Skip to main content

Mahalnya Ongkos Menuju RI-1

UNTUK pertama kalinya dalam sejarah republik ini, presiden dan wakil presiden akan dipilih langsung oleh rakyat di 32 provinsi, Juni 2004. Tak kurang dari Rp 70 miliar dana harus disiapkan setiap calon presiden agar namanya dicoblos saat pemilih berada di bilik pencoblosan.

Angka sebesar itu memang taksiran. Kalkulasi dana yang diperlukan untuk kampanye presiden dan wakil presiden ini menggunakan patokan perhitungan anggaran kampanye pada Pemilu 1999 lalu yang dimiliki lembaga swadaya masyarakat Center fo Electoral Reform (Cetro).

Lembaga ini memperkirakan, hampir tidak mungkin tiap calon melakukan kampanye ke seantero nusantara. Pemilihan umum untuk legislatif sekitar April. Kampanye pemilihan presiden kemungkinan mulai Mei sampai pemilihannya digelar Juni. Jika tidak ada perubahan jadwal yang signifikan, praktis waktu kampanye yang tersedia cuma satu bulan.

Direktur Eksekutif Cetro, Smita Notosusanto, berpendapat bahwa sempitnya waktu yang tersedia bisa diatasi dengan kampanye maraton. Dalam sehari, bisa saja calon presiden berkampanye di dua provinsi. Atau, reli kampanye di separuh jumlah provinsi, tapi kompensasinya adalah dengan pasang iklan besar-besaran di media massa. Dia menduga, cara terakhir inilah yang bakal banyak dilirik calon presiden.

Data yang dimiliki Cetro menunjukkan, anggaran kampanye 12 partai politik lewat media massa pada Pemilu 1999 sekitar Rp 23 miliar. Satu partai ada yang membelanjakan Rp 7,1 miliar. Partai yang membeli jam tayang sampai di atas Rp 1 miliar adalah Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Republik, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Sekali lagi, ini hanya kampanye di media massa.

Setiap calon tentu juga butuh dukungan staf operasional sehari-hari untuk mengendalikan jalannya kampanye. Jika diasumsikan calon itu harus bekerja profesional, dengan memiliki satu kantor pusat di Jakarta dan ada perwakilan di 32 provinsi dan 340 kabupaten atau kota, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 3,1 miliar. Jumlah ini dengan asumsi sekretariat itu disewa untuk satu bulan, lengkap dengan staf dan berbagai keperluan kantor lainnya.

Sedangkan anggaran untuk satu kali kampanye keliling, dari Jakarta sampai ke berbagai daerah, sekitar Rp 62,7 miliar. Dana sebesar itu untuk keperluan bendera, kaus, bus transportasi, dan atribut kampanye lainnya. Sedangkan transportasi yang dibutuhkan oleh calon beserta timnya yang akan melakukan kampanye ke 32 provinsi bisa mencapai Rp 1,2 miliar. Itu dengan asumsi satu kali perjalanan dengan membawa rombongan 12 orang. Nah, jika ditotal, jumlah dana yang dibutuhkan sekitar Rp 74 miliar.

Menurut Smita, jumlah itu sebenarnya bukan angka maksimal. Sebab, ada beberapa komponen yang tidak dihitung, antara lain soal akomodasi saat kampanye. Selain itu, kenyataannya, uang yang keluar memang bisa tidak sebesar itu. Bisa saja ongkos untuk beriklan di media massa lebih sedikit jika calon punya media sendiri atau ada kerja sama atau diberi diskon. Begitu juga dengan anggaran untuk sekretariat. Bisa saja pos dana untuk ini lebih sedikit jika markas yang dipakai dipinjami kolega sang calon. Atau, dana kampanye bisa merosot jika berbagai atribut kampanye hasil swadaya masyarakat.

Bagi Cetro, bantuan seperti ini patut dipertanyakan. Sebab, hingga sekarang belum ada aturan yang menyatakan bahwa semua bantuan harus dihitung sebagai sumbangan. "Celah inilah yang bisa dijadikan lubang jarum untuk mengakali agar tak terjerat pelanggaran batas maksimum pemberian sumbangan," kata Smita. Jika dihitung sebagai sumbangan, dia akan terkena aturan di Pasal 23 yang menyebutkan, sumbangan perseorangan tidak boleh lebih dari Rp 50 juta, dan badan hukum swasta tak boleh lebih dari Rp 500 juta.

Besarnya dana ini akan menjadi seleksi alamiah bagi siapa saja yang ingin maju menuju kursi presiden. Smita menilai, yang berpotensi melakukan kampanye dengan anggaran dana sebesar itu adalah PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Yang satu partai penguasa, sedangkan satunya bekas partai penguasa. Cuma, aktivis Jaringan Universitas untuk Pemilu yang Bebas dan Adil (University Network for Free and Fair Elections) ini mengkhawatirkan nasib badan usaha nilik negara dan daerah. Sebab, aset pemerintah itu bisa dijadikan sapi perah untuk memuluskan calon yang maju dalam pemilihan.

Abdul Manan

TEMPO Edisi 030406-005/Hal. 30 Rubrik Nasional

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.