Skip to main content

AMAN Tandatangani Nota Kerja Sama dengan Calon DPD

Tempo Interaktif, 25 Maret 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menandatangani nota kerja sama dengan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari berbagai daerah, di Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (25/3). Kerja sama ini merupakan pelaksanaan salah satu keputusan Kongres AMAN 2003 yang mengharuskan masyarakat Adat memasuki arena politik dengan menempatkan utusan-utusannya di lembaga perwakilan rakyat di daerah atau nasional.

Ada delapan calon anggota DPD yang menandatangani nota kerja sama ini. Masing-masing Zondon Masrie dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan, I Nyoman Suetha dari Bali, Yunus J. Ukru dari Maluku, Zodrak Wamebu dari Papua, La Ode Ota dari Sulawesi Tenggara, John Bala dari Nusa Tenggara Timur, Idan Hasibuan dari Sumatera Utara dan Nasir Abbas dari Sulawesi Tengah.

Dengan penandatanganan ini, calon anggota DPD itu punya sejumlah kewajiban jika duduk di Senayan. Di antaranya adalah memperjuangkan pelaksanaan TAP MPR Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menjadi sumber informasi tentang kebijakan nasional dan bertindak sebagai pembela dan pendamping bagi masyarakat adat di wilayah pemilihannya jiak terjadi kasus-kasus yang berdimensi publik dan merugikan masyarakat adat.

Dalam penandatangan ini, hanya tiga calon DPD yang datang, yaitu Masrie, La Ode dan Abbas. Namun, kata Sekretaris Pelaksana AMAN, Emil Kleiden, delapan calon itu menandatangani nota kerja sama ini. "Yang tidak bisa datang mengirimkan tandatangannya lewat faksimili," kata Kleiden.

Abdul Manan - Tempo News Room

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.