Skip to main content

"Penanganan Kasus Penyerangan Tempo Tak Optimal"

Koran Tempo
Kamis, 08 Juli 2004

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia merekomendasikan agar kejaksaan melakukan eksaminasi perkara penyerangan kantor Tempo dengan akademisi, mantan jaksa, mantan hakim, dan masyarakat.

Jakarta-----Kejaksaan dinilai tidak optimal dalam menangani kasus penyerangan massa yang mengatasnamakan pendukung bos Grup Artha Graha Tomy Winata terhadap majalah Tempo pada 8 Maret 2003. Demikian kesimpulan dari diskusi eksaminasi (pengujian) perkara tersebut yang diselenggarakan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) di Hotel Cemara, Jakarta, kemarin.

Acara itu dihadiri tim eksaminator antara lain A.Y. Day, Antonius Sudjata, Rudy Satriyo Mukantardjo, Prio Trisnoprasetio, dan Hidayat Achyar. Selain mereka, pemimpin redaksi Tempo Bambang Harymurti, pengacara Denny Kailimang, dan Komisaris Besar Polisi Anton Tabah juga hadir.

Seperti diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bebas murni terhadap terdakwa David Tjioe atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Pemimpin Redaksi Tempo Bambang Harymurti pada 10 Juli 2003. Menurut hakim, David Tjioe tidak terbukti melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Bambang Harymurti sewaktu massa menyerbu kantor Tempo di Jalan Proklamasi 72, Jakarta Pusat. Hakim juga mengatakan, tindakan David tidak memenuhi unsur Pasal 335 KUHP tentang pemakaian kekerasan.

Tim eksaminator menilai bahwa dalam penanganan kasus tersebut, pihak kejaksaan lemah dalam menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan yang disusun, menurut tim tersebut, hanya menggunakan satu pasal tunggal. "Dari sisi hukum acara pidana, ini suatu tindakan yang berani, sangat tidak lazim dan tidak biasa," kata Rudy Satriyo, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurut dia, kejaksaan seharusnya menggunakan pula pasal-pasal alternatif untuk menjerat para terdakwa.

Berdasarkan kajian dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menurut dia, perbuatan David Tjioe dan Hidayat Lukman alias Teddy Uban, dua terdakwa dalam kasus penyerangan itu, bisa dijerat dengan Pasal 170 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, Pasal 352 ayat 1 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP. Pasal 170 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP tentang adanya unsur-unsur kekerasan, sesuai dengan keterangan saksi dalam BAP terhadap Bambang Harymurti. Tiga saksi: Bambang Harymurti, Ahmad Taufik, dan David menerangkan adanya pemukulan dengan tangan kosong oleh Yosep dari massa tersebut terhadap Bambang. Selain itu, David juga mendorong Bambang.

Pasal 352 ayat 1 tentang penganiayaan ringan bisa dikenakan karena, berdasarkan pengakuan Teddy Uban, saat bernegosiasi di kantor majalah Tempo, telah terjadi pelemparan kotak tisu terhadap Ahmad Taufik yang kemudian ditangkis hingga terlontar kepada Abdul Manan, wartawan Tempo, sehingga mengakibatkan luka di bagian hidung.

David dianggap telah melakukan penganiayaan di kantor Kasat Serse Polres Jakarta Pusat terhadap Bambang Harymurti dengan memukul perut dan menendang kakinya. Pasal 352 di tingkat penyidikan sebenarnya pernah digunakan. Namun, anehnya, menurut Rudy, pasal itu hilang tanpa alasan yang jelas saat pembuatan surat dakwaan.

Tindakan kedua terdakwa itu juga bisa dijerat dengan Pasal 310 ayat 1 KUHP mengenai penghinaan. Teddy yang melontarkan perkataan berikut kepada ahmad Taufik, "Ah, dasar wartawan, paling UUD (ujung-ujungnya duit), habis lu nulis, nemuin bos gue minta duit," bisa dianggap menghina profesinya sebagai wartawan.

Kajian tim ini juga menyayangkan tuntutan bebas yang diajukan jaksa penuntut umum bagi David Tjioe. Tuntutan bebas yang dilakukan jaksa, menurut mereka, adalah tindakan yang tidak lazim. Surat tuntutan itu juga menyatakan tidak terlihat adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, serta perlakuan tak menyenangkan.

Hasil eksaminasi itu menunjukkan bahwa surat tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Dalam surat tuntutan itu dikatakan adanya empat saksi yang tidak melihat pemukulan terhadap Bambang Harymurti, padahal kenyataannya hanya satu saksi. Majelis hakim juga, menurut mereka, seharusnya dapat memerintahkan jaksa penuntut umum mencari bukti-bukti lain jika tuntutan bebas itu dikarenakan kekurangan alat bukti.

Panelis lainnya, A.Y. Day, menyesalkan tindakan kejaksaan yang menggelar perkara ini secara terpisah antara perkara terdakwa Teddy Uban dan terdakwa David Tjioe. Menurut dia, perkara itu kasus tunggal. "Ini delik kontinuitas, karena kekerasan dilakukan secara berlanjut dan bersama-sama," katanya. Lagi pula, alasan pemisahan itu tidak pernah dijelaskan secara spesifik.

Atas berbagai kelemahan itu, tim eksaminator ini merekomendasikan agar kejaksaan meningkatkan profesionalisme aparatnya dan melakukan eksaminasi perkara dengan pihak luar seperti akademisi, mantan jaksa, mantan hakim, dan masyarakat. Selain itu, tim ini meminta Mahkamah Agung tidak menjadikan putusan ini sebagai yurisprudensi dalam memberikan pertimbangan pemutusan perkara lain.
Edy Can-TNR

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.