Skip to main content

Rp 20 Miliar Minus Rekomendasi

DI bawah matahari, semuanya menjadi mungkin," kata Amien Rais. Politik pun begitu: yang mustahil bisa dibuat masuk akal dan dimenangkan. Contoh terbaru adalah gagalnya usul fraksi-fraksi DPR untuk menambah satu komisi dalam Sidang Tahunan MPR yang tengah berjalan di Senayan, Jakarta. Tambahan satu komisi itu adalah Komisi Rekomendasi--yang diusulkan memberikan evaluasi terhadap kinerja Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Walaupun usul didukung tujuh fraksi DPR, rapat konsultasi pimpinan MPR dengan DPR, Rabu pekan lalu, menampik usul ini.

Yang disetujui rapat itu, Sidang Tahunan MPR tahun ini hanya membentuk tiga komisi yang membahas Mahkamah Konstitusi, membahas evaluasi Ketetapan MPRS/MPR 1960-2002, dan membahas tata tertib MPR.

Menurut Chatibul Umam, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, Komisi Rekomendasi penting untuk menilai progress report ketiga lembaga tinggi negara tadi. Lagi pula, menurut Chatibul, MPR sesuai dengan Tata Tertib Pasal 97 ayat 2 masih memiliki wewenang untuk mendengar dan memberikan hasil pembahasan atas laporan lembaga tinggi negara.

Namun, lewat debat sengit, rapat dua jam itu menolak usul tersebut meskipun Fraksi Kebangkitan Bangsa didukung Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Reformasi, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Kesatuan Indonesia. Sedangkan yang menolak adalah Fraksi PDI Perjuangan, yang kali ini bergandengan tangan dengan Fraksi Daulat Ummat dan Fraksi TNI dan Polri. "Yang mengecewakan," kata Chatibul, Amien Rais justru, "mendengarkan sikap PDI Perjuangan."

Sikap PDI Perjuangan diwakili oleh Jacob Tobing. Wakil Ketua PDIP ini menilai masuknya soal rekomendasi mengisyaratkan MPR tak serius melaksanakan amanat UUD 1945. Sebab, konstitusi hasil amendemen tak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam tataran ideal, kata Harjono, anggota PDI Perjuangan yang lain, kalaupun sidang tahunan ini menggendakan
laporan Presiden dan DPR serta MA, itu harus dianggap bagian masa transisi menuju sistem MPR baru. Jadi, laporan Presiden tetap ada, fraksi-fraksi tetap menyampaikan pandangannya, namun MPR, "Tidak membuat ketetapan rekomendasi. Itu hanya komunikasi publik," kata Harjono.

Tiga komisi yang akan dibentuk sudah dinyatakan dalam Keputusan MPR Nomor III/MPR/2002 yang ditandatangani 11 Agustus tahun lalu. Ini juga diperkuat oleh hasil pembahasan Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja MPR, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat 23 Juli lalu. Badan pekerja inilah yang diberi tugas membahas anggaran sidang tahunan 2003 dan 2004 serta jadwal acaranya.

Jadi, pintu untuk mengegolkan Komisi Rekomendasi tertutup rapat-rapat? Fraksi Kebangkitan Bangsa melihat masih ada pintu lain: lewat pembahasan dalam sidang di Komisi C atau pleno. Chatibul merasa pintu itu bisa ditempuh karena usul didukung oleh tujuh fraksi alias mayoritas. Kesempatan lain juga terbuka saat fraksi menyampaikan pandangan umum. Tapi Chatibul melihat trik-trik sidang yang mungkin mengganjal usulnya. "Mikrofon peserta sering dimatikan saat ada interupsi di sidang pleno," kata Chatibul. Dia menunjuk pengalaman di sidang pembukaan yang membuat anggota MPR yang ingin interupsi menjadi tak berkutik.

Ketua MPR Amien Rais mengatakan teguran atau kritik setajam apa pun terhadap kinerja presiden bisa saja dilakukan melalui pemandangan umum. Tapi, kata Amien, kritik itu, "Tidak mengerucut menjadi rekomendasi yang isinya koreksi atau kritik seperti tahun-tahun lalu." Tahun yang lalu Sidang Tahunan MPR masih memberikan rekomendasi berupa Ketetapan MPR Nomor II/MPR 2002--untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Tapi semuanya mungkin dalam politik. Amien tak menutup kemungkinan ada perubahan konstelasi di MPR yang membuka peluang terbentuknya Komisi Rekomendasi dalam sidang yang memakan biaya lebih Rp 20 miliar itu. Bukankah memang di bawah matahari semuanya menjadi mungkin?

Abdul Manan, Yandi M. Rofiandi (Tempo News Room)

TEMPO Edisi 030810-023/Hal. 29 Rubrik Laporan Utama

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.