BANYAK jalan menuju Roma, salah satunya melalui Malaysia. Pepatah lama yang dipelesetkan itulah mungkin yang diterapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla dalam mencari penyelesaian damai di Aceh.
Sementara Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono berunding dengan GAM di Jenewa Desember tahun lalu, diam-diam Jusuf membuka jalur diplomasi lain. Bersama beberapa orang Aceh, ia meretas jalan menuju perundingan lain di Kuala Lumpur, Malaysia. Tadinya pertemuan rahasia dengan GAM itu disiapkan untuk mencari formula penyelesaian melalui kompensasi ekonomi pemerintah kepada rakyat Serambi Mekah. Tapi tak sampai terlaksana, perundingan batal karena salah koordinasi.
Koordinasi? Ceritanya berawal pada 20 Mei tahun lalu. Ketika itu di Hotel Kuala Tripa Banda Aceh bertemu Amran Zamzami (bekas Ketua Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh) dengan sejumlah petinggi GAM lokal. Mereka antara lain Sofyan Ibrahim Tiba, Tengku M. Usman, dan Tengku Kamaruzzaman. Pertemuan itu dilakukan untuk membicarakan hasil pertemuan Jenewa yang juga mereka hadiri sepuluh hari sebelumnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua kelompok yang berseberangan kubu politik itu merasa cocok. "Saya yakin, kalau perundingan RI-GAM dilaksanakan dengan baik, 70 persen masalah Aceh bisa selesai," kata Amran.
Dua bulan kemudian, setelah Amran kembali ke Jakarta, Sofyan kembali mengontak. Dalam pembicaraan telepon itu, kedua pihak memberi sinyal agar pertemuan mereka diluaskan: GAM dan wakil RI perlu bertemu di luar jalur resmi perundingan Jenewa. "Pertemuan itu dirancang sebagai second track untuk mewujudkan penyelesaian damai di Aceh," kata Amran.
Amran kemudian membicarakan kemungkinan pertemuan itu dengan sejumlah tokoh Aceh pro-Jakarta. Mereka adalah bekas wartawan Nasrudin Hars, bekas Duta Besar RI di Meksiko Usman Hasan, dan Duta Besar Indonesia di Mesir Bachtiar Aly. Merasa mendapat persetujuan mereka, Amran kemudian menghubungi Jusuf Kalla.
Menteri Jusuf setuju dan pertemuan diam-diam itu diatur. Tempatnya disepakati di Kuala Lumpur pada 6 Maret lalu. Sebagai mediator, Amran dan Nasrudin berangkat lebih awal. Jusuf dengan ditemani seorang kepercayaannya tiba menjelang acara.
Tapi jodoh tampaknya belum datang. Menjelang pertemuan, Nasrudin kembali mengontak Sofyan. Ia menanyakan otoritas rombongan GAM dalam pertemuan itu. Aneh bin ajaib, Sofyan Tiba mengaku datang ke Malaysia dalam kapasitas pribadi. "Padahal beberapa hari sebelumnya dia menjanjikan akan membawa otoritas berunding seperti yang kita inginkan," kata Nasrudin.
Merasa kecele, Amran dan Nasrudin kemudian menghubungi Jusuf Kalla di hotel. "Dengan segala permohonan maaf, kami mohon Bapak tidak usah bertemu karena wakil GAM dalam pertemuan itu tidak kredibel," kata mereka. Jusuf berusaha legawa. "Ya, saya siap. Kita sudah berusaha, jadi Saudara-saudara tidak usah kecewa," katanya.
Kepada TEMPO, Sofyan mengaku bahwa ia memang tak membawa mandat siapa-siapa dalam perundingan itu. "Pertemuan itu memang bukan antara GAM dan pemerintah Indonesia, tapi antara saya dan Jusuf Kalla sebagai sesama orang Kadin," katanya. Sebelum masuk GAM, Sofyan adalah salah seorang pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh.
Sofyan mengatakan ia juga tidak sreg dengan pertemuan itu karena Jusuf tak datang sendiri. Dalam pertemuan itu, rencananya, Menteri Jusuf membawa Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Hadi A. Wayarabi Alhadar, sebagai pendamping.
Juru bicara GAM di Swedia, Zaini Abdullah, membenarkan cerita Sofyan Ibrahim Tiba. "Kami menerima laporan tentang rencana pertemuan tersebut. Yang kami dengar, Jusuf Kalla berniat menjumpai anggota kami, Sofyan Ibrahim Tiba," kata Zaini.
Tercorengkah muka pemerintah Indonesia atas kejadian ini? Jusuf Kalla membantahnya. "Pertemuan itu hanya untuk menjajaki pembicaraan dengan GAM. Jika berhasil, kita kan bisa membicarakan kemungkinan konsesi ekonomi politik," katanya.
Semula terdengar kabar bahwa Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono terpukul atas kejadian tersebut. Soalnya, saat ini Susilo adalah pejabat resmi yang bertanggung jawab atas negosiasi RI dengan GAM.
Tapi desas-desus ini disangkal Menteri Susilo. "Apa yang dilakukan Pak Jusuf Kalla merupakan paket strategi pemerintah untuk menyelesaikan Aceh," katanya.
Walhasil, pertemuan Kuala Lumpur memang tak membawa hasil apa-apa. Jadi, "Anggap saja itu pengalaman kita semalam di Kuala Lumpur," kata Amran Zamzami.
