Skip to main content

Vonis Janggal untuk Vincent

Vincentius Amin Sutanto dihukum penjara 11 tahun. Mengapa hakim mengenakan pasal kejahatan pencucian uang?

WAJAH Vincentius Amin Sutanto tampak tenang saat hakim mengetukkan palu menjatuhkan vonis terhadap dirinya. Pria 44 tahun yang duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu, sejenak, hanya menarik napas panjang. Padahal, Kamis pekan lalu itu, vonis yang ditimpakan hakim terbilang berat. Ia dihukum 11 tahun penjara karena, menurut hakim, terbukti melakukan kejahatan pencucian uang dan pemalsuan surat.

Vincentius, yang akrab dipanggil Vincent, tampaknya sudah menduga ujung akhir sidangnya akan begini. Tak aneh jika ia tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Seusai pembacaan vonis, ia mendekati Petrus Balla Pattyona, kuasa hukumnya: ”Pak, seperti yang Bapak sampaikan, pengadilan ini tak lebih hanya skenario untuk menghukum saya. Ini suatu cara untuk membungkam saya.”

Vincent diadili karena melakukan pembobolan uang milik PT Asian Agri Oil and Fats Ltd. di Singapura, salah satu anak perusahaan Asian Agri Group milik taipan Sukanto Tanoto. Vincent bersama dua kawannya, Hendry Susilo, 48 tahun, dan Agustinus Ferry Sutanto, 32 tahun, membuat dua perusahaan untuk menampung dana US$ 3,1 juta dari Asian Agri.

Modusnya, kata hakim, Vincent memalsukan tanda tangan petinggi PT Asian Agri Oil dan meminta Fortis Bank mengirimkan uang senilai Rp 28 miliar ke rekening dua perusahaan yang telah dibuatnya. Pada 16 November, Hendry menarik Rp 200 juta. Hendry sempat berencana mencairkan jumlah yang sama, tapi urung karena Vincent mengatakan uang itu bermasalah. Vincent pun kabur ke Singapura.

Vincent sempat meminta pengampunan kepada Sukanto, tapi gagal. Pria kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat, ini pun memilih pulang dan mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi soal dugaan penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri. Kasus dugaan penggelapan pajak tersebut sedang ditangani Direktur Jenderal Pajak. Setelah itu, ia pun menyerahkan diri ke polisi.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Sutarto menyatakan Vincent terbukti melakukan pencucian uang dan memalsukan tanda tangan dua petinggi PT Asian Agri. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Petrus langsung mengajukan permohonan banding. Dia menilai putusan ini tidak tepat karena kliennya dijerat dengan pasal-pasal pencucian uang. ”Padahal dalam sidang tak pernah bisa dibuktikan bahwa uang itu hasil kejahatan,” kata Petrus. Kalaupun kliennya dijerat, mestinya soal pemalsuan tanda tangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan tanda tangan ini diancam dengan penjara maksimal enam tahun.

Hakim Sutarto tak sependapat dengan argumentasi Petrus. Yang pasti, kata dia, Vincent terbukti melakukan pencucian uang, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, karena berupaya menghilangkan jejak hasil kejahatan dengan membuat perusahaan fiktif. Saat ditanyai soal dasar hukum penggunaan pasal itu, dia mengaku lupa. Ia mengakui kasus pencucian uang tergolong hal baru. ”Nanti kita lihat saat banding,” katanya.

Pendapat lain muncul dari pakar hukum Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih. Menurut dosen yang mendalami masalah kejahatan pencucian uang ini, dalam kasus pencucian uang, yang seharusnya lebih dulu dibuktikan adalah asal duitnya: benar hasil kejahatan atau tidak. ”Dalam kasus seperti Vincent, idealnya asal uang yang dia transfer itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar hasil kejahatan atau tidak,” katanya.

Menurut Yenti, memang bisa saja orang yang menerima uang diadili lebih dulu sebelum kasus dugaan penggelapan pajaknya. Hanya, di sini ada syaratnya. ”Harus ada indikasi kuat uang yang diambil itu memang hasil kejahatan,” kata peraih gelar doktor pertama di Indonesia dalam bidang pencucian uang yang juga penulis buku Kriminalisasi Pencucian Uang ini.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki menilai vonis terhadap Vincent ini luar biasa aneh. ”Kenapa kasus dugaan penggelapan pajak yang dilaporkannya tak diadili lebih dulu?” kata Teten. Ia juga menyitir sekitar 400 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada polisi, tapi tak ada yang diproses secepat kasus ini. ”Mestinya dia dijadikan whistleblower (peniup peluit) dalam kasus penggelapan pajak,” katanya. ”Ini vonis istimewa.”

Abdul Manan, Arif Kuswardono, Wahyu Dyatmika

Majalah Tempo, Edisi. 25/XXXIIIIII/13 - 19 Agustus 2007

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.