekutif Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia (Konpalhindo), mengatakan bahwa kecurigaan ini bermula dari sikap tidak konsisten pejabat kita menyikapi uji coba kapas transgenik di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kata Tejo, setiap uji coba produk baru diwajibkan memiliki analisis dampak lingkungan. Tapi regulasi ini diterabas dengan surat keputusan bersama empat menteri tertanggal 17 Mei 1999, yang menyatakan kapas transgenik tak membahayakan lingkungan. Penandatangan surat itu salah satunya Menteri Pertanian Soleh Solahuddin.

Protes LSM lingkungan ternyata tak menyurutkan dukungan terhadap hadirnya kapas transgenik di Indonesia. Selang dua tahun kemudian, keluar surat keputusan Menteri Pertanian Bungaran Saragih yang mengizinkan Monsanto menanam kapas transgenik secara terbatas di tujuh kabupaten di Sulawesi Selatan.

Kebijakan ini digugat koalisi LSM lingkungan, antara lain Kopalhindo, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan ini kalah dari tingkat pertama sampai kasasi (2005).

Tejo, yang kini Koordinator Kampanye Sekretariat Bersama Indonesia Berseru, mengaku mendengar informasi dari orang dalam Departemen Pertanian bahwa ada kiriman bukti invoice senilai Rp 250 juta untuk sosialisasi kapas transgenik. ”Waktu itu belum kami dalami karena masih berkonsentrasi di gugatan hukum,” kata Tejo.

Koalisi LSM lalu mengontak Komisi Pemberantasan Korupsi. Semua dokumen yang terkait dengan soal kapas transgenik juga diserahkan sebagai bahan pendukung. Waktu itu KPK menyatakan kasus ini akan dipelajari terlebih dulu. Pasalnya, ada kekhawatiran kasus ini tak bisa disentuh oleh lembaga yang mandatnya berdasarkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2002 itu. ”Jika itu yang terjadi, kemungkinan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung,” kata Tejo, mengutip pejabat KPK.

Satu per satu, wakil Monsanto dan pejabat yang namanya disebut-sebut dalam penyuapan itu diperiksa KPK. Misalnya bekas Menteri Pertanian Soleh Solahuddin, Bungaran Saragih, Anton Apriyantono, dan bekas Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim. Hasil penyelidikan KPK itu akhirnya benar-benar dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Agustus 2007. Soal pelimpahan kasus ini, juru bicara KPK Johan Budi S.P. beralasan, ”Karena waktu kejadiannya (tempus delicti) sebelum lahirnya UU KPK No. 30 Tahun 2002.”

Tiga bulan kemudian, Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan. Soleh Solahuddin dan Siti Sianah, istrinya, sudah dua kali diperiksa. Presiden Direktur PT Monagro Kimia, Gyanendra Shukla, sudah pula dipanggil kejaksaan. Monagro adalah anak perusahaan Monsanto di Indonesia.

Dalam pemeriksaan terhadap Gyanendra, penyidik antara lain mengajukan pertanyaan tentang tiga cek senilai Rp 615 juta dan dua cek lainnya senilai sekitar Rp 200 juta. Cek yang dikeluarkan antara November 1998 dan Januari 1999 itu datang dari Monagro dan PT Branita Sandhini—mitra Monagro dalam pengadaan kapas transgenik.

Pengacara Gyanenda, Palmer Situmorang, tak bersedia menjelaskan apa saja yang ditanyakan penyidik kepada kliennya. ”Kami memang dikonfirmasi sejumlah data. Kami masih melakukan pengecekan,” kata Palmer.

Sejumlah sumber Tempo menyebutkan Monagro telah mengeluarkan ”biaya pemasaran” untuk memperlancar usahanya di Indonesia. Salah satunya adalah untuk membeli rumah dan tanah di Perumahan Danau Raya Bogor itu. Rumah seluas 1.585 meter persegi itu bernilai Rp 1,2 miliar.

Direktur Penyidikan Kejaksaan Mohammad Salim mengatakan serius menyelidiki kasus tersebut. ”Bukan hanya soal itu (rumah dan tanah), tapi juga soal lainnya,” kata Salim. Dalam penyelidikan ini, penyidik diberi waktu dua minggu lagi untuk melengkapi berkas sebelum masuk penyidikan dan penetapan tersangka.

Tanah dan rumah yang dimaksud dalam penyelidikan kasus ini adalah yang berada di Perumahan Danau Raya, Bogor. Ketika Tempo mendatangi lokasi itu pada Jumat pekan lalu, rumah itu belum rampung. Ada tembok setinggi 4 sampai 5 meter, yang sudah ditumbuhi lumut, di sekelilingnya. Di bagian luarnya dilapisi seng, yang sebagian sudah berkarat.

Fondasi rumah itu baru selesai sebagian. Atap rumah belum ada. Sebagian dinding rumahnya tampak ambrol. ”Rumah itu dibangun sekitar lima tahun lalu tapi tak diteruskan,” kata Afdal, salah satu penjaga di sana. Pria yang sudah bekerja sebagai penjaga lebih kurang 15 tahun ini tahu bahwa rumah itu milik Solahuddin.

Soleh Solahuddin, yang ditemui Tempo di rumahnya di kompleks Institut Pertanian Bogor Baranangsiang, Tegal Lega, Bogor, tak bersedia memberikan keterangan. Istrinya sama saja. ”Maaf, kami belum bisa diwawancarai karena masih berunding dengan pengacara kami. Lain waktu saja, ya,” katanya.

Abdul Manan, Deffan Purnama, Rini Kustiani

Majalah Tempo
Edisi. 47/XXXVI/14 - 20 Januari 2008

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.