AZ, Abdul Manan, Amal Ihsan (Tempo News Room)
TEMPO Edisi 030427-008/Hal. 28 Rubrik Nasional
Sementara Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono berunding dengan GAM di Jenewa Desember tahun lalu, diam-diam Jusuf membuka jalur diplomasi lain. Bersama beberapa orang Aceh, ia meretas jalan menuju perundingan lain di Kuala Lumpur, Malaysia. Tadinya pertemuan rahasia dengan GAM itu disiapkan untuk mencari formula penyelesaian melalui kompensasi ekonomi pemerintah kepada rakyat Serambi Mekah. Tapi tak sampai terlaksana, perundingan batal karena salah koordinasi.
Koordinasi? Ceritanya berawal pada 20 Mei tahun lalu. Ketika itu di Hotel Kuala Tripa Banda Aceh bertemu Amran Zamzami (bekas Ketua Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh) dengan sejumlah petinggi GAM lokal. Mereka antara lain Sofyan Ibrahim Tiba, Tengku M. Usman, dan Tengku Kamaruzzaman. Pertemuan itu dilakukan untuk membicarakan hasil pertemuan Jenewa yang juga mereka hadiri sepuluh hari sebelumnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua kelompok yang berseberangan kubu politik itu merasa cocok. "Saya yakin, kalau perundingan RI-GAM dilaksanakan dengan baik, 70 persen masalah Aceh bisa selesai," kata Amran.
Dua bulan kemudian, setelah Amran kembali ke Jakarta, Sofyan kembali mengontak. Dalam pembicaraan telepon itu, kedua pihak memberi sinyal agar pertemuan mereka diluaskan: GAM dan wakil RI perlu bertemu di luar jalur resmi perundingan Jenewa. "Pertemuan itu dirancang sebagai second track untuk mewujudkan penyelesaian damai di Aceh," kata Amran.
Amran kemudian membicarakan kemungkinan pertemuan itu dengan sejumlah tokoh Aceh pro-Jakarta. Mereka adalah bekas wartawan Nasrudin Hars, bekas Duta Besar RI di Meksiko Usman Hasan, dan Duta Besar Indonesia di Mesir Bachtiar Aly. Merasa mendapat persetujuan mereka, Amran kemudian menghubungi Jusuf Kalla.
Menteri Jusuf setuju dan pertemuan diam-diam itu diatur. Tempatnya disepakati di Kuala Lumpur pada 6 Maret lalu. Sebagai mediator, Amran dan Nasrudin berangkat lebih awal. Jusuf dengan ditemani seorang kepercayaannya tiba menjelang acara.
Tapi jodoh tampaknya belum datang. Menjelang pertemuan, Nasrudin kembali mengontak Sofyan. Ia menanyakan otoritas rombongan GAM dalam pertemuan itu. Aneh bin ajaib, Sofyan Tiba mengaku datang ke Malaysia dalam kapasitas pribadi. "Padahal beberapa hari sebelumnya dia menjanjikan akan membawa otoritas berunding seperti yang kita inginkan," kata Nasrudin.
Merasa kecele, Amran dan Nasrudin kemudian menghubungi Jusuf Kalla di hotel. "Dengan segala permohonan maaf, kami mohon Bapak tidak usah bertemu karena wakil GAM dalam pertemuan itu tidak kredibel," kata mereka. Jusuf berusaha legawa. "Ya, saya siap. Kita sudah berusaha, jadi Saudara-saudara tidak usah kecewa," katanya.
Kepada TEMPO, Sofyan mengaku bahwa ia memang tak membawa mandat siapa-siapa dalam perundingan itu. "Pertemuan itu memang bukan antara GAM dan pemerintah Indonesia, tapi antara saya dan Jusuf Kalla sebagai sesama orang Kadin," katanya. Sebelum masuk GAM, Sofyan adalah salah seorang pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh.
Sofyan mengatakan ia juga tidak sreg dengan pertemuan itu karena Jusuf tak datang sendiri. Dalam pertemuan itu, rencananya, Menteri Jusuf membawa Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Hadi A. Wayarabi Alhadar, sebagai pendamping.
Juru bicara GAM di Swedia, Zaini Abdullah, membenarkan cerita Sofyan Ibrahim Tiba. "Kami menerima laporan tentang rencana pertemuan tersebut. Yang kami dengar, Jusuf Kalla berniat menjumpai anggota kami, Sofyan Ibrahim Tiba," kata Zaini.
Tercorengkah muka pemerintah Indonesia atas kejadian ini? Jusuf Kalla membantahnya. "Pertemuan itu hanya untuk menjajaki pembicaraan dengan GAM. Jika berhasil, kita kan bisa membicarakan kemungkinan konsesi ekonomi politik," katanya.
Semula terdengar kabar bahwa Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono terpukul atas kejadian tersebut. Soalnya, saat ini Susilo adalah pejabat resmi yang bertanggung jawab atas negosiasi RI dengan GAM.
Tapi desas-desus ini disangkal Menteri Susilo. "Apa yang dilakukan Pak Jusuf Kalla merupakan paket strategi pemerintah untuk menyelesaikan Aceh," katanya.
Walhasil, pertemuan Kuala Lumpur memang tak membawa hasil apa-apa. Jadi, "Anggap saja itu pengalaman kita semalam di Kuala Lumpur," kata Amran Zamzami.
AZ, Abdul Manan, Amal Ihsan (Tempo News Room)
TEMPO Edisi 030427-008/Hal. 28 Rubrik Nasional
Comments