Skip to main content

Koalisi Informasi Pertanyakan Konsistensi DPR

06 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi mempertanyakan konsistensi DPR dalam soal Rancangan UU Kebebasan Memperoleh Informasi. Hal ini disampaikan Juru Bicara Koalisi Koalisi, Agus Sudibyo, kepada Tempo News Room, Sabtu (6/12).

Pernyataan ini disampaikan menanggapi perkembangan pembahasan di Panitia Kerja yang membahas rancangan UU Kebebasan Memperoleh Informasi, yang saat ini sedang rapat di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, sejak 3 Desember lalu. Dalam rapat itu, mayoritas fraksi menolak adanya lembaga Komisi Informasi, sebagai pelaksana undang-undang ini.

Menurut Agus, draft yang dibahas dalam panitia kerja ini adalah draft usulan DPR. Oleh karena itu, dia mengaku tak habis mengerti mengapa draft tersebut akhirnya dimentahkan sendiri oleh anggota DPR. Dia menilai, hanya wakil dari fraksi PDI Perjuangan yang mendukung adanya Komisi Informasi.

Anggota Panitia Kerja dari Fraksi PDI Perjuangan, Paul S. Baut, membenarkan adanya penolakan atas Komisi Informasi ini. Saat pembahasan rancangan ini, hanya fraksinya yang mendukung adanya Komisi Informasi. Fraksi lainnya menolak.

Komisi ini nantinya akan dibentuk di pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk pusat, anggotanya tiga orang. Untuk di daerah, minimal satu orang. Komisi ini nantinya sebagai pelaksana dari UU Kebebasan Memperoleh Informasi. Termasuk mengadili jika terjadi sengketa.

Setidaknya ada dua alasan yang disampaikan oleh fraksi yang menolak Komisi Informasi. Pertama, pembentukan Komisi ini di dari pusat sampai ke daerah akan membutuhkan anggaran cukup besar. Selain itu, fungsinya sebagai pemutus sengketa dinilai bertentangan dengan undang-undang, karena mengabaikan peradilan yang ada.

Fraksi PDI Perjuangan tak setuju dengan argumentasi itu. "Semahal apapun, itu risiko. Sebab, ini kan berhubungan dengan hak warga negara mendapatkan informasi untuk mengontrol negara," kata Paul.

Begitu juga dengan soal pengadilan. Fraksinya tak bisa berharap bahwa sengketa soal informasi ini diselesaikan lewat peradilan kita yang selama ini dikenal mahal dan lama prosesnya. Untuk itulah perlu ada Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Saat ini, kata Baut, pembahasan soal ini masih buntu (deadlock).

Agus menambahkan, soal kemungkinan besarnya anggaran pembentukan Komisi bisa disiasati. Misalnya, tak semua daerah harus memiliki Komisi. "Kan bisa menyesuaikan situasi. Sama seperti pembentukan Komnas HAM," kata Agus. Atau, Komisi dibentuk secara bertahap. Mulanya di tingkat pusat. Setelah itu bisa terus ke daerah.

Agus menilai, kuatnya penolakan pembentukan Komisi Informasi ini mengkhawatirkan. Sebab, Komisi itulah yang akan menjadi pelaksana dari undang-undang ini. Dia menduga pemerintah juga akan mendukung sikap ini. "Pemerintah mungkin akan setuju pencoretan Komisi ini karena tak ingin ada lembaga yang menyaingi kementerian Komunikasi dan Informasi," tambah Agus.

Setelah di Panitia Kerja ini, pembahasan rancangan undang-undang ini akan dibawa dalam rapat pleno Panitia Khusus RUU Kebebasan Memperoleh Informasi. Setelah itu, barulah dibahas bersama pemerintah sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang.

Abdul Manan - Tempo News Room

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.