Skip to main content

Peluangnya Fifty-Fifty?

KEJAKSAAN Agung harus bekerja ekstrakeras jika hendak bertarung di pengadilan perdata. Ini lantaran dokumen yang menjadi modal menggugat ternyata banyak yang berupa fotokopian. ”Sebagian dokumen fotokopi, tapi sebagian asli,” kata Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak yang juga ketua tim pengacara negara Dachmer Munthe, sembari menunjukkan sejumlah dokumen asli kepada Tempo, Jumat pekan lalu.

Soeharto, sang Jenderal Besar, orang terkuat pada masa Orde Baru, digugat lantaran menyalahgunakan uang Yayasan Supersemar untuk berbagai kepentingan yang melanggar undang-undang. Dalam yayasan yang didirikan pada 16 Mei 1974 ini, setidaknya ada aset Rp 1,5 triliun. Uang itu dihimpun dari bank BUMN yang diwajibkan menyetor keuntungan 2,5 persen. Selain untuk tujuan sosial, dananya juga mengalir ke perusahaan keluarga dan kerabat Soeharto. Fulus itu antara lain dikirim ke Bank Duta, PT Sempati Air, dan PT Kiani Lestari.

Dengan sebagian bukti berupa dokumen fotokopi, banyak yang pesimistis negara bisa menang dalam gugatan perdata ini. ”Dalam perkara perdata, surat itu lebih tinggi kekuatan pembuktiannya dibanding saksi,” kata pengacara publik di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Taufik Basari. Dalam perkara pidana, kedudukan saksi lebih penting.

Juru bicara Kejaksaan Agung Salman Maryadi menyadari kelemahan ini. Bobot dokumen dalam sidang pidana dan perdata memang berbeda. Dalam kasus perdata harus benar-benar diajukan alat bukti yang bersifat formal. ”Harus asli,” kata dia. Dalam soal pidana, yang lebih penting justru pembuktian material, sehingga kalau tidak ada dokumen asli, alat bukti fotokopian masih bisa dipakai.

Menurut pengajar hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Soeharnoko, selain dokumen, alat bukti lainnya adalah saksi fakta, pengakuan di muka hakim, dan persangkaan hakim. Tapi, kata dia, ”Dalam hukum acara perdata, bukti tulisan, yaitu akta, merupakan alat bukti yang paling utama.”

Mohammad Assegaf, pengacara Soeharto dalam kasus pidana, malah tandas mematahkan. Dokumen fotokopian merupakan bukti yang sangat lemah. ”Karena dokumen yang difotokopi itu sangat mudah direkayasa,” kata dia. Ia yakin, dengan bukti lemah seperti itu, para pengacara Soeharto bisa menangkisnya di persidangan. ”Gugatannya bisa ditolak hakim,” kata pengcara gaek ini.

Namun Dachmer Munthe tak khawatir. ”Dokumen fotokopian itu bisa diperkuat dengan dilegalisir dan keterangan saksi,” katanya. Beberapa dokumen asli yang sudah di tangan tim pengacara negara antara lain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan, surat keputusan Menteri Keuangan yang mewajibkan BUMN menyetor sebagian keuntungannya kepada yayasan, serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas yayasan. Adapun dokumen surat perintah pembayaran uang yayasan kepada perusahaan keluarga dan kerabat Soeharto, hanya sebagian yang asli.

Soeharnoko menilai apa yang dilakukan pengacara negara sudah tepat. ”Kalau mengajukan bukti dalam bentuk fotokopian, harus diperkuat dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya,” ujarnya. Dia juga menambahkan, untuk memperkuat bobot gugatan, sebaiknya gugatan ini diikuti dengan permintaan penyitaan aset. Dalam kasus ini, tuntutan ganti rugi yang akan diminta pengacara negara sekitar Rp 1,5 triliun.

Yang penting dipahami, dalam sidang perdata, kedudukan penggugat dan yang digugat sama. Kejaksaan Agung, yang menjadi pengacara negara, tak bisa menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, termasuk untuk meminta keterangan, dokumen, apalagi menyita, seperti saat mereka menyidik perkara pidana. Mohammad Assegaf menambahkan, kalau jaksa menggunakan kekuasaannya, pasti akan muncul protes. ”Dalam kasus perdata, kedudukan jaksa itu sama seperti saya sebagai pengacara profesional,” tuturnya.

Dengan bukti semacam ini, menurut Soeharnoko, peluang untuk menang atau kalah sama. Fifty-fifty. Taufik Basari menilai bahwa semuanya tergantung kemampuan dan kemauan Kejaksaan Agung. Celakanya, kata dia, reputasi Kejaksaan Agung dalam perkara perdata tidak teruji. Mereka sering kalah dalam kasus pencemaran lingkungan. Kemauannya juga dipertanyakan. ”Semuanya masih tanda tanya besar,” kata Direktur Bantuan Hukum YLBHI ini.

Abdul Manan, Wahyu Dhyatmika, Arif Kuswardono

Majalah Tempo, Edisi. 16/XXXIIIIII/11 - 17 Juni 2007

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.