Skip to main content

AJI elects new president

National News - November 28, 2005

The Jakarta Post, Cipanas, West Java

The Alliance of Independent Journalists (AJI) elected Heru Hendratmoko of Radio 68H late on Saturday as its new president, replacing Eddy Suprapto of Kontan business weekly.

AJI was set up in 1994, triggered by the closure of Detik, Tempo and Editor news publications.

The new secretary-general elected along with Heru for the next three years is Abdul Manan, also of Tempo. Voters represented 684 members from 21 AJI chapters across the country.

Heru, a cofounder of AJI, pledged that he would strive for "democratic press management" apart from continuing efforts to improve journalists' professionalism and welfare.

A survey commissioned by AJI and released on Friday, reported that from 400 journalists interviewed in 17 cities, 65 percent received a monthly income in the range of Rp 600,000 to Rp 1.8 million. While 48.3 percent said wages should be the main agenda of unions, 66.8 percent said their companies did not have unions. Reporters have cited difficulties in organizing.

Regarding efforts to increase bargaining power journalists were asked whether ownership in collective shares was necessary, to which 89 percent replied in the affirmative. The survey also revealed that 54.8 percent of journalists said unions should strive to have them represented on the managements.

The congress issued a resolution on Sunday saying that taking "envelopes" (the local term for bribes for journalists) should be subject to the anticorruption law, following a heated debate given the gray area of what constitutes "envelopes".

The above survey revealed that while 85.5 percent of respondents said receiving cash from sources constituted a bribe, only 65 percent said the same for gifts of valuable items like tape recorders and mobile phones.

Sociologist Emmanuel Subangun, among speakers invited on Friday, cited "amazing" findings in the survey such as contradictions regarding the issue of bribes and the level of satisfaction over earnings. Only 7.3 percent of respondents said their earnings were "very low" while he said the findings "confirms that journalists, many with a university education, occupy the lowest rank of society, earning only slightly above the current Jakarta minimum monthly wage of Rp 820,000."

He said this picture of journalists may reflect one of the nation's problems regarding underemployment, a condition where earnings do not match qualifications and where performance is hampered by a "mismatch" between education and occupation.

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.