Skip to main content

Kesimpulan Analisis Tim Lingkungan Hidup Tak Diakui

Koran Tempo
Selasa, 19 Oktober 2004

Hasil analisis tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak diakui Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Jakarta - Hasil analisis yang dilakukan tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak diakui Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Dua lembaga swadaya masyarakat ini juga anggota tim yang meneliti kasus pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi Utara.

"Kami belum sampai pada konklusi," kata Koordinator Nasional Jatam, Siti Maimunah, kepada Tempo. Ini menangapi kesimpulan analisis data kualitas lingkungan di Teluk Buyat dan Teluk Totok dari tim Kementerian Lingkungan Hidup, yang disampaikan di kantornya, di Jakarta, kemarin. Tim menyimpulkan hasil analisis data kualitas lingkungan di sekitar lokasi penelitian, tidak menemukan adanya pencemaran (lokasi penelitian, lihat boks).

Jatam meragukan hasil penelitian Kementrian LH karena penelitian itu bersifat parsial dan prosesnya patut dipertanyakan. Yang menjadi patokan dari penilaian atas adanya kasus pencemaran atau tidak hanya semata-mata pada kualitas baku mutu. Padahal, kata dia, yang juga harus dilihat adalah adanya perubahan biota laut akibat logam berat serta aspek hukum dari pembuangan limbahnya.

Tim peneliti kasus ini terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup; Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; Departemen Kelautan dan Perikanan; Departemen Kesehatan; Kepolisian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Perikanan DKI Jakarta; Institut Pertanian Bogor; Universitas Indonesia; Universitas Padjajaran, Bandung; Universitas Sam Ratulangi Manado; Jaringan Advokasi Tambang dan Wahana Lingkungan Hidup.

Sebagai anggota tim, Jatam tidak mendapatkan bahan di lapangan sehingga tidak bisa melakukan analisis dalam pertemuan kemarin. Menurut Siti, idealnya semua anggota tim juga memiliki bahan lapangan itu sehingga bisa ikut memberikan penilaian. "Kami baru mendapatkan bahannya tadi (kemarin). Itu pun belum semua," kata dia.

Raja Siregar, wakil dari Wahana Lingkungan Hidup, juga menyampaikan pandangan serupa. Dalam pertemuan itu, memang ada kesimpulan sementara yang mengatakan bahwa tidak ada pencemaran di Teluk Buyat. "Tapi ini masih pemaparan parsial," ujarnya.

Adi Widyatmoko, anggota Jaringan Advokasi Tambang, yang hadir dalam pertemuan, menambahkan, kesimpulan yang disampaikan tim Kementerian Lingkungan Hidup itu mengejutkan. Namun dia menegaskan, tak semua anggota tim diajak berembug. "Jadi yang dipaparkan tadi hanya hasil analisis dari sebagian tim teknis," tandasnya. Oleh karena itu, kata dia, masalah ini akan dilanjutkan hari ini untuk diambil kesimpulan akhir.

Sekretaris Tim Teknis Kasus Buyat, Imam Hendargo, menampik anggapan bahwa lembaga swadaya masyarakat ditinggalkan dalam menganalisis hasil tim lapangan. "Laporan yang tadi pagi masih draf, belum final," ujarnya, menampik bahwa yang disampaikan tim Kementerian Lingkungan Hidup merupakan kesimpulan akhir.

Dia menjelaskan, rapat internal yang digelar tertutup kemarin pagi mengagendakan pemaparan berbagai anggota tim, seperti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, tim dari Universitas Padjajaran Bandung dan Tim Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah itu, tim dibagi menjadi lima subkomisi. "Hasil kerja sub komisi ini yang belum selesai dan rencananya besok akan selesai," ujarnya.

Dia memprediksikan, hasil akhir dari kerja tim akan bisa dipublikasikan sebelum 20 Oktober. Namun Siti Maimunah berharap agar hasil akhir dari penelitian kasus ini tidak dipatok harus selesai sebelum pemerintahan Megawati berakhir, agar hasilnya bisa komprehensif.
Abdul Manan/RR Ariyani

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.