Skip to main content

Atas Nama Administrasi

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menunda eksekusi terhadap 33 anggota DPRD karena alasan administratif. Alasan yang dinilai tak masuk akal.
KETUA Forum Peduli Sumatera Barat, Adi Surya, merasa geregetan dengan pihak kejaksaan di provinsi. Sampai Jumat pekan lalu, 33 mantan anggota DPRD Sumatera Barat yang sudah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung tak kunjung dieksekusi: masuk ke penjara Muaro, Padang. Padahal, salinan putusan kasasi Mahkamah Agung sudah diterima Kejaksaan Negeri Padang, 29 Desember 2005.
Adi layak masygul. Forum Peduli Sumatera Barat adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang paling giat membongkar kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan belanja dan daerah (APBD) 2002 yang dilakukan para anggota Dewan. Menurut Adi, pada 29 Januari lalu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Antasari Azhar pernah mengontaknya dan berjanji akan melakukan eksekusi secepatnya.
Janji ternyata tinggal janji. Ada 43 mantan anggota DPRD yang dilaporkan telah menilap dana APBD itu. Tiga di antaranya pemimpin DPRD: Arwan Kasri (ketua), Masfar Rasyid (wakil ketua), dan Titi Nazif Lubuk (wakil ketua). Mereka diduga menyelewengkan dana APBD senilai Rp 5,9 miliar. Modusnya dengan membengkakkan atau menyelewengkan anggaran, antara lain dana premi asuransi jiwa, biaya penunjang kegiatan Dewan, tunjangan kesejahteraan, hingga dana tunjangan kehormatan. Pada 2003, kasus ini masuk PN Padang.
Di persidangan, jaksa mendakwa para wakil rakyat itu telah melanggar Peraturan Pemerintah 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan melanggar UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi, para anggota DPRD kemudian mengajukan judicial review atas peraturan pemerintah itu kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada 9 September 2003 membatalkan PP Nomor 110 Tahun 2000 itu.
Namun, pembatalan ini tak membuat para tersangka lolos dari jerat hukum. Pada 17 Mei 2004, PN Padang memvonis mereka bersalah. Arwan Kasri, Masfar Rasyid, dan Titi Nazif Lubuk divonis penjara 2 tahun 3 bulan. Ada pun 40 anggota Dewan yang lain divonis penjara 2 tahun dan denda Rp100 juta. Hakim tidak menjerat mereka dengan pelanggaran PP Nomor 110 Tahun 2000, tapi dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Para terhukum mengajukan banding, tapi Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukumannya lebih berat. Arwan Kasir, Titi Nazif Lubuk, dan Masfar Rasyid dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta, dan 40 anggota Dewan lainnya diganjar 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
Terhadap putusan ini, para anggota Dewan yang di antaranya terpilih lagi sebagai anggota DPRD itu mengajukan kasasi. Pada 2 Agustus 2005, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan 33 dari 43 terhukum. Putusan ini diterima Kejaksaan Negeri Padang, 29 Desember 2005. ”Jaksa berkonsultasi kepada saya. Menurut dia, jika 33 orang itu dieksekusi dan esoknya putusan dari MA untuk yang 10 orang lagi turun, maka surat perintah eksekusinya harus dirombak total,” kata Antasari. Karena itu, katanya, ia memutuskan menunda dulu eksekusi itu. ”Sampai yang sepuluh itu turun, biar mudah administrasinya,” ujarnya.
Kepada Tempo, Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Direktorat Pidana Mahkamah Agung, Ricard, mengakui sampai kini permohonan kasasi 10 bekas anggota DPRD dari Sumatera Barat itu belum diputus. ”Tak tahu kapan selesainya, karena sidang hakim agung tidak ada batas waktunya,” kata Ricard.
Sikap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang tampak serius melakukan eksekusi dengan alasan menunggu putusan kasasi 10 bekas anggota Dewan lainnya itu mengundang kekecewaan Indonesia Corruption Watch (ICW). ”Ini alasan tak masuk akal dan tak ada aturannya,” kata Emerson Yuntho, Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Pengadilan ICW. Menurut Emerson, sikap ini menunjukkan kurang seriusnya kejaksaan menuntaskan kasus korupsi, juga mengabaikan rasa keadilan masyarakat.
Tak dilakukannya eksekusi ini ditanggapi oleh para terhukum dengan cukup hatihati. ”Kalau mengenai kesiapan masuk penjara, nantilah kita lihat,” kata Sumarman Oedin, salah satu bekas anggota Dewan yang masuk daftar akan digiring ke bui. Sumarman menganggap vonis pidana penjara empat tahun yang diterimanya tidak adil dan merugikan nama baik Sumatera Barat. ”Karena yang akan dieksekusi ini tokohtokoh Minang,” katanya.
Alasan membawabawa nama ”tokoh Minang” itu ditolak Adi Surya. ”Tokoh Minang bukan hanya 43 orang yang korupsi dan kini menjadi calon penghuni penjara,” ujarnya. Menurut Adi, pihaknya justru bangga perang melawan korupsi yang dilakukan wakil rakyat dimulai dari Sumatera Barat.
Abdul Manan, Febrianti (Padang)
Majalah Tempo, Edisi. 50/XXXIV/06 - 12 Februari 2006

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.