Skip to main content

Lebih Cepat Lebih Lengkap

Kode Etik Jurnalistik menggantikan Kode Etik Wartawan Indonesia. Juga mengatur perilaku wartawan elektronik.

FANTASTIS. Itulah komentar wartawan senior Atmakusumah Astraatmadja setelah melihat Kode Etik Jurnalistik disahkan dan ditandatangani wakil 29 organisasi wartawan, di Hotel Harris, Jakarta, Selasa pekan lalu. Kode etik baru ini digodok hanya dalam waktu kurang dari dua bulan.
Memang fantastis jika diingat kode etik sebelumnya, yang ditandatangani pada 6 April 1999 di Bandung, membutuhkan waktu tujuh bulan. Proses “kilat” itu pula yang membuat lega Ketua Dewan Pers, Ichlasul Amal.
Sebagai tuan rumah, dibantu Yayasan Tifa, Dewan Pers sempat khawatir pembahasan berlangsung alot, panas, bahkan mungkin ricuh. “Panitia sempat berencana menyiapkan polisi karena khawatir kisruh,” kata Amal, sembari tertawa, saat memberikan sambutan penutupan.
Memang, draf yang disiapkan kelompok kerja, yang dibentuk Dewan Pers, sempat menjadi bahan perdebatan hangat. Salah satunya soal kata “tidak beritikad buruk” dalam pasal 1: “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Ungkapan itu dianggap memberi citra tak elok bagi wartawan. Namun, usulan untuk menggusurnya kandas karena mayoritas peserta mempertahankannya.
Adapun perubahan nama, dari Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) menjadi Kode Etik Jurnalistik, tak banyak dipersoalkan. Sebab, kelompok kerja merujuk pada Undang-Undang No. 40/1999, Pasal 7 (2): “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.” Selain Kode Etik Jurnalistik, yang juga disahkan dalam acara itu adalah naskah Penguatan Dewan Pers dan Standar Organisasi Wartawan. Yang pertama berisi rumusan untuk membuat Dewan Pers lebih bergigi dan berwibawa, yang kedua merupakan rumusan standardisasi organisasi wartawan.
Berdasarkan data Dewan Pers, kini terdapat 34 organisasi wartawan.Bagi Atmakusumah, bukan cuma kecepatan waktu yang patut diacungi jempol. Mantan Ketua Dewan Pers ini mencatat, setidaknya ada tiga hal baru dalam 11 pasal–dari sebelumnya 7 pasal–kode etik ini.
Pertama, adanya pasal yang mendorong wartawan menghormati keragaman. Pasal 8 mewanti-wanti wartawan untuk menjauhi prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, dan agama.
Kedua, wartawan diminta memberikan “perlindungan” kepada pelaku kejahatan yang masih tergolong anak-anak. Identitasnya tak boleh disebutkan secara jelas. Perlakuan serupa harus diberikan kepada korban kejahatan susila.
Ketiga, soal opini dalam penulisan berita. Pasal 3 Kode Etik menyatakan, “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Yang dilarang adalah opini menghakimi. Opini berdasarkan penafsiran atas fakta tetap diperbolehkan.
Menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Bekti Nugroho, kode etik ini juga lebih berani. “Dalam salah satu pasal disebutkan, wartawan harus independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk dari pemilik media,” kata Bekti, yang ikut menandatangani kode etik ini.
Beda dengan KEWI, kode etik ini juga mengatur perilaku wartawan elektronik. Menurut Ichlasul Amal, alasan ini pula yang menjadi inspirasi bagi Dewan Pers untuk segera memperbarui kode etik.
Abdul Manan
Majalah Tempo, 20 Maret 2006

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…