Skip to main content

Koalisi Pertanyakan Penolakan DPR atas Komisi Informasi

KORAN TEMPO
Senin, 08 Desember 2003

Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi mempertanyakan konsistensi DPR atas penolakannya untuk membentuk Komisi Informasi.

JAKARTA - Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi mempertanyakan konsistensi DPR atas penolakannya untuk membentuk Komisi Informasi. Padahal pembentukan komisi itu atas usulan Dewan sendiri dalam draf Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi . "Saya tak habis mengerti mengapa draf itu akhirnya dimentahkan sendiri oleh anggota DPR," kata juru bicara Koalisi, Agus Sudibyo, kepada Tempo News Room di Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurut Agus, penolakan pembentukan Komisi Informasi terjadi pada saat panitia kerja DPR melanjutkan rapat untuk membahas RUU itu di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta. Rapat dimulai sejak 3 Desember 2003. Dalam rapat itu, mayoritas fraksi menolak adanya Komisi Informasi sebagai pelaksana Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi nantinya.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi perkembangan pembahasan di panitia kerja yang membahas RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, yang saat ini sedang melakukan rapat di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, sejak 3 Desember lalu. Dalam rapat itu, mayoritas fraksi menolak adanya lembaga Komisi Informasi, sebagai pelaksana undang-undang ini.

Anggota panitia kerja dari Fraksi PDI Perjuangan, Paul S. Baut, membenarkan adanya penolakan atas Komisi Informasi ini. Menurut Paul, saat pembahasan RUU itu hanya fraksinya yang mendukung adanya komisi itu. "Fraksi lainnya menolaknya," kata Paul.

Paul menjelaskan, setidaknya ada dua alasan yang disampaikan oleh fraksi yang menolak Komisi Informasi. Pertama, pembentukan komisi ini nantinya dari pusat sampai ke daerah, sehingga akan membutuhkan anggaran cukup besar. Selain itu, fungsinya sebagai pemutus sengketa dinilai bertentangan dengan undang-undang karena mengabaikan peradilan yang ada. Namun, Fraksi PDI Perjuangan tak setuju dengan argumentasi itu. "Semahal apa pun, itu risiko. Sebab, ini kan berhubungan dengan hak warga negara untuk mendapatkan informasi, yang itu bisa menjadi salah satu cara mengontrol kebijakan negara," kata Paul.

Begitu juga dengan soal pengadilan. Fraksinya pun tak bisa berharap bahwa sengketa soal informasi ini bisa diselesaikan lewat peradilan yang dikenal mahal dan lama prosesnya. Untuk itu menurut fraksi berlambang kepala banteng ini perlu ada Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa itu.

Menurut Agus, soal kemungkinan besarnya anggaran pembentukan komisi bisa disiasati. Misalnya, tak semua daerah harus memiliki komisi. "Kan bisa menyesuaikan situasi. Sama seperti pembentukan Komnas HAM," ujar Agus. Atau, menurut dia, komisi dibentuk secara bertahap dari pusat dan setelah itu di daerah-daerah.
Abdul Manan

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.