Skip to main content

Kuntoro Mangkusubroto: Titik Hitam Mesti Saya Bersihkan

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh menduga ada korupsi dalam proyek pengadaan buku di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh & Nias. Kuntoro Mangkusubroto, kepala badan itu, kaget bukan kepalang. ”Seperti diguyur air dingin, tapi kita terima saja untuk memperbaiki diri,” katanya tentang kabar tak manis itu kepada L.R. Baskoro dan Abdul Manan dari Tempo yang menemuinya sebelum sebuah seminar di Hotel Shang­ri-La, Jakarta, Jumat pekan lalu Berikut wawancara dengan Kuntoro:

Kejaksaan Tinggi Aceh mengusut dugaan korupsi dalam proyek buku di tempat Anda, bagaimana ini?
Terus terang saja saya sedih dan prihatin. Kalau benar seperti yang dituduhkan, saya terkejut sekali. Proyek buku itu tidak ada hubungan langsung de­ngan rekonstruksi, seperti pembangun­anru­mah dan sebagainya. Kejaksaan kami per­silakan mengusut terus kasus ini. Ko­mitmen kami jelas,tidak boleh ada mani­pulasi atau korupsi di sektor mana pun.

Apakah Satuan Tugas Antikorupsi ju­ga sudah melakukan pemeriksaan?
Setelah kami tahu ada indikasi, satuan tugas langsung jalan.

Anda ikut memeriksa?
Tidak. Saya mesti mengatur koridor yang lebih besar. Tidak bisa saya fokus pada hal yang kecilseperti ini, meski­pun sangat mengganggu.

Karena kasus ini Anda kemudian me­nemui Wakil Presiden Jusuf Kalla?
Saya bertemu Wakil Presiden ha­mpir sebulan sekali untuk melaporkan kemajuan rekonstruksi. Jadi,kebetul­an sekali saya ketemu beliau tiga hari setelah ICW melansir temuannya di koran. Saya
jelaskan juga soal ini kepada Wakil Presiden.

Apa reaksi Wakil Presiden?
Beliau bilang, ah, itu saya sudah baca dan sudah tahu perkembangannya. Beliau mengatakan hal ituperlu diperhati­kan, tapi jangan sampai perhatian ber­alih dari hal yang lebih besar. Tugas BadanRehabilitasi besar sekali.

Anda sudah membaca laporan Indone­sia Corruption Watch?
Nggak pernah. Cuma baca di koran. Kepala sakit juga mengetahuinya. Hari Sabtu maunya mauenak-enakan istirahat, eh, ada berita itu.

Laporan ini menyudutkan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh?
Nggak. Saya kira memang fungsi me­reka seperti itu. Walau ini seperti digu­yur air dingin, yakita terima saja un­tuk memperbaiki diri. Tidak usah de­fen­sif. Kita perbaiki saja.

Anda sendiri ada yang kenal dengan perusahaan pencetakan buku itu?
Tidak ada. Masak, saya mengurus soal seperti itu.

Anda menyatakan perusahaan perce­takan itu ditunjuk tanpa tender karena keadaan darurat. Apamaksudnya?
Saya ingin koreksi, itu bukan ke­daru­rat­an, tapi ketergesaan. Satu tahun BRR itu jatuhnya awalMei. Pencanang­an anggaran selesai akhir April. Kami i­ngin tepat waktu melapor ke Presiden,kabinet, dan DPR, tapi waktu untuk mencetak buku mepet. Akhirnya tak me­lalui percetakan, tapi pakaidigital printing. Ini yang katanya mahal. Itu yang saya tahu.…

Proses itu mendapat persetujuan dari Anda?
Nggak. Itu ada timnya sendiri.

Apa tindakan Anda jika Kejaksaan nan­ti menetapkan ada tersangka dalam kasus ini?
Begitu ada yang ditetapkan sebagai tersangka, akan saya nonaktifkan. Tak perlu menunggu vonispengadilan. Lembaga ini harus dipertahankan integritasnya. Saya mesti menjaga kepercayaan duniainternasional. Kalau ada titik hitam, meski kecil, tetap hitam. Itu mesti saya bersihkan.

Selain soal buku, ICW menengarai ada penyelewengan pula dalam penunjukan PT Holcim dalam pemusnahanobat di Aceh....
Begini. Di Aceh saat ini ada sekitar tiga ribu ton obat kedaluwarsa. Untuk memusnahkan ada duacara, dibenam­kan atau dibakar. Karena ini daerah gempa, cara pertama itu berbahaya kalau gempa,sebab bisa meracuni tanah. Satu-satunya cara adalah dimusnahkan dengan memasukkannya ke dalamincinerator. Di pabrik semen, yang punya izin dari Kementerian Lingkungan Hi­dup hanya Holcim.

Penunjukan PT Holcim itu bukan ka­rena Anda duduk sebagai komisaris independen di perusahaan itu?
Nggak. Saya tak ambil keputusan apa-apa kok soal itu.

Tempo, Edisi. 29/XXXV/11 - 17 September 2006

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.