Skip to main content

KPK Tunda Pelimpahan Berkas Perkara Puteh

Koran Tempo
Senin, 18 Oktober 2004
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas memastikan telah menyelesaikan berkas perkara dugaan korupsi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh.

Jakarta -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas memastikan telah menyelesaikan berkas perkara dugaan korupsi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh. KPK akan melimpahkan berkas Puteh hingga Pengadilan Ad Hoc Korupsi siap bersidang.

Menurut Erry, sebenarnya KPK ingin segera melimpahkan berkas perkara korupsi penggelembungan dana pembelian helikopter Mi-2 senilai Rp 12 miliar itu ke pengadilan. "Inginnya sih, secepatnya. Tetapi, kalau sebelum Desember, mau diserahkan ke mana?" kata dia.

Pada September lalu, KPK telah menyatakan lengkap berkas perkara korupsi Puteh. Namun, sementara pengadilan belum siap, KPK akan memperbaiki berkas perkara yang sudah rampung diproses itu. Kini, "Tak ada masalah. (Berkas itu) sudah lengkap," ujar Erry.

Pekan lalu, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan, perkara korupsi ada kemungkinan digelar Desember karena hakim ad hoc korupsi sedang mengikuti pelatihan sampai akhir November. Sembilan hakim ad hoc itu baru dilantik Presiden Megawati, 7 Oktober lalu.

Saat ditanya apakah Puteh akan ditahan setelah berkasnya diserahkan ke pengadilan, Erry hanya mengatakan, "Tergantung pada kepentingan." Dalam perkara korupsi ini, diperkirakan negara rugi sekitar Rp 4 miliar.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang mempersiapkan ruang sidang pengadilan kasus korupsi. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I Made Karna, akhir pekan kemarin, kantor dan ruang sidang Pengadilan Korupsi yang akan bertempat di Jalan Syafruddin No. 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sedang direnovasi dan diperkirakan selesai dalam waktu tiga minggu.

Made mengatakan, kantor itu sedang dibenahi serta dipasangi AC dan televisi agar bisa dinikmati publik. Pengadilan akan menyediakan layar monitor di lantai I, agar pengunjung bisa menyaksikan sidang di lantai II.

Panitera yang akan diperbantukan di pengadilan ini harus bisa mengoperasikan komputer atau notebook agar administrasi pengadilan menjadi lebih baik. "Coba bandingkan dengan luar negeri. Di sana lebih cepat karena administrasi sidang langsung menggunakan sistem komputer, bukan manual lagi," kata dia.
Abdul Manan/Sutarto

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.