Skip to main content

Sebagian Dana Simpanan TKI di Malaysia Sudah Diambil

Kamis, 18 November 2004 | 04:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Abdul Malik, mengatakan, sebagian dana simpanan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sudah diambil. Berdasarkan data yang dimilikinya, yang belum mengambil cuma sedikit, yaitu sekitar 300 TKI. Pernyataan ini disampaikan Malik saat dihubungi melalui telepon kemarin malam, Rabu (17/11).

Migrant Care, lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah tenaga kerja di luar negeri, menduga ada sekitar Rp 1 triliun dana asuransi TKI yang masih "parkir" di Malaysia. Dana itu dipungut dari TKI selama 1998-2002. Hanya, kata Direktur Migrant Care Wahyu Susilo, sebagian besar TKI belum mengajukan klaim atas dana itu karena tidak atau belum mengetahui perihal dana tersebut.

Menurut Wahyu, dana asuransi itu dikumpulkan oleh majikan atau perusahaan yang menggunakan jasa TKI di Malaysia. Gaji TKI dipotong berkisar 12-13 persen setiap bulannya. Dana itu kemudian diserahkan ke satu lembaga bernama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau Employee Prominent Fund (EPF) secara bulanan atau tahunan (Koran Tempo, 17/11).

Menurut Malik, uang yang ditarik pada 1998-2002 itu bukan untuk asuransi, melainkan simpanan yang disetorkan majikan kepada EPF. Aturan untuk menyerahkan uang simpanan ini berdasarkan ketentuan undang-undang di Malaysia. Dana simpanan yang disetorkan sebesar 11 persen dari gaji pokok (basic) TKI. "Jumlah dananya bisa lebih dari Rp 1 triliun," katanya. Karena TKI memiliki gaji pokok berbeda-beda, jumlah simpanan yang dimiliki pun tak sama.

Namun, Malik menegaskan, dana yang disimpan di EPF itu secara otomatis akan dibayarkan kepada TKI yang masa kerjanya berakhir. "Kalau ada yang belum menerima, biasanya karena kurangnya kelengkapan dokumen," kata dia. Misalnya dokumen atau paspornya hilang atau habis masa berlakunya. Menurut Malik, sebagian besar penyebab dana itu belum bisa ditarik oleh TKI semata-mata masalah administrasi.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris, yang dihubungi melalui telepon, belum bisa memberikan komentar soal dana simpanan ini. "Langkah saya belum sampai ke sana," kata dia. Dia mengingatkan, dirinya menduduki posisi ini belum satu bulan. Yang prinsip, kata Fahmi, kalau sesuai dengan aturan, dana itu akan tetap ada.

Abdul Manan - Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.