Skip to main content

Keputusan Revolusioner dari Senayan

ENGGI Holt tak bisa menutupi suka cita mendengar kabar dari Senayan. Apalagi kalau bukan soal diterimanya prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur warga negara Indonesia (WNI) dan asing. Itulah salah satu keputusan rapat panitia khusus RUU Kewarganegaraan. ”RUU ini suatu terobosan luar bisa bagi pemerintah dan anggota panitia khusus mengakomodasi kepen-ting-an perempuan WNI,” k-ata Ketua Keluarga Perkawinan Campur Melati ini, Senin pekan lalu.

Ketua Pansus RUU Kewarganegaraan Slamet Efendy Yusuf, seusai rapat 2 Februari lalu, mengatakan, Pansus sepakat mencantumkan aturan kewarganegaraan ganda terbatas dalam RUU Kewarganegaraan untuk menghapus diskriminasi atas mereka selama ini. ”Ini keputusan revolusioner,” kata politisi Partai Golkar itu.

Dengan diterimanya prinsip ini, maka sang anak hasil perkawinan campur bisa memiliki dua kewarganegaraan, dari sisi ibu dan bapaknya, sampai akhirnya memutuskan satu kewarganegaraan. Kini yang masih dibahas DPR adalah batasan umur kapan seseorang memutuskan satu kewarganegaraan. KPC Me-lati mengusulkan 21 tahun.

Selama ini, sesuai dengan UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, setiap anak hasil perkawinan perempuan Indonesia dan pria asing otomatis menjadi orang asing karena asas ius sanguinis yang patriarkis. Sementara itu, perempuan yang menikah dengan orang asing kehilangan haknya sebagai WNI. Misalnya, tak boleh memiliki hak milik di Indonesia karena terbentur UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, kecuali ada perjanjian pranikah yang mengatur harta masing-ma-sing. Termasuk juga soal suaminya yang diperlakukan sama dengan turis atau cuma orang asing yang bekerja.
Ada tiga RUU yang berhubungan dengan kependudukan yang ki-ni dibahas di DPR: RUU Kewarganegaraan, RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta RUU Administrasi Kependudukan. RUU yang disebut terakhir ini di antaranya mengatur nomor identitas tunggal bagi setiap warga negara. Dengan identitas itu, keturunan Tionghoa, misalnya, tidak membutuhkan la-gi Surat Bukti Kewar-ganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), bahkan akta kelahiran. Adapun RUU Kewargane-garaan, yang terdiri dari 36 pasal itu, ditargetkan selesai awal Maret ini.
Abdul Manan, Wahyu Dhyatmika
Majalah Tempo, Edisi. 52/XXXIV/20 - 26 Februari 2006

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.