Skip to main content

Di Balik Surat Gubernur

Pihak TEMPO menemukan kejanggalan dalam proses penyitaan surat Gubernur Sutiyoso yang dijadikan alat bukti.

SEBUAH alat bukti bisa membuat perkara semakin gamblang, tapi juga bisa sebaliknya, membuat kabur, bahkan mencurigakan. Tak percaya? Intip saja persidangan kasus Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO, Bambang Harymurti, dan dua awak redaksi majalah ini, Iskandar Ali dan Ahmad Taufik, yang digelar di Pengadilan Jakarta Pusat. Mereka didakwa menyiarkan berita bohong lewat tulisan Ada Tomy di Tenabang?, yang dimuat di majalah ini awal Maret silam.

Buat membuktikan hal itu, pihak pengadu, Tomy Winata (bos PT Artha Graha), telah menyodorkan bukti surat Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso ke polisi. Anehnya, ada kejanggalan pada tanggal yang tercantum dalam surat Gubernur dan tanggal penyataan alat bukti ini. Dari situ terungkap jelas: penyitaan alat bukti diduga terjadi sebelum surat Gubernur (alat bukti itu sendiri) dikeluarkan. Kok bisa?

Itu sebabnya, Rabu pekan lalu, Bambang Harymurti didampingi pengacaranya melaporkan dugaan pemalsuan surat atau rekayasa itu ke Markas Besar Kepolisian RI. "Karena prosesnya terbalik-balik, surat itu sangat layak diduga palsu atau dipalsukan," ujar Trimoelja D. Soerjadi, salah satu pengacara TEMPO.

Diakui oleh penasihat hukum Tomy Winata, Desmon J. Mahesa, pihaknya menyodorkan alat bukti berupa surat Gubernur kepada Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini. Maksudnya, ingin memperjelas karena dalam artikel yang menjadi biang perkara itu disebutkan, ada proposal Tomy dalam proyek renovasi Pasar Tanah Abang. "Soalnya, pihak TEMPO selalu mengatakan proposal itu ada," kata Desmon.

Surat tertanggal 13 Maret 2003 itu diteken sendiri oleh Gubernur Sutiyoso dan ditujukan kepada Desmon, selaku kuasa hukum Tomy Winata. Isinya menyatakan bahwa Gubernur tidak pernah menerima permohonan proposal renovasi Pasar Tanah Abang dari pihak mana pun, khususnya Tomy Winata. Surat ini untuk menjawab surat Desmon kepada Gubernur dengan tanggal yang sama.

Kesamaan tanggal itu, bagi pihak TEMPO, merupakan keanehan karena adat birokrasi kita yang amat lamban. "Jawaban Gubernur yang kurang dari 12 jam ini sungguh sangat luar biasa! " tutur Firman Wijaya, salah satu pengacara TEMPO.

Desmon tak mengelak ihwal jawaban Gubernur yang cepat. Katanya kepada TEMPO, ia memberikan surat itu pada pagi hari langsung kepada Sutiyoso, lalu sorenya surat jawaban dari Gubernur sudah keluar. Reaksi Sutiyoso? Dia malah bangga karena telah menjawab surat Desmon dengan cepat. "Wah, itu berarti staf saya mengalami kemajuan, dong," ujarnya.

Hanya Firman Wijaya juga menemukan kejanggalan lain dalam surat perintah penyitaan surat Gubernur yang dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kliennya. Surat perintah yang diteken Ajun Komisaris Besar M. Tito Karnavian tersebut tertanggal 12 Maret 2003. Anehnya, penyitaan sudah dilakukan oleh anak buahnya, Ajun Komisaris Polisi Ponadi, sehari sebelumnya. Ini tampak dari berita acara penyitaan yang diteken pada 13.00 WIB, tanggal 11 Maret 2003, oleh Ponadi, Tomy Winata, dan dua orang saksi.

Proses penyitaan itu semakin ganjil karena alat bukti yang disita, surat Gubernur itu, baru diteken oleh Sutiyoso pada 13 Maret 2003. Jadi, menurut Trimoelja, ketika penyitaan dilakukan, surat Gubernur Sutiyoso diduga belum ada. Ia menyatakan kekacauan tanggal ini bukan sekadar keteledoran, karena tanggal dalam berita acara penyitaan ditulis dengan kata-kata, selain angka.

Trimoelja yakin telah terjadi manipulasi surat. Dari beberapa surat itu setidaknya ada yang dipalsukan tanggalnya. Bagi Trimoelja, hal ini juga membuktikan kedekatan Tomy Winata dengan petinggi kepolisian dan birokrat.

Namun Kapolda Metro Jaya, Irjen Makbul Padmanagara, menampik semua tudingan tersebut. Ia menyatakan, "Itu hanya kesalahan administrasi dalam penanggalan berita acara penyitaan surat."

Meski begitu, pihak TEMPO tetap menduga ada pemalsuan atau rekayasa dalam penyitaan surat Gubernur itu. "Karena itu, dakwaan terhadap ketiga klien kami pun cacat dan semestinya batal demi hukum," ujar Trimoelja.

Pernyataan itu juga disampaikan dalam eksepsi pekan lalu. Dan kini giliran nurani hakim yang bicara.

Endri Kurniawati, Abdul Manan, Istiqomatul Hayati, Multazam (Tempo News Room)

TEMPO Edisi 031012-032/Hal. 52 Rubrik Hukum

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…