Skip to main content

Pemerintah akan Tertibkan Rekening Sumbangan Bencana

Jum'at, 01 April 2005 | 18:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah berencana menata kembali rekening yang ada di masing-masing departemen untuk menampung sumbangan dana bencana Aceh dan Nias. "Akan ditertibkan," kata Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi saat ditanya wartawan soal banyaknya rekening sumbangan untuk Aceh di masing-masing departemen, usai jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (1/4).

Menurut Sudi, sebenarnya banyak negara donor yang berkeinginan memberikan sumbangan untuk Aceh. Namun ada kekhawatiran sumbangan tidak sampai, sehingga mereka menunggu rencana besar (master plan) rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh selesai dibuat. "Setelah master plan jadi, mereka akan ambil bagian," kata mantan Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ini.

Ditanya soal adanya dugaan, dana rehabilitasi dan rekonstruksi ada yang diselewengkan, pihaknya justru ingin mendapat masukan dari masyarakat. Dia berharap semua unsur pengawasan, pemeriksaan dan inspektorat, aktif melakukan pengawasan. "Masyarakat kita harapkan juga memberi masukan-masukan supaya bisa ditindaklanjuti," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam jumpa pers di kantor Wakil Presiden mengklarifikasi pemberitaan soal amburadulnya laporan dana kemanusiaan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana seperti disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Diingatkannya, Bakornas itu bukan badan tunggal yang bekerja di daerah bencana, melainkan masing-masing departemen.

Menurut Kalla, Bakornas hanya melakukan koordinasi. Jadi kalau pertanggungjawabannya tersebar. "Itu konsekuensi koordinasi. Jadi agak keliru kalau itu semua harus dikeluarkan Bakornas. Justru Bakornas itu kecil sekali biayanya. Hanya jadi komandan saja," kata Kalla.

Abdul Manan

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.