Skip to main content

An Uphill Battle

THE National Human Rights Commission (Komnas HAM) is supported by the law but has little or no chance in facing the Indonesian Military (TNI). During the course of investigating former and current army members who are suspected of involvement in the kidnapping of activists, only one out of the 23 summoned personnel is willing to testify.

On the other hand, only three out of 61 civilians summoned have refused to testify, all of the police personnel have complied with the summons, including former Police Chief, General (ret) Dibyo Widodo.

Komnas HAM has tried everything in its power to summon the army personnel. The first summons, sent by special courier, failed. Several personnel have moved away, one security guard refused to receive the summons, and one district official refused to deliver the letter.

The only officer who obeyed the first summons was Lt. Gen. (ret) Yusuf Kartanegara, a former member of the Officers’ Honor Council which investigated Prabowo Subianto and Muchdi Pr. Komnas HAM failed to extract further information from Kartanegara. “In most of his responses he claims to have forgotten details of the incidents,” said a member of the Komnas HAM ad hoc investigation team.

The second summons was sent. The summons were re-sent to those with completed addresses, and for those with unclear addresses the summons were sent to their authorities, and for the ones with unknown addresses, the summons were displayed at the Komnas HAM information board.

No response. Komnas HAM then sent a letter to the TNI Commander in Chief, Marshal Djoko Suyanto, to arrange a meeting for discussing how to call on those personnel. Djoko answered through the Legal Establishment Service: a House of Representatives (DPR) recommendation must be required before Komnas HAM can start the case investigation.

Undeterred, Komnas HAM asked the Jakarta District Court to petition an active officer and five other army officers who were suspects in the cases. However, the court refused the request because a forced summons can only be executed in an investigation.

Why do the army officers resist the summons? Army spokesperson, Colonel Ahmad Yani Basuki, told Tempo there was no resistance. The TNI personnel are merely following the already established law in such cases. The investigation of human rights abuse cases requires the recommendation of the government and the army is obeying this stipulation, he said.

Abdul Manan

Tempo Magazine, No. 12/VII/Nov 21 - 27, 2006

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.