Skip to main content

Titik Terang di Ujung 'Koridor'

Pengadilan tinggi menilai penggunaan pasal pencemaran nama baik untuk kasus pemberitaan tidak tepat. Wartawan tabloid Koridor, yang sebelumnya dihukum sembilan bulan, dinyatakan bebas.

WAJAH para wartawan tabloid Koridor tampak sumringah. Putusan Pengadilan Tinggi Lampung terhadap kasus pencemaran nama baik oleh tabloid itu ibarat kado Lebaran. Pengadilan memutuskan dua "orang penting" surat kabar yang terbit di Lampung itu, Darwin Ruslinur dan Budiono Syahputro, bebas dari hukuman pidana.

Menurut Budiono, putusan dari Pengadilan Tinggi itu diterimanya empat hari sebelum lebaran. "Ini sangat membesarkan hati, karena kebebasan kita masih dihargai," kata Redaktur Pelaksana Koridor itu kepada Tempo.

Putusan itu sendiri sudah diketuk majelis hakim Pengadilan Tinggi Lampung, yang terdiri dari Haogoara Harefa, Muhamad Munawir, dan Rukmiri, pada 27 September lalu. Intinya, mereka menilai dakwaan jaksa terhadap dua wartawan Koridor, Budiono dan Darwin Rusli Nur, pemimpin redaksi tabloid itu, tidak bisa
diterima. Hakim merujuk pada UU Pers yang memuat ketentuan penggunaan hak jawab terlebih dahulu bagi seseorang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media.

Peristiwa yang membawa petinggi tabloid itu ke meja hijau memang berkaitan dengan soal pemberitaan. Setahun lalu, Alzier Thabranie, Ketua Golkar Lampung, menggugat Koridor lantaran dalam edisinya 12-18 Juli 2004 tabloid itu memuat artikel yang membuat amarah Alzier. Judulnya "Alzier Dianis Thabranie dan Indra Karyadi Diindikasikan Kuat Tilap Dana Saksi Partai Golkar Rp 1,25 Miliar". Berita itu mengungkapkan keluhan sejumlah saksi Partai Golkar lantaran kurangnya jatah uang saksi dalam pemilu presiden tahap pertama. Dijanjikan dibayar Rp 50 ribu, tapi nyatanya hanya Rp 15 ribu.

Setelah melalui proses pengaduan dan pemeriksaan di kepolisian, kasus ini bergulir ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pada 4 Mei lalu, pengadilan negeri memvonis Darwin Rusli Nur dan Budiono, yang dinilai bertanggung jawab atas berita itu, dengan ganjaran sembilan bulan pidana penjara. Majelis hakim yang diketuai Iskandar Tjakke menyatakan kedua wartawan ini terbukti melanggar Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik.

Putusan inilah yang dipatahkan pengadilan tinggi. Majelis hakim pimpinan Haogoara Harefa menilai jaksa terburu-buru menggelindingkan kasus ini ke pengadilan. "Menurut pengadilan tinggi, kasus ini belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan UU Pers," demikian antara lain sebagian bunyi putusan pengadilan tinggi seperti yang dikatakan sumber Tempo di Pengadilan Tinggi Lampung.

Anggota Dewan Pers, Leo Batubara, menyambut gembira putusan pengadilan tinggi ini. "Ini putusan yang sangat menjanjikan, katanya. Leo mengakui hingga kini masih ada perdebatan di kalangan penegak hukum tentang penggunaan KUHP dan UU Pers untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan media. Karena itu, Leo menyebut vonis Pengadilan Tinggi Lampung ini bak titik terang baru. "Tapi seharusnya jaksa juga mempunyai komitmen yang sama," katanya.

Leo berharap UU Pers terus menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus semacam ini. Menurut Leo, hanya sengketa yang berhubungan dengan karya jurnalistik yang bisa diselesaikan dengan UU Pers. Tapi, kata Leo, kalau wartawan membuat berita untuk pemerasan dan untuk tujuan kriminal, "Ya, silakan menggunakan KUHP untuk menjeratnya."

Hingga pekan lalu Jaksa Almiyati, jaksa penuntut umum "kasus Koridor", menyatakan belum mengambil sikap atau putusan pengadilan tinggi itu. Menurut Almiyati "kasus Koridor" adalah kasus pertama Kejaksaan Negeri Lampung yang berkaitan dengan pemberitaan.

Pihak yang kecewa dengan keputusan ini tentu saja Alzier. "Keputusan ini penuh rekayasa dan ada tekanan dari luar," katanya. Menurut Alzier, ia memang tak menggunakan hak jawab karena menganggap tak ada manfaatnya. "Koridor sering menyerang saya secara pribadi, mana terpikir untuk menggunakan hak jawab?" ujarnya. Kendati kalah di pengadilan tinggi, Alzier belum menyerah. "Begitu ada peluang, saya ingin membuka kembali kasus ini," katanya.

Abdul Manan, Fadilasari

TEMPO Edisi 051113-037/Hal. 92 Rubrik Hukum

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.