Skip to main content

Utang Tak Dibayar, Apartemen Dibeli

Dililit utang yang belum terbayar, Atang Latief membeli apartemen mewah di Singapura. Nasibnya ditentukan akhir 2006.

BERDIRI di kawasan elite Bukit Timah, Singapura, apartemen Wing On Life Garden tampak menjulang gagah. Di bangunan berlantai 30 itulah, Atang Latief alias Lauw Tjin Ho sejak 13 Maret memiliki satu dari dua penthouse apartemen itu. Setiap kali ke Singapura, pengutang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ini selalu tinggal di “istana” barunya itu.

Atang menjadi sorotan ketika akhir Januari lalu “setor muka” ke Jakarta, setelah sekitar tujuh tahun ngendon di Singapura. Mantan pemilik Bank Indonesia Raya (Bank Bira) itu kabur ke Negeri Singa setelah banknya dibekukan dan meninggalkan utang BLBI Rp 325 miliar. Kendati terus mencicil, utang ke negara hingga kini masih Rp 170 miliar.

Karena itulah, di saat kewajibannya belum selesai, pembelian penthouse ini mengundang tanda tanya. Harga penthouse itu sekitar Sin$ 3 juta atau sekitar Rp 16 miliar. Akhir Maret lalu, Tempo sempat melongok “rumah” Atang yang terletak di pucuk Wing of Life Garden itu.

Apartemen itu dibeli Atang dari hasil menjual rumahnya di Swiss beberapa waktu lalu yang laku Rp 60 miliar. Menurut Lukman Astanto, menantu Atang, saat itu mertuanya tak bisa menikmati hasil penjualan rumahnya tersebut lantaran dibekukan pemerintah Singapura. Alasannya, Atang tengah bersengketa dengan istri keduanya, Satiawati, yang mengajukan gugatan cerai.
Belakangan, Atang mengajukan permohonan menggunakan uang tersebut kepada pengadilan Singapura dengan alasan untuk membeli rumah. Pengadilan mengabulkan, dan Atang pun membeli apartemen di kawasan Bukit
Timah itu.

Emerson Yuntho, Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai, pembelian apartemen ini sangat mengherankan mengingat utang Atang kepada pemerintah yang masih begitu besar. “Seharusnya pemerintah lebih aktif mendata dan melakukan penyitaan terhadap aset para pengutang BLBI,” kata Emerson.

Tapi, soal ini, Lukman menjamin mertuanya tak akan lari dari tanggung jawab. “Dia menyatakan bukan tipe orang yang punya utang dan tak mau bayar,” ujar Lukman. Sejak dulu, kata Lukman, Atang sudah punya niat membereskan utang-utangnya. “Tapi ia selalu ditakut-takuti anaknya, dia akan ditangkap kalau pulang ke Indonesia,” ujarnya.

Salah satu yang dituding kerap “menggertak” Atang adalah Husni Mukhtar, anak Atang dari Satiawati. Tapi, Husni membantah tudingan itu. “Kalau Pak Atang berniat menyelesaikan kewajiban utangnya, kenapa dia pindah kewarganegaraan?” kata Husni balik menuding sang bapak yang sejak 2001 menjadi warga negara Singapura.

Atang, atas jaminan keamanan dari polisi, Januari lalu akhirnya pulang. Begitu menginjak Jakarta ia langsung melaporkan Husni ke Mabes Polri dengan tuduhan menggelapkan asetnya di PT Bina Multi Finance yang sedianya untuk menutup utangnya. Laporan sang ayah ini yang membuat Husni meringkuk di penjara Mabes Polri sejak Februari lalu.

Meski terbelit utang kepada pemerintah ratusan miliar, hukum seolah enggan mengusik Atang. Pada awal Februari lalu, Lukman (mewakili Atang) bersama Ulung Bursa (pemilik Bank Lautan Berlian), James Januardy (pemilik Bank Namura), Omar Putihrai (pemilik Bank Tamara) bahkan datang ke Istana Presiden. Di sana, para pengutang dana BLBI itu bertemu Menteri Ekonomi, Kepala Polri, dan Jaksa Agung.

Empat hari setelah bertemu para petinggi itu, keluar keputusan pemerintah tentang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Pemerintah mewajibkan para pengutang itu melunasi kekurangan utangnya melalui Departemen Keuangan sampai akhir 2006. Prosedur penyelesaian PKPS ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 16 Maret 2006.

Salah satu ketentuannya, pengutang yang diatur dalam skema ini adalah mereka yang menandatangani perjanjian PKPS dan Akta Pengakuan Utang (APU) atau mereka yang sudah membayar sebagian utangnya. Mereka inilah yang akan mendapatkan Surat Keterangan Penyelesaian Kewajiban (SKPK) jika sudah membayar lunas. Atang masuk dalam skema ini.

Emerson menilai, kebijakan pemerintah Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono soal BLBI sama saja. Kalau dulu ada release and discharge (R&D), sekarang ada SKPK. “Bahkan pengutang yang membayar lunas, kasusnya bisa di-deponering atau dikesampingkan,” kata Emerson.

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Masyhudi Ridwan, mengatakan, kasus hukum Atang memang belum diproses. Dalam daftar Kejaksaan Agung, ada enam kasus yang masuk tahap penyidikan dan 14 tahap penyelidikan. “Kasus Atang masih tahap penyelidikan,” kata dia. Atang, menurut Masyhudi, juga tak pernah masuk daftar cekal.

Kejaksaan Agung kini masih menunggu penyelesaian utang Atang kepada Departemen Keuangan. Jika utang sudah lunas, barulah kejaksaan akan meneliti unsur pidananya. Jika tidak ada, bisa dideponir, dan jika tak cukup bukti, bisa dihentikan atau dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SP3).

Kepala Bagian Hubungan Media Departemen Keuangan, Edi Efendy, mengatakan, sikap pemerintah soal BLBI ini memang meneruskan kebijakan sebelumnya. Kalau tak diteruskan, kata Edi, sama dengan mencederai janji dengan debitor. Karena itu, pemerintah memberi waktu sampai 2006 harus lunas.

Adapun Atang tetap optimistis bisa menutup utangnya. Dalam taksiran Lukman, aset yang bisa dipakai untuk menutupi utang Atang berasal dari dana penjualan PT BMF sekitar Rp 45 miliar dan 65 persen saham Atang di Texas Fried Chicken yang nilainya sekitar Rp 100 miliar. Sisanya, dari beberapa aset lain, berupa tanah dan pabrik, yang belum bisa ditaksir harganya.

Ini memang hitungan di atas kertas. Di lapangan, aset-aset milik Atang itu disinyalir sudah berpindah tangan. Bahkan gara-gara aset itu pula pria 84 tahun yang dikenal gila judi itu sekarang harus “berkelahi” dengan anak-anaknya. ***

Abdul Manan, Poernomo G. Ridlo, Anne Handayani/LRB

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…