Skip to main content

Hapus Anggaran untuk Wartawan di Departemen

(Jakarta) Sejumlah organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independent (AJI) dan Dewan Pers mengkampanyekan antisuap. Lembaga – lembaga itu mendesak Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla menghapus anggaran untuk wartawan yang ada disetiap departemen. Penyediaan anggaran akan sangat menggangu profesionalisme wartawan. Wapres sendiri setuju dengan usulan tersebut.

Demikian dikemukakan Ketua AJI, Heru Hendratmoko di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (21/7), sesuai bertemu dengan Wapres. Hadir juga pada pertemuan itu anggota Dewan Pers Leo Batubara, Sekretaris Jenderal AJI Abdul Manan, Pemimpin Redaksi SCTV Rosiana Silalahi, Ketua Divisi Serikat Pekerja AJI Ulin Ni’am Nusron, Ketua AJI Jakarta Jajang Djamaludin.

Heru menjelaskan, kampanye antisuap ini adalah bagian dari sebuah proses untuk mendorong pemerintah memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi yang diberitakan terus menerus oleh media massa harus dimulai dari pekerja pers itu sendiri. caranya tidak menerima amplop dari nara sumber. Meskipun menurut Rosiana, antara pemberian amplop dan pemberitaan sama sekali tidak ada hubunganya. Karena sebuah berita sebelum ditayang atau diturunkan pasti melalui proses penggodokan di redaksi. Yang diperlukan adalah wartawan itu harus kerja profesional. “perlu kita beritahukepada nara sumber bahwa tidak ada kaitanya antara pemberian amplop dan pemberitaan atau promosi terhadap narasumber,” katanya.

Menurut survei Aji Jakarta 2005, 68 persen dari 400 responden yang tersebar di 117 kota di Indonesia berpendapat budaya amplop dari nara sumber mempengaruhi liputan seorang jurnalis. Kategori amplop menurut responden yang semua wartawan itu mulai dari dari pemberian uang, barang – barang bernilai souvenir, perjalanan peliputan dan akomodasi selama liputan, jamuan makan sampai fasilitas gratis.

Leo Batubara menambahkan, ada kesamaan agenda antara pemerintah dengan organisasi – organisai wartawan yaitu memberantas korupsi. Seperti juga dikemukakan Heru, pemberantasan korupsi itu mulai dari para pekerja pers dulu yaitu dengan menghapus budaya amplop untuk wartawan. Karena budaya itu mempertaruhkan kredibilitas wartawan itu sendiri.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang kencangnya tuntutan penghapusan budaya amplop dikalangan wartawan sementara gaji wartawan sangat rendah, Ulin Ni’am menegaskan, wartawan harus berani membentuk organisasi karyawan di perusahaan masing – masing untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para wartawan. Karena tanpa organisasi, perjuangan peningkatan kesejahteraan akan sia- sia.

Terkait dengan kesejahteraan wartawan, AJI Jakarta, sudah menetapkan gaji seorang wartawan fresh graduate Minimal RP. 3,1 juta perbulan. Tetapi perjuangan untuk itu, memang tidak mudah. Upaya pembrantasan budaya amplop ini harus perlahan – lahan mulai dari wartwan sampai tingkat pimpinan redaksi.(A-21)

Suara Pembaruan, 22 Juli 2006. Halaman 3 

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.