Skip to main content

Koruptor Dikirim ke Nusakambangan

Koran Tempo
Selasa, 26 Oktober 2004

"Nusakambangan sangat memungkinkan untuk napi baru."

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Hamid Awaluddin mengeluarkan kebijakan untuk mengirim narapidana kasus korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Langkah ini bertujuan untuk mengisolasi mereka secara ketat. "Saya tidak mau ada kesan, setelah diadili dalam persidangan, mereka dipenjara enak-enak," kata Hamid kepada wartawan di kantornya di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, kebijakan ini untuk merespons keinginan masyarakat yang meminta agar para koruptor itu dihukum seberat-beratnya. Kebijakan ini pun, kata dia, sudah dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM. Koordinasi ini bertujuan mengetahui berapa ruangan yang tersedia di Nusakambangan untuk menampung terpidana kasus korupsi itu. "Akan saya sesuaikan dengan ruangan yang ada dan juga disesuaikan dengan klasifikasi hukuman yang paling berat," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Dari empat rumah tahanan yang ada di Pulau Nusakambangan, pihaknya hanya akan menggunakan LP Batu. Di "pulau penjara" ini terdapat sembilan bangunan lembaga pemasyarakatan peninggalan zaman Belanda. Namun, yang masih berfungsi hanyalah Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning, Besi, Permisan, dan Batu.

Narapidana pertama yang akan menempati Lembaga Pemasyarakatan Batu adalah koruptor yang mendapat hukuman paling berat. Namun, Hamid tidak mau menyebutkan siapa koruptor pertama yang akan dikirim. "Siapa yang akan dibawa, saya tidak mau mengidentifikasi karena tidak fair," kaa Hamid. Yang pasti, yang dikirim ke sana adalah koruptor yang vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Hamid pun berjanji akan memperketat pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. "Kalau dikatakan tahanan di Nusakambangan bisa keluar-masuk, itu jelek sekali. Kami akan atur bagaimana pengamanan bisa diperketat. Akan ada perbaikan monitoring terhadap tahanan," ujar dia.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Mardjaman mengaku belum menerima perintah secara resmi soal kebijakan baru dari Menteri Kabinet Indonesia Bersatu itu. "Kalau memang itu bagian dari kebijakan Pak Menteri, khususnya untuk program 100 hari pemerintahan, kami akan laksanakan," kata Mardjaman kemarin.

Saat ini, kata Mardjaman, Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan masih memadai untuk menerima narapidana baru. Dari kapasitas 500 orang, lembaga pemasyarakatan itu baru terisi 300-an. "Jadi (LP Nusakambangan) sangat memungkinkan untuk napi baru," kata dia.

Mempersiapkan pelaksanaan kebijakan baru tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan segera melakukan beberapa persiapan, di antaranya menegakkan aturan di dalam tahanan dengan keras. "Kemarin saya inspeksi mendadak (di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang). Di dalam (tahanan) ada kulkas. Alasannya yang bersangkutan sakit dan kulkas itu untuk menyimpan obat. Setelah saya periksa, tidak ada obatnya," kata Hamid. Dia pun kemudian berjanji akan meneruskan kebiasaan inspeksi mendadak seperti ini.

Selain narapidana korupsi, Departemen Hukum dan HAM juga akan mengirim tahanan terorisme ke Nusakambangan. "Pelaku terorisme akan kami perlakukan sama karena menyangkut tuntutan rasa aman dari masyarakat. Saya akan kirim sebagian ke Nusakambangan dan sebagian ke Surabaya," kata dia. Untuk tahanan kasus narkoba, pihaknya telah menyiapkan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dengan pengamanan maksimal.

Selama ini, yang pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan adalah Muhammad "Bob" Hasan dan Hutomo Mandala Putra alias Tomy Soeharto. Bob, terpidana enam tahun penjara, masuk Lembaga Pemasyarakatan Batu Nusakambangan sejak Maret 2001 terkait kasus korupsi proyek pemotretan udara dan pemetaan areal penguasaan hutan. Tommy, terpidana 14 tahun penjara, dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dan keterlibatannya dalam pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita.
Abdul Manan/Sutarto

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.