Skip to main content

Menteri Kehutanan M.S. Kaban: Kapolda Harus Bertanggung Jawab

KABURNYA Gusti Sjaifuddin, tersangka pelaku pembalakan liar yang sempat diperiksa Polda Kalimantan Timur, membuat Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban geram. “Seharusnya begitu ditangkap dikirim ke Jakarta,” ujarnya. Tak mudah memang menjebloskan para pembalak liar ke bui. Dari 23 kasus yang diadili di Papua, misalnya, hampir separuh terdakwanya divonis bebas. “Hampir seluruh unsur aparat, kalau sudah kena uang, lemah,” kata Kaban kepada L.R. Baskoro dan Abdul Manan dari Tempo, yang mewawancarainya di kantornya pada Kamis pekan lalu.

Jadi, polisi terlibat dalam kasus raibnya Mayjen (Purn.) Gusti Sjaifuddin?
Saya tidak mengatakan demikian, tetapi seharusnya waktu itu dia dikirim saja ke Jakarta, ke Markas Besar Polri.

Lalu apa yang dilakukan setelah Gusti kabur?
Saya hanya mengimbau secara moral. Dia kan perwira tinggi. Punya banyak usaha di Indonesia. Masak, kalah sama Bob Hasan. Bob Hasan bukan seorang yang punya bintang, tapi berani menerima risiko. Lebih gentleman. Karena ini soal hukum, institusi yang bertanggung jawab adalah Kepala Kepolisian Daerah. Ini kan jelas. Gusti sejak Maret sudah diproses, sudah jadi tersangka. Tidak ditahan, tapi sempat masuk sel dua jam. Saya tak tahu prosesnya seperti apa, kemudian dia tak ditahan. Ketika wartawan tanya ke Kapolda kenapa tidak ditahan, dijawab karena kooperatif. Sekarang Kapolda harusnya membuktikan, mana kooperatif itu.

Perlukah Kepala Polda Kalimantan Timur diperiksa?
Itu tugas Markas Besar Polri. Sedangkan saya hanya menegaskan, sesuai dengan amanat Presiden dalam kasus Tanjung Puting, sudah tidak zamannya lagi beking-membekingi.

Memangnya masih banyak praktek seperti itu?
Buktinya itu tadi. Dilepas dengan alasan kooperatif, tahu-tahu sekarang menghilang. Kan harusnya ada pertanggungjawaban moral.

Banyak pelaku pembalakan liar seperti Gusti. Apa yang harus dilakukan untuk melawan mereka?
Aparatnya harus menyatu. Sekarang ini belum kompak. Buktinya, dari pemberantasan pembalakan liar ini, banyak yang pasif. Jadi, hanya saat ada kayu lewat, ditangkap, diperiksa, diukur. Mau benar mau salah, tangkap dulu. Itu kan pasif. Yang bagus kalau daerah masing-masing melakukan seperti merencanakan perang total. Instruksi Presiden kan begitu.

Menurut Anda perlu instruksi lebih keras?
Tidak. Ini sudah masuk tataran operasional. Jadi, niat baik atau kemauan politik Presiden itu sudah ada. Koordinasi tingkat Kapolri, Jaksa Agung, dan menteri itu solid. Tapi jajaran operasional belum seperti yang diharapkan.

Dari data Anda, berapa banyak jenderal atau mantan jenderal yang punya hak pengusahaan hutan (HPH)?
Datanya belum ada. Kalau dulu HPH diberikan kepada pihak tertentu, tak masalah. Kalau kasus Gusti ini ilegal, karena tak memiliki izin, merambah hutan nasional dan hutan lindung.

Gusti berani melakukan itu karena punya kekuasaan di Kalimantan Timur?
Ya, bisa saja. Dan juga jangan lupa, sampai hari ini banyak kepala daerah yang tak mendisiplinkan kilang kayu liar. Mereka yang ditangkap lebih banyak kelas operator di lapangan, bukan cukong. Padahal kami sudah menyerahkan daftar 40 nama cukong ke aparat keamanan. Mafia kayu itu tak berubah dari dulu. Mereka pemain lama.

Jadi, problem pemberantasan penebangan liar ini di mana?
Pada operasional. Waktu operator ditangkap, hanya dia yang diperiksa. Misalnya ketika orang menebang di hutan. Dari mana biaya menebang berbulan-bulan itu? Siapa yang mendanai dia? Kemudian alatnya dari mana? Kalau dia lewat di depan pos, siapa yang mengatasi pos-pos itu? Mesti ada orang yang di belakang layar.

Kenapa lebih banyak operator di lapangan yang ditangkap?
Ini masalah kemauan. Dulu, zaman Operasi Penertiban (Opstib), mulai dari pelaku yang di bawah sampai di atas, bisa ditemukan dan ditangkap. Waktu itu, ketika si A dinilai pemerintah melanggar undang-undang, misalnya, semua tim mengusut sampai tuntas siapa aktor intelektualnya. Sekarang belum seperti itu. Padahal, kalau mau, itu bisa dilakukan untuk memberantas penebangan liar. Dari operator di lapangan yang ditangkap, lalu diusut terus hingga tingkat paling atas.

Apa kasus terakhir yang kini ditemukan Departemen Kehutanan?
Kasus di Fak Fak, Papua. Aparat TNI Angkatan Laut menangkap Kapal Glory King yang mengangkut 4.500 ton kayu tanpa dokumen dan hanya ada fotokopi surat yang mengatakan kayu ini dari Papua Nugini. Bagaimana logikanya kayu PNG lewat Fak Fak? Kapal itu sekarang ditahan Angkatan Laut. Saya sudah memberikan informasi ke Kapolri nama Thing Thing Hong, warga negara Malaysia. Dia cukongnya. Saya minta orang ini ditangkap dan dicekal. Kapal itu tak boleh keluar dari Indonesia dan harus diusut kayunya berasal dari mana. Kami akan mengecek HPH-HPH di sana.

Dari mana Anda mendapatkan nama Thing Thing Hong?
Itu info yang kami dapat. Dan itu sahih, tinggal diusut.

Ada usul agar pelaku perampokan kayu juga dijerat dengan Undang Undang Antikorupsi agar tak mudah lolos. Anda setuju?
Pemerintah sudah bersikap seperti itu. Jaksa Agung sudah mengatakan kejahatan penebangan liar adalah korupsi. Tapi hakim selalu mengabaikan tuntutan jaksa dan selalu melihat sisi administrasi kehutanan. Hakim seperti ini harus di-non-job-kan, diperiksa kekayaannya, apakah menerima sesuatu dari pelaku atau tidak.

Anda optimistis bisa memerangi pembalakan liar dalam waktu lima tahun ini?
Kapolri yang punya pasukan optimistis, masa saya tidak optimistis. Saya percaya bisa, kalau semua aparat bersatu.

Majalah Tempo, 31 Juli 2006

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.