Skip to main content

A Revolutionary Move

NEW hope for mixed couples: their children could receive limited dual citizenship in Indonesia. This is one of the issues being discussed by the special committee deliberating the Citizenship Bill at the House of Representatives (DPR). "This bill is a breakthrough for the government and DPR special committee members in accommodating the interests of Indonesian women," said the Melati Mixed Marriage Families (KPC) Chairperson, Enggi Holt, last Monday.

On February 2, head of the special committee deliberating the bill, Slamet Efendy Yusuf, announced that the committee had decided to include provisions regarding limited dual citizenship in the Citizenship Bill in an attempt to eliminate discrimination against children of mixed marriages. "This is a revolutionary decision," said Slamet.

If the bill is approved, children from mixed marriages will be eligible to receive dual citizenship from both their father and mother, until they finally decide upon single citizenship. The committee is currently deciding upon the age limit for deciding single citizenship. The Melati KPC has suggested that children be granted dual citizenship until the age of 21.

At present, pursuant to Law No. 62/1958 on Indonesian Citizenship, any child of an Indonesian woman and foreign man is automatically regarded as a foreign national, based on the patriarchal principle of ius sanguinis, whereby the child follows the nationality of the father. Also, any Indonesian woman who marries a foreign national loses certain rights. For example, in accordance with Law No. 5/1960 on Agrarian Principles, such a woman cannot own land in the absence of a prenuptial agreement separating the assets of the married couple. The foreign husband is either considered a tourist or a foreign employee for immigration purposes.

The DPR is currently deliberating three bills related to citizenship, namely the Citizenship Bill, the Anti-Discrimination Bill and the Demographic Administration Bill. The latest stipulates a single identity card for every citizen. With this identity card, a Chinese Indonesian for example, is no longer required to obtain a Proof of Indonesian Citizenship Letter (SBKRI), even a birth certificate. The Citizenship Bill contains 36 provisions and is targeted for completing in early March.

Abdul Manan, Wahyu Dhyatmika

TEMPO, FEBRUARY 27, 2006-025/P. 31 Heading Law

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